Situbondo (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo tampak tidak dapat menyembunyikan kebahagiannya ketika dikukuhkan menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL).
"Ini merupakan kebanggaan sekaligus kehormatan bagi saya dan seluruh anggota Kepolisian RI," ucapnya, setelah upacara pengukuhan dirinya sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Karang Tekok, Situbondo, Jawa Timur.
Ia menerima penghargaan tersebut bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Imam Sufaat.
Saat ini tercatat ada 29 orang yang diangkat menjadi warga kehormatan korps baret ungu itu, dan Timur Pradopo merupakan satu-satunya dari perwira tinggi Polri.
Kebanggaan itu timbul, kata perwira tinggi kelahiran Jombang, 10 Januari 1956, karena prajurit Marinir itu senantiasa menunjukkan keprofesionalannya yang tinggi dalam menjalankan tugas dan latihan.
"Prajurit Marinir tak kenal menyerah dalam menghadapi keadaan apapun. Pada saat latihan, Marinir menunjukkan seperti keadaan perang yang sesungguhnya," tukas mantan Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya itu.
Menurut lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1978 itu, kemampuan Korps Marinir TNI AL saat ini merupakan modal yang kuat untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Profesionalisme marinir harus menular kepada anggota kepolisian sehingga pengabdian mereka kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi di masa mendatang," ujar mantan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Bandung, Jawa Barat, tersebut.
Pada upacara pengukuhan yang dipimpin oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, dan dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno itu, Jenderal Timur Pradopo tidak menggenakan seragam Polri atau Brigade Mobil (Brimob), melainkan seragam tempur loreng khas TNI.
Awalnya Timur Pradopo, Pramono Edhie Wibowo dan Imam Sufaat menggunakan topi lapangan, kemudian topi itu dilepas dan diganti dengan baret ungu kebanggaan Korps Marinir TNI AL oleh Panglima TNI.
Baret tersebut dibawa sejumlah prajurit Korps Marinir yang terjun payung ke lapangan Mangga Dua di lokasi Pusat Latihan Marinir Karang Tekok, Situbondo, Jawa Timur.
(T.M026/E011)
Jumat, 30 Desember 2011
Timur Pradopo warga kehormatan Korps Marinir
Situbondo (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo bersama dengan Kasad Jenderal TNI Edhie Wibowo dan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat dikukuhkan sebagai warga kehormatan Korps Marinir.
Pengangkatan warga kehormatan itu dilakukan dalam upacara militer yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Pusat Latihan Marinir Karang Tekok, Situbondo, Jatim, Kamis.
Ketiga jenderal berbintang empat itu mendapatkan baret ungu yang dibawa oleh penerjun Marinir kemudian disematkan oleh Panglimaa TNI.
Sebelumya, para jenderal itu bersama Kasal Laksamana TNI Soeparno melakukan pendaratan amfibi di Pantai Banongan, Situbondo.
Pengangkatan warga kehormatan itu dilakukan dalam upacara militer yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Pusat Latihan Marinir Karang Tekok, Situbondo, Jatim, Kamis.
Ketiga jenderal berbintang empat itu mendapatkan baret ungu yang dibawa oleh penerjun Marinir kemudian disematkan oleh Panglimaa TNI.
Sebelumya, para jenderal itu bersama Kasal Laksamana TNI Soeparno melakukan pendaratan amfibi di Pantai Banongan, Situbondo.
Selasa, 27 Desember 2011
Polda Larang Konvoi Malam Tahun Baru
VIVAnews - Sebanyak 4.000 personel polisi lalu lintas dari Polda Metro Jaya akan dikerahkan untuk menjaga jalan Jakarta pada malam pergantian tahun baru. Pengaturan akan dikonsentrasikan pada tempat yang diperkirakan akan dipadati warga Jakarta saat pergantian tahun.
Kawasan itu adalah Monas, Taman Impian Jaya Ancol, Bunderan Hotel Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah dan beberapa tempat lain.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Dwi Sigit Nurmantyas, mengimbau agar warga memantuhi aturan untuk menjaga keselamatan.
"Dimohon seluruh masyarakat mematuhi rambu-rambu, tidak menggunakan bak terbuka atau truk, dan dilarang naik di atap, Tidak parkir kendaraan sembarangan tempat," ujar Sigit, Selasa 27 Desember 2011.
Selain itu, kata Sigit, kendaraan roda dua diwajibkan menggunakan helm SNI, sesuai dengan fungsinya, dan dilarang ditumpangi lebih dari dua orang. Wajib menggunakan jalur kiri dan gunakan lampu utama serta motor tidak membuka saringan knalpot.
"Dilarang membawa senpi (senjata api), sajam (senjata tajam), dan petasan yang dapat merugikan orang lain. Tidak boleh pasang sirine pada mobil pribadi," kata Sigit.
Sementara itu tidak akan ada penutupan jalan seperti di kawasan Bunderan HI, tapi masyarakat pengguna kendaraan pribadi diminta hanya melintasi kawasan itu dan tidak parkir di sembarang tempat agar tidak macet.
Larangan parkir khusus di kawasan HI dan jalan Jenderal Sudirman yang menjadi tempat perayaan malam perayaan tahun baru. Parkir sepeda motor di Monas dan tempat-tempat parkir yang telah ada seperti gedung parkir sekitar.
"Bagi yang melanggar akan kita tertibkan," kata Sigit. (eh)
Kawasan itu adalah Monas, Taman Impian Jaya Ancol, Bunderan Hotel Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah dan beberapa tempat lain.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Dwi Sigit Nurmantyas, mengimbau agar warga memantuhi aturan untuk menjaga keselamatan.
"Dimohon seluruh masyarakat mematuhi rambu-rambu, tidak menggunakan bak terbuka atau truk, dan dilarang naik di atap, Tidak parkir kendaraan sembarangan tempat," ujar Sigit, Selasa 27 Desember 2011.
Selain itu, kata Sigit, kendaraan roda dua diwajibkan menggunakan helm SNI, sesuai dengan fungsinya, dan dilarang ditumpangi lebih dari dua orang. Wajib menggunakan jalur kiri dan gunakan lampu utama serta motor tidak membuka saringan knalpot.
"Dilarang membawa senpi (senjata api), sajam (senjata tajam), dan petasan yang dapat merugikan orang lain. Tidak boleh pasang sirine pada mobil pribadi," kata Sigit.
Sementara itu tidak akan ada penutupan jalan seperti di kawasan Bunderan HI, tapi masyarakat pengguna kendaraan pribadi diminta hanya melintasi kawasan itu dan tidak parkir di sembarang tempat agar tidak macet.
Larangan parkir khusus di kawasan HI dan jalan Jenderal Sudirman yang menjadi tempat perayaan malam perayaan tahun baru. Parkir sepeda motor di Monas dan tempat-tempat parkir yang telah ada seperti gedung parkir sekitar.
"Bagi yang melanggar akan kita tertibkan," kata Sigit. (eh)
Kamis, 08 Desember 2011
Kapolda Metro Jaya: Kalau Ditindak Polisi, Minta Identitasnya!
Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab meminta masyarakat lebih teliti untuk menanyakan identitas anggota polisi yang menindaknya. Hal ini terkait isu adanya penipuan anggota Polantas yang meminta pulsa kepada masyarakat.
"Kalau seseorang ditindak polisi itu bisa dihentikan diminta surat-suratnya, tanya identitasnya, kan ada namanya, tanyakan. Tidak tertutup kemungkinan polisi itu polisi gadungan," ujar Untung di Mapolda Metro Jaya, Jl Jend Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2011).
Untung meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan hal jika seandainya ada polisi yang melakukan tindak kejahatan.
"Kita juga jangan buat kejahatan, kalau polisi buat kejahatan akan ditindak," tegasnya.
Mantan Kapolda Jawa timur ini mencontohkan, jika polisi tersebut memakai kendaraan semisal roda dua, maka masyarakat tidak perlu takut takut untuk mencatat nopol polisi kendaraan polisi itu dan juga meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) kepolisian yang dimiliki polisi itu.
"Kalau dia ngaku Serse mana surat perintahnya, mana KTA-nya," terangnya.
Sebelumnya, Evie Selvia (20) ditelepon sang teman, Heru, yang meminta bantuan membayarkan tebusan tilang. Ia lalu disambungkan ke Briptu Bambang dan Briptu Budi yang mengaku sebagai Polantas di Tebet, Jakarta. Mereka meminta tebusan tilang, berupa pulsa Rp 350 ribu.
"Ada nomor yang nelepon ke HP saya. Mereka mengaku namanya Briptu Bambang dan Briptu Budi. Katanya, tugas di Tebet," kata Evie usai melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, Jalan Wijaya, Jakarta, Selasa (6/12/2012) siang.
Evie menceritakan kejadian tersebut berawal saat dirinya menerima telepon dari Heru, temannya yang bertugas sebagai sekuriti sekitar pukul 14.00 WIB. Heru mengaku ditilang polisi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Heru meminta bantuan Evie membayar biaya tilang karena tidak memegang uang tunai.
Tanpa menaruh rasa curiga, Evie segera mengirim pulsa sebesar Rp 350 ribu untuk oknum Polantas tersebut.
Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab meminta masyarakat lebih teliti untuk menanyakan identitas anggota polisi yang menindaknya. Hal ini terkait isu adanya penipuan anggota Polantas yang meminta pulsa kepada masyarakat.
"Kalau seseorang ditindak polisi itu bisa dihentikan diminta surat-suratnya, tanya identitasnya, kan ada namanya, tanyakan. Tidak tertutup kemungkinan polisi itu polisi gadungan," ujar Untung di Mapolda Metro Jaya, Jl Jend Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2011).
Untung meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan hal jika seandainya ada polisi yang melakukan tindak kejahatan.
"Kita juga jangan buat kejahatan, kalau polisi buat kejahatan akan ditindak," tegasnya.
Mantan Kapolda Jawa timur ini mencontohkan, jika polisi tersebut memakai kendaraan semisal roda dua, maka masyarakat tidak perlu takut takut untuk mencatat nopol polisi kendaraan polisi itu dan juga meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) kepolisian yang dimiliki polisi itu.
"Kalau dia ngaku Serse mana surat perintahnya, mana KTA-nya," terangnya.
Sebelumnya, Evie Selvia (20) ditelepon sang teman, Heru, yang meminta bantuan membayarkan tebusan tilang. Ia lalu disambungkan ke Briptu Bambang dan Briptu Budi yang mengaku sebagai Polantas di Tebet, Jakarta. Mereka meminta tebusan tilang, berupa pulsa Rp 350 ribu.
"Ada nomor yang nelepon ke HP saya. Mereka mengaku namanya Briptu Bambang dan Briptu Budi. Katanya, tugas di Tebet," kata Evie usai melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, Jalan Wijaya, Jakarta, Selasa (6/12/2012) siang.
Evie menceritakan kejadian tersebut berawal saat dirinya menerima telepon dari Heru, temannya yang bertugas sebagai sekuriti sekitar pukul 14.00 WIB. Heru mengaku ditilang polisi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Heru meminta bantuan Evie membayar biaya tilang karena tidak memegang uang tunai.
Tanpa menaruh rasa curiga, Evie segera mengirim pulsa sebesar Rp 350 ribu untuk oknum Polantas tersebut.
Rabu, 07 Desember 2011
Norman Kamaru resmi dipecat
Gorontalo (ANTARA News) - Briptu Norman Kamaru, anggota satuan brimob Polda Gorontalo yang terkenal karena aksi lipsync lagu India-nya, haru ini resmi diberhentikan dari kesatuannya.
Norman terbukti melanggar kode etik kepolisian yakni tidak masuk kerja selama 85 hari. Dia diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui sidang kode etik di ruang sidang propam Polda Gorontalo, tanpa kehadiran Norman dan orang tuanya.
Sidang kode etik merupakan kali ketiga setelah pada dua rencana sebelumnya Norman dan orang tuanya tidak menghadiri sidang sehinbgga terpaksa ditunda hingga hari ini.
Sidang putusan yang dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi Mahmur ini diawali dengan memeriksa dua saksi --IPDA Oman Mohamad selaku Kanit Provos Satbrimob dan Briptu Noval Bahutala anggota provost Brimob Polda Gorontalo yang juga rekan seangkatan Norman.
Dari keterangan saksi, Briptu Norman terbukti telah melanggar kode etik kepolisian dengan tidak menunaikan tugas sebagai anggota brimob sejak 1 Agustus hingga sekarang.
Pihak saksi sendiri sudah berulang kali membujuk Norman untuk tidak meninggalkan institusi yang telah membesarkan namanya, namun dia bersikeras tetap keluar dengan memilih menjadi artis.
Majelis hakim akhirnya memberhentikan secara tidak hormat Norman Kamaru. (*)
Norman terbukti melanggar kode etik kepolisian yakni tidak masuk kerja selama 85 hari. Dia diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui sidang kode etik di ruang sidang propam Polda Gorontalo, tanpa kehadiran Norman dan orang tuanya.
Sidang kode etik merupakan kali ketiga setelah pada dua rencana sebelumnya Norman dan orang tuanya tidak menghadiri sidang sehinbgga terpaksa ditunda hingga hari ini.
Sidang putusan yang dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi Mahmur ini diawali dengan memeriksa dua saksi --IPDA Oman Mohamad selaku Kanit Provos Satbrimob dan Briptu Noval Bahutala anggota provost Brimob Polda Gorontalo yang juga rekan seangkatan Norman.
Dari keterangan saksi, Briptu Norman terbukti telah melanggar kode etik kepolisian dengan tidak menunaikan tugas sebagai anggota brimob sejak 1 Agustus hingga sekarang.
Pihak saksi sendiri sudah berulang kali membujuk Norman untuk tidak meninggalkan institusi yang telah membesarkan namanya, namun dia bersikeras tetap keluar dengan memilih menjadi artis.
Majelis hakim akhirnya memberhentikan secara tidak hormat Norman Kamaru. (*)
Selasa, 06 Desember 2011
LPSK akan lindungi saksi kunci pengeroyokan Raafi
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan melindungi saksi kunci pengeroyokan siswa kelas 3 SMU Pangudi Luhur, Raafi Aga Winasya Benjamin di tempat hiburan Shy Rooftop, Kemang, Jakarta Selatan, pada 5 November 2011.
"Kami akan mengutamakan memberikan perlindungan bagi saksi kunci pengeroyokan Raffi, sehingga korban meninggal dunia," kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, di Jakarta, Senin.
Namun, AbdulHaris Semendawai mengaku sampai saat ini belum mengetahui siapa saja dan ada berapa orang yang menjadi saksi kunci peristiwa penusukan Raafi di Shy Rooftop di bilangan Jakarta beberapa waktu lalu.
"Kami belum mengetahui ada berapa orang yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa ini," kata Abdul Haris.
Sebelumnya dikabarkan, seorang siswa SMU Pangudi Luhur yang merupakan saksi kunci pengeroyokan Raafi mendapatkan ancaman.
Sementara itu, Penyidik Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan telah menangkap dua orang berinisial R dan FB yang diduga pengeroyok Raafi.
"Keduanya ditangkap kemarin (Kamis) malam," kata Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya), Inspektur Jenderal Polisi Untung S Rajab di Jakarta, Jumat (2/12).
Irjen Untung mengatakan pihaknya tidak akan membedakan latar belakang keluarga tersangka dan akan tetap menegakkan hukum terhadap semua orang terbukti terlibat pengeroyokan Raafi.
Irjen Untung menyerahkan penetapan peran para tersangka berdasarkan proses pengadilan yang akan memutuskan keterlibatan setiap pelaku.
5 tersangka
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Gatot Edi Pramono menjelaskan petugas telah menetapkan lima tersangka pengeroyokan Raafi dan satu tersangka lainnya yang diduga berusaha menghilangkan barang bukti darah.
Kombes Gatot menyatakan penyidik juga berupaya mencari barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk Raafi hingga tewas.
Sebelumnya, Raafi Aga Winasya Benjamin ditusuk orang tidak dikenal, saat menghadiri perayaan ulang tahun temannya di Shy Rooftop, Kemang, Jakarta Selatan pada 5 November 2011.
Polisi menduga penganiayaan terhadap Raafi dipicu pelemparan rokok terhadap salah satu kelompok pengunjung tempat hiburan tersebut hingga terjadi perkelahian dan penusukan.
Penyidik sudah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka yang diduga terlibat pengeroyokan Raafi, yakni berinisial M, FJ dan H yang akan dijerat Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan.
Selain itu, polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap Manajer Operasional Shy-Rooftop, Kemang, berinisial H terkait upaya menghambat penyelidikan yang dikenakan Pasal 216 KUHP tentang menghalangi penyelidikan dan Pasal 221 KUHP tentang penghilangan barang bukti.
Saat ini, polisi masih memburu pelaku yang diduga melakukan penusukan terhadap pelajar kelas III hingga tewas tersebut.
"Kami akan mengutamakan memberikan perlindungan bagi saksi kunci pengeroyokan Raffi, sehingga korban meninggal dunia," kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, di Jakarta, Senin.
Namun, AbdulHaris Semendawai mengaku sampai saat ini belum mengetahui siapa saja dan ada berapa orang yang menjadi saksi kunci peristiwa penusukan Raafi di Shy Rooftop di bilangan Jakarta beberapa waktu lalu.
"Kami belum mengetahui ada berapa orang yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa ini," kata Abdul Haris.
Sebelumnya dikabarkan, seorang siswa SMU Pangudi Luhur yang merupakan saksi kunci pengeroyokan Raafi mendapatkan ancaman.
Sementara itu, Penyidik Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan telah menangkap dua orang berinisial R dan FB yang diduga pengeroyok Raafi.
"Keduanya ditangkap kemarin (Kamis) malam," kata Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya), Inspektur Jenderal Polisi Untung S Rajab di Jakarta, Jumat (2/12).
Irjen Untung mengatakan pihaknya tidak akan membedakan latar belakang keluarga tersangka dan akan tetap menegakkan hukum terhadap semua orang terbukti terlibat pengeroyokan Raafi.
Irjen Untung menyerahkan penetapan peran para tersangka berdasarkan proses pengadilan yang akan memutuskan keterlibatan setiap pelaku.
5 tersangka
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Gatot Edi Pramono menjelaskan petugas telah menetapkan lima tersangka pengeroyokan Raafi dan satu tersangka lainnya yang diduga berusaha menghilangkan barang bukti darah.
Kombes Gatot menyatakan penyidik juga berupaya mencari barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk Raafi hingga tewas.
Sebelumnya, Raafi Aga Winasya Benjamin ditusuk orang tidak dikenal, saat menghadiri perayaan ulang tahun temannya di Shy Rooftop, Kemang, Jakarta Selatan pada 5 November 2011.
Polisi menduga penganiayaan terhadap Raafi dipicu pelemparan rokok terhadap salah satu kelompok pengunjung tempat hiburan tersebut hingga terjadi perkelahian dan penusukan.
Penyidik sudah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka yang diduga terlibat pengeroyokan Raafi, yakni berinisial M, FJ dan H yang akan dijerat Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan.
Selain itu, polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap Manajer Operasional Shy-Rooftop, Kemang, berinisial H terkait upaya menghambat penyelidikan yang dikenakan Pasal 216 KUHP tentang menghalangi penyelidikan dan Pasal 221 KUHP tentang penghilangan barang bukti.
Saat ini, polisi masih memburu pelaku yang diduga melakukan penusukan terhadap pelajar kelas III hingga tewas tersebut.
Jembatan Semanggi dan Jalan Dewi Sartika diperbaiki
Jakarta (ANTARA News) - Karena akan diperbaiki, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan pengaturan arus lalu lintas tertentu di Jembatan Semanggi dan Jembatan Dewi Sartika mulai 9 Desember mendatang.
Akibat pengerjaan penguatan jembatan tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkirakan akan terjadi penyempitan jalan hingga menyisakan satu jalur untuk ruas jalan kendaraan bermotor. Bisa dipastikan akan terjadi kemacetan sangat serius di sana nanti.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan, meski terjadi penyempitan di sekitar lokasi, namun jalan yang tersisa itu masih bisa dilalui oleh semua kendaraan yang melintas baik di Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan Dewi Sartika.
"Proses pengerjaan akan sedikit mengganggu kenyamaan para pengendara bermotor. Tapi, satu jalur masih tersisa dan dapat digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor," kata Pristono, Senin.
Dikatakan Pristono, pengaturan arus lalu lintas di dua lokasi berbeda itu akan dilakukan secara bertahap mulai 9 Desember hingga selesai. Pengerjaan penguatan jembatan dan pengaturan arus lalu lintas hanya akan dilakukan mulai dini hari yakni, pukul 24.00-05.00 WIB.
"Pengerjaan penguatan jembatan di kedua lokasi itu dilakukan secara bersamaan," kata Pristono.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan sementara. Selain itu, pengendara diharapkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan di jalan serta petunjuk petugas di lapangan. (ANT-306)
Akibat pengerjaan penguatan jembatan tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkirakan akan terjadi penyempitan jalan hingga menyisakan satu jalur untuk ruas jalan kendaraan bermotor. Bisa dipastikan akan terjadi kemacetan sangat serius di sana nanti.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan, meski terjadi penyempitan di sekitar lokasi, namun jalan yang tersisa itu masih bisa dilalui oleh semua kendaraan yang melintas baik di Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan Dewi Sartika.
"Proses pengerjaan akan sedikit mengganggu kenyamaan para pengendara bermotor. Tapi, satu jalur masih tersisa dan dapat digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor," kata Pristono, Senin.
Dikatakan Pristono, pengaturan arus lalu lintas di dua lokasi berbeda itu akan dilakukan secara bertahap mulai 9 Desember hingga selesai. Pengerjaan penguatan jembatan dan pengaturan arus lalu lintas hanya akan dilakukan mulai dini hari yakni, pukul 24.00-05.00 WIB.
"Pengerjaan penguatan jembatan di kedua lokasi itu dilakukan secara bersamaan," kata Pristono.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan sementara. Selain itu, pengendara diharapkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan di jalan serta petunjuk petugas di lapangan. (ANT-306)
Selasa, 29 November 2011
Polri dan BPKP kerjasama penanganan kasus korupsi
Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Negara RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjalin kerjasama untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dan pidana umum.
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol Nanan Soekarna dan Kepala BPKP, Mardiasmo di Aula Gandhi Kantor BPKP Pusat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, Selasa.
"Kerjasama ini dilakukan bukan yang pertama kali, tapi sudah bertahun-tahun lalu melakukan kerjasama, misalnya sekolah pendampingan," kata Nanan.
Nanan mengatakan bahwa kerjasama ini untuk memperkuat kualitas manajemen keuangan dan pengawasan di lingkungan Polri hingga bisa masuk dalam wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Saat ini, ada sepuluh orang dari BPKP yang ada di Polri untuk melakukan pendampingan," kata Nanan.
Kerjasama tersebut untuk mempercepat kualitas dalam penanganan korupsi merupakan amanah undang-undang yang sebenarnya sudah dikerjakan, kata Nanan.
Sementara itu, Mardiasmo mengatakan bahwa kerjasama ini bukan hanya di pusat tapi juga di Polda dengan BPKP yang ada di daerah.
"BPKP akan membantu Polri dalam bentuk bantuan audit investigatif, audit tindak pidana perbankan, audit tindak pidana pencucian uang, perhitungan keuangan negara, pendampingan dalam penyelenggaraan fraud control plan dan bantuan tindakan lain sesuai penegakan hukum," katanya.
Polri akan Tindak Oknum Penerima Suap Layanan SIM
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan kalau layanan SIM di instansi Polri rawan akan praktik suap, tidak serta merta dibantah Polri. Polri akan menindak oknum tersebut sesuai perbuatannya.
"Ya sesuai kesalahannya, sesuai apa yang dibuat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharudin Djafar saat ditanya mengenai sanski terhadap oknum Polri penerima suap, Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (29/11/2011).
Baharudin mengatakan, jika memang ada suap yang terjadi di layanan SIM Polri, maka hal itu harus dibuktikan. Masyarakat diminta mencatat nama oknum Polri tersebut dan melaporkannya.
"Kalau dikatakan rawan, semua juga rawan. Kalau ada yang menerima suap, dicatat namanya, laporkan ke kita," pintanya.
Menurut Baharudin, Polri selama ini terus berusaha membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang menodai citra Polri. Polri pun tidak alergi dengan berbagai kritikan dari sumber manapun. Kontrol dari luar dan dalam harus dilakukan agar lebih objektif.
"Kita tidak akan biarkan oknum yang menodai citra Polri ini melakukan pelanggaran. Masyarakat juga jangan mau menyuap polisi dan polisi nggak boleh terima," ungkapnya.
Jakarta - Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan kalau layanan SIM di instansi Polri rawan akan praktik suap, tidak serta merta dibantah Polri. Polri akan menindak oknum tersebut sesuai perbuatannya.
"Ya sesuai kesalahannya, sesuai apa yang dibuat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharudin Djafar saat ditanya mengenai sanski terhadap oknum Polri penerima suap, Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (29/11/2011).
Baharudin mengatakan, jika memang ada suap yang terjadi di layanan SIM Polri, maka hal itu harus dibuktikan. Masyarakat diminta mencatat nama oknum Polri tersebut dan melaporkannya.
"Kalau dikatakan rawan, semua juga rawan. Kalau ada yang menerima suap, dicatat namanya, laporkan ke kita," pintanya.
Menurut Baharudin, Polri selama ini terus berusaha membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang menodai citra Polri. Polri pun tidak alergi dengan berbagai kritikan dari sumber manapun. Kontrol dari luar dan dalam harus dilakukan agar lebih objektif.
"Kita tidak akan biarkan oknum yang menodai citra Polri ini melakukan pelanggaran. Masyarakat juga jangan mau menyuap polisi dan polisi nggak boleh terima," ungkapnya.
Senin, 21 November 2011
Pesta Narkoba, PNS dan Ketua RT Ditangkap
VIVAnews - Petugas Serse Narkoba Polres Bogor, Jawa Barat, menangkap empat tersangka pemakai dan pengedar narkoba di sebuah vila di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu tersangka adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan seorang lagi ketua RT setempat, dan dua dua orang lagi adalah pengendar bernisial H dan R.
Kepala Satuan Narkoba Polres Bogor, Ajun Komisaris Luky B Irawan, menyampaikan bahwa staf di Kecamatan Megamendung yang dibekuk itu bernisial w, dan ketua RT bernisial IW. Mereka ditangkap saat sedang asik pesta sabu-sabu.
Jadi mereka, "Terbukti menggunakan narkoba. Saat digerebek, petugas menemukan sabu-sabu," katanya, Senin 21 November 2011.
Dari pengakuan para tersangka, mereka sudah lama memakai narkoba. Guna memudahkan saat mengkonsumsi, mereka selalu memilih vila di kawasan Puncak, bogor.
Menurut polisi, W yang merupakan salah satu tersangka yang bekerja sebagai PNS di Kecamatan Megamendung, mengakui bahwa dirinya sudah satu tahun menggunakan narkoba.
Akibat perbuatanya tersebut, para tersangka dikenakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal empat tahun pejara.
Kepala Satuan Narkoba Polres Bogor, Ajun Komisaris Luky B Irawan, menyampaikan bahwa staf di Kecamatan Megamendung yang dibekuk itu bernisial w, dan ketua RT bernisial IW. Mereka ditangkap saat sedang asik pesta sabu-sabu.
Jadi mereka, "Terbukti menggunakan narkoba. Saat digerebek, petugas menemukan sabu-sabu," katanya, Senin 21 November 2011.
Dari pengakuan para tersangka, mereka sudah lama memakai narkoba. Guna memudahkan saat mengkonsumsi, mereka selalu memilih vila di kawasan Puncak, bogor.
Menurut polisi, W yang merupakan salah satu tersangka yang bekerja sebagai PNS di Kecamatan Megamendung, mengakui bahwa dirinya sudah satu tahun menggunakan narkoba.
Akibat perbuatanya tersebut, para tersangka dikenakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal empat tahun pejara.
Rabu, 09 November 2011
PNS Surabaya wajib pakai seragam model pejuang
Surabaya (ANTARA News) - Namanya saja Kota Pahlawan. Maka, semua PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya diwajibkan berbusana model pejuang Angkatan '45 pada Hari Pahlawan, Kamis besok (10/11). Soal pewajiban ini, sudah dikeluarkan surat edaran dari wali kota Surabaya.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Nanis Chairani, Rabu, mengatakan, tujuan memakai baju model jaman perjuangan itu untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri PNS di Pemkot Surabaya.
"Besok seluruh PNS diwajibkan untuk memakai baju seperti zaman perjuangan dulu. Perintah ini sudah sesuai dengan imbauan wali kota Surabaya sejak 26 Oktober lalu," katanya.
Untuk tahun ini, katanya, hanya memakai sehari saja. Jika tahun lalu dipakai dua hari, yakni tanggal 9 dan 10 November.
"Jika tak ada pertempuran yang hebat melawan tentara Inggris di Surabaya, mungkin tak ada peringatan Hari Pahlawan," katanya.
Tak hanya memakai pakaian ala pejuang, setiap PNS juga diwajibkan memakai lencana merah putih di dada sebelah kiri, pada jam kerja di masing-masing lingkungan pemerintah dan swasta.
"Pada 10 November juga diharuskan mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh pada pukul 06.00 WIB - 18.00 WIB. Juga mengheningkan cipta pada tanggal 10 November pukul 08.15 WIB selama 60 detik secara serentak dengan ditandai bunyi klakson mobil, bedug di masjid dan lonceng gereja," katanya.
(A052)
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Nanis Chairani, Rabu, mengatakan, tujuan memakai baju model jaman perjuangan itu untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri PNS di Pemkot Surabaya.
"Besok seluruh PNS diwajibkan untuk memakai baju seperti zaman perjuangan dulu. Perintah ini sudah sesuai dengan imbauan wali kota Surabaya sejak 26 Oktober lalu," katanya.
Untuk tahun ini, katanya, hanya memakai sehari saja. Jika tahun lalu dipakai dua hari, yakni tanggal 9 dan 10 November.
"Jika tak ada pertempuran yang hebat melawan tentara Inggris di Surabaya, mungkin tak ada peringatan Hari Pahlawan," katanya.
Tak hanya memakai pakaian ala pejuang, setiap PNS juga diwajibkan memakai lencana merah putih di dada sebelah kiri, pada jam kerja di masing-masing lingkungan pemerintah dan swasta.
"Pada 10 November juga diharuskan mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh pada pukul 06.00 WIB - 18.00 WIB. Juga mengheningkan cipta pada tanggal 10 November pukul 08.15 WIB selama 60 detik secara serentak dengan ditandai bunyi klakson mobil, bedug di masjid dan lonceng gereja," katanya.
(A052)
Minggu, 06 November 2011
Ngaku Kasat Narkoba, Minta Uang Rp15 Juta
INILAH.COM, Mojokerto - Aksi penipuan mengatasnamakan petinggi di kepolisian kembali terjadi di Mojokerto. Kali ini, aksi penipuan mengatasnamakan Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Saibiddin. Aksi tersebut untuk memperdayai istri korban tersangka narkoba, Firdaus Findianto (23).
Istri tersangka narkoba, Ainun (21) mengaku ditelepon orang yang tak dikenal dengan mengaku sebagai Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Saibbudin. Korban diminta memberikan uang senilai Rp15 juta agar suaminya warga Dusun Jetis RT 04 RW 05, Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang ditangkap Satnarkoba Polres Mojokerto beberapa hari lalu bisa segera bebas.
Aksi penipuan tersebut terjadi sehari setelah suaminya tertangkap jajaran Satnarkoba Polres Mojokerto saat melakukan transaksi di salah satu tempat hiburan malam di Kota Mojokerto pada Selasa (01/31/2011) kemarin. Dalam telepon yang korban terima, seseorang tersebut meminta korban untuk menyerahkan uang senilai Rp 15 juta.
Uang tersebut sebagai penjamin agar suami korban bisa segera bebas. Namun, korban tak lantas memberikan uang tersebut. Dalam percakapan di telepan, korban melakukan penawaran harga hingga akhirnya disepakati harga senilai Rp1 juta. Namun, kembali korban tak lantas memberikan uang yang diminta tersebut.
Tapi korban justru mendatangi Mapolres Mojokerto untuk menanyakan hal tersebut. Saat bertemu dengan Kasat Narkoba Polres Mojokerto, korban mencocokkan nomor telepon yang menelepon agar korban menyerahkan sejumlah uang jika ingin suami korban segera bebas.
"Korban mendatangi saya dan menceritakan semuanya, lantas saya meminta korban untuk mencocokkan nomor saya dengan nomor telepon yang meminta uang. Hasilnya, memang nomor itu bukan milik saya," ungkap, Kasat Narkoba Polres Mojokerto, Sabtu (5/11/2011). [beritajatim.com]
Istri tersangka narkoba, Ainun (21) mengaku ditelepon orang yang tak dikenal dengan mengaku sebagai Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Saibbudin. Korban diminta memberikan uang senilai Rp15 juta agar suaminya warga Dusun Jetis RT 04 RW 05, Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang ditangkap Satnarkoba Polres Mojokerto beberapa hari lalu bisa segera bebas.
Aksi penipuan tersebut terjadi sehari setelah suaminya tertangkap jajaran Satnarkoba Polres Mojokerto saat melakukan transaksi di salah satu tempat hiburan malam di Kota Mojokerto pada Selasa (01/31/2011) kemarin. Dalam telepon yang korban terima, seseorang tersebut meminta korban untuk menyerahkan uang senilai Rp 15 juta.
Uang tersebut sebagai penjamin agar suami korban bisa segera bebas. Namun, korban tak lantas memberikan uang tersebut. Dalam percakapan di telepan, korban melakukan penawaran harga hingga akhirnya disepakati harga senilai Rp1 juta. Namun, kembali korban tak lantas memberikan uang yang diminta tersebut.
Tapi korban justru mendatangi Mapolres Mojokerto untuk menanyakan hal tersebut. Saat bertemu dengan Kasat Narkoba Polres Mojokerto, korban mencocokkan nomor telepon yang menelepon agar korban menyerahkan sejumlah uang jika ingin suami korban segera bebas.
"Korban mendatangi saya dan menceritakan semuanya, lantas saya meminta korban untuk mencocokkan nomor saya dengan nomor telepon yang meminta uang. Hasilnya, memang nomor itu bukan milik saya," ungkap, Kasat Narkoba Polres Mojokerto, Sabtu (5/11/2011). [beritajatim.com]
Kios Buku Senen Kebakaran
INILAH.COM, Jakarta - Kebakaran terjadi saat perayaan Hari Raya Idul Adha di Jakarta, Minggu (6/11/2011) pagi. Beberapa kios buku di kawasan terminal Senen, Jakarta Pusat, hangus terbakar.
Dari informasi yang diperoleh, kebakaran terjadi pukul 06.45 WIB. Penyebab kebakaran masih belum jelas. "Kita tidak tahu tiba-tiba saja kebakaran," kata Lambon (43) salah satu pedagang di sekitar lokasi.
Sebanyak 16 mobil pemadam kebakaran Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) Jakarta Pusat dan Dinas DKI Jakarta diterjunkan.
"Kita belum tahu mengenai kerugian dan penyebabnya," kata salah satu petugas pemadam dari Sudin Damkar, Jakarta Pusat.
Sementara itu, arus lalu lintas secara umum di Jakarta pagi ini terpantau lancar. Hanya ada beberapa petugas lalu lintas dari Polsek Senen menjaga arus lalu lintas di sekitar lokasi. [bar]
Rabu, 02 November 2011
Kapolres: Mabes Polri tangani sindikat imigran gelap
Gunung Kidul (ANTARA News) - Mabes Polri kini sedang menangani kasus imigran gelap yang diduga merupakan sindikat, kata Kepala Kepolisian Resor Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi Asep Nalaludin.
"Sindikat imigran gelap termasuk kategori lintas provinsi. Mabes Polri kini sedang memburu pelaku utama sindikat itu," katanya di Wonosari, Gunung Kidul, Selasa.
Menurut Asep, kasus imigran gelap yang sering terjadi di wilayah Gunung Kidul dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pihaknya, karena para imigran itu kini lebih berani mendekati objek wisata pantai, seperti penangkapan terhadap puluhan imigran gelap di Pantai Kukup, belum lama ini.
"Kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kepolisian Australia, karena Gunung Kidul terletak di wilayah perbatasan yang rentan dipilih para imigran gelap untuk menyeberang ke Pulau Christmas, Australia" katanya.
Asep mengatakan Polres Gunung Kidul telah mengamankan kapal berkekuatan 10 "gross tonage" yang akan mengangkut imigran gelap di perairan laut perbatasan wilayah Gunung Kidul dengan Pacitan (Jateng), Senin (31/10). "Kapal itu saat ini diamankan di Pantai Sadeng," katanya.
Ia mengatakan Polres Gunung Kidul mengamankan tiga orang anak buah kapal (ABK), sedangkan dua orang lainnya berisinial Agus dan Jo melarikan diri.
Menurut dia, penangkapan tersebut bermula saat kapal patroli Polairud Polres Gunung Kidul menemukan kapal mencurigakan di perairan kawasan Pantai Sadeng.
Asep mengatakan pihaknya melakukan pengejaran, setelah berkoordinasi dengan Polairud Jawa Timur.
Ia mengatakan para ABK yang diamankan itu, mengaku tidak mengetahui kapal yang berukuran panjang enam meter dan lebar tiga meter tersebut akan digunakan untuk mengangkut sejumlah imigran gelap.
Sebelumnya, kata dia, Polres Gunung Kidul telah mengungkap tiga kasus imigran gelap asal Iran dan Afghanistan dalam dua tahun terakhir.
Menurut dia, Polres Gunung Kidul telah mengamankan 73 imigran gelap asal Afghanistan dan Iran di Pantai Gesing, Kecamatan Panggang, pada 17 Oktober 2010.
Kemudian pada 25 April 2011 Polres Gunung Kidul juga mengamankan delapan imigran gelap asal Iran yang mendarat di Pantai Gesing, Kecamatan Panggang.
Sementara itu, kasus terakhir pada 2011 adalah 17 imigran gelap asal Afghanistan yang datang ke Pantai Kukup, Gunung Kidul, dengan menggunakan jalur darat, yakni menyewa bus.
Ia mengatakan pihaknya menduga para imigran gelap itu akan mencari suaka politik ke Pulau Christmas, Australia. (ANT-293/M008)
"Sindikat imigran gelap termasuk kategori lintas provinsi. Mabes Polri kini sedang memburu pelaku utama sindikat itu," katanya di Wonosari, Gunung Kidul, Selasa.
Menurut Asep, kasus imigran gelap yang sering terjadi di wilayah Gunung Kidul dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pihaknya, karena para imigran itu kini lebih berani mendekati objek wisata pantai, seperti penangkapan terhadap puluhan imigran gelap di Pantai Kukup, belum lama ini.
"Kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kepolisian Australia, karena Gunung Kidul terletak di wilayah perbatasan yang rentan dipilih para imigran gelap untuk menyeberang ke Pulau Christmas, Australia" katanya.
Asep mengatakan Polres Gunung Kidul telah mengamankan kapal berkekuatan 10 "gross tonage" yang akan mengangkut imigran gelap di perairan laut perbatasan wilayah Gunung Kidul dengan Pacitan (Jateng), Senin (31/10). "Kapal itu saat ini diamankan di Pantai Sadeng," katanya.
Ia mengatakan Polres Gunung Kidul mengamankan tiga orang anak buah kapal (ABK), sedangkan dua orang lainnya berisinial Agus dan Jo melarikan diri.
Menurut dia, penangkapan tersebut bermula saat kapal patroli Polairud Polres Gunung Kidul menemukan kapal mencurigakan di perairan kawasan Pantai Sadeng.
Asep mengatakan pihaknya melakukan pengejaran, setelah berkoordinasi dengan Polairud Jawa Timur.
Ia mengatakan para ABK yang diamankan itu, mengaku tidak mengetahui kapal yang berukuran panjang enam meter dan lebar tiga meter tersebut akan digunakan untuk mengangkut sejumlah imigran gelap.
Sebelumnya, kata dia, Polres Gunung Kidul telah mengungkap tiga kasus imigran gelap asal Iran dan Afghanistan dalam dua tahun terakhir.
Menurut dia, Polres Gunung Kidul telah mengamankan 73 imigran gelap asal Afghanistan dan Iran di Pantai Gesing, Kecamatan Panggang, pada 17 Oktober 2010.
Kemudian pada 25 April 2011 Polres Gunung Kidul juga mengamankan delapan imigran gelap asal Iran yang mendarat di Pantai Gesing, Kecamatan Panggang.
Sementara itu, kasus terakhir pada 2011 adalah 17 imigran gelap asal Afghanistan yang datang ke Pantai Kukup, Gunung Kidul, dengan menggunakan jalur darat, yakni menyewa bus.
Ia mengatakan pihaknya menduga para imigran gelap itu akan mencari suaka politik ke Pulau Christmas, Australia. (ANT-293/M008)
Selasa, 25 Oktober 2011
Tewas Saat Tugas, Kapolsek Mulia Naik Pangkat
VIVAnews - Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Otto Awes, menjadi korban kesadisan kelompok separatis saat bertugas di Bandara Mulia, Senin, 24 Oktober 2011. Mabes Polri pun menaikkan pangkat Dominggus.
"Kapolsek tewas dalam tugas. Pangkatnya naik satu klik menjadi komisaris. Surat keputusan dari Mabes Polri sudah ada," kata juru bicara Polda Papua, Wachyono, Selasa, 25 Oktober 2011.
Setelah sempat tertunda satu hari karena cuaca buruk, evakuasi jenazah Kapolsek Dominggus berhasil dilakukan hari ini. Jenazah Dominggus diterbangkan dari Mulia menuju Bandara Sentani dengan pesawat Trigana.
"Setelah tiba akan diusung ke RS Bhayangkara untuk diotopsi. Selanjutnya baru diserahkan ke pihak keluarga," jelas Wachyono.
Hingga saat ini, kepolisian masih mengejar pelaku penyerangan dan penembakan Dominggus. Menurut Wachyono, kepolisian bekerja sama dengan TNI untuk mengejar para pelaku yang diduga kuat masuk jaringan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut Wachyono, OPM kerap berulah di wilayah Puncak Jaya. "Mereka sebenarnya selama ini masuk dalam DPO, namun karena sulitnya medan, kami sangat kesulitan dalam menangkap. Mereka juga menggunakan sistem gerilya dengan membaur bersama masyarakat usai melakukan aksinya," tukasnya.
Untuk pengejaran ini, Polda Papua masih mengandalkan kekuatan di Puncak Jaya. "Kami menganggap personil yang ada di Puncak Jaya masih cukup, dan tidak perlu ditambah," singkatnya.
Wachyono juga meminta seluruh aparat di Puncak Jaya waspada karena ancaman OPM bisa datang setiap saat.
Minggu, 23 Oktober 2011
Polda Akan Panggil Dirut Telkom
INILAH.COM, Jakarta - Polda Metro Jaya akan memanggil Direktur PT Telkom Rinaldi Firmansyah terkait adanya laporan dugaan penggelapan biaya airtime telepon.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Gatot Eddy Pramono, Minggu, (23/10/2011). "Setidaknya pekan depan, Rinaldi akan kita panggil sebagai saksi terlapor. Dan ini sudah yang kedua kalinya kita panggil," katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memanggil Rinaldi, namun Dirut PT Telkom itu berhalangan. Jika pemanggilan berikutnya Rinaldi Juga tidak hadir, maka Polda Metro Jaya akan lakukan pemanggilan secara paksa. "Jika nanti dia lagi-lagi berhalangan, maka kita akan lakukan pemanggilan sesuai prosedur supaya dia bisa hadir untuk menjelaskan," tambahnya.
Sebelumnya, Dirut PT Telkom dilaporkan oleh Ketua Asosiasi Persatuan Wartel Indonesia (APWI) Srijanto Tjokrosudarmo yang menduga bahwa PT Telkom telah menggelapkan tarif pulsa telepon rumah yang digunakan wartel dengan memberlakukan biaya airtime, saat konsumen menggunakan telepon kurang dari enam detik.
Padahal sesuai keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 46/IR301/MPPT-98 menyebutkan, tarif interkoneksi jaringan telekomunikasi antar penyelenggara telekomunikasi melarang untuk membebankan biaya airtime penggunaan telepon kurang dari enam detik. [mvi]
Kamis, 20 Oktober 2011
Pejabat utama Polda Metro jalani mutasi
Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pejabat utama Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menjalani mutasi berdasarkan keputusan Mabes Polri Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor : ST/2044-2051/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.
STR Mabes Polri mencatat sekitar 689 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (pamen) menjalani mutasi.
Beberapa pejabat utama Polda Metro Jaya yang menjalani mutasi, antara lain Direktur Lalulintas (Dirlantas), Inspektur Pengawas Umum (Irwasda), Kepala Biro Operasi (Karoops) dan beberapa Kepala Kepolisian Resor Metropolitan (Kapolrestro).
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Royke Lumowa menjadi Kabagkamsel Korlantas Polri, sedangkan posisi lamanya diganti Kombes Pol Dwi Sigit Nurmantyas yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Jawa Tengah.
Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Tomex Korniawan menjadi Dirlantas Polda Kalimantan Tengah, jabatan lamanya diisi AKBP Wahyono yang sebelumnya menjabat Kapolres Blitar.
Karoops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sujarno diangkat sebagai Kepala Biro Provoost Mabes Polri.
Sementara itu, Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Erwin Usman menjadi Kasubditbinkamsa Ditbinmas Baharkam Polri, posisi lamanya diisi Kombes Pol Yosi Hariyoso yang sebelumnya menjabat Dirbinmas Polda Sulawesi Tenggara.
Sedangkan Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Tavip Yulianto menjadi Kabagbinamitra Ropenmas Divhumas Polri, jabatan lama Tavip digantikan Kombes Pol Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kapolres Tangerang Kabupaten.
Jabatan Kapolres Tangerang Kabupaten digantikan oleh Kombes Bambang Priyo Anggodo yang sebelumnya menjabat posisi Kepala SPN Polda Metro Jaya. Sedangkan jabatan Kepala SPN Polda Metro Jaya kini diisi oleh AKBP Muhammad Iqbal yang sebelumnya jadi Wakapolrestabes Surabaya.
AKBP Hero Henrianto Bachtiar Kapolres Kepulauan Seribu diganti oleh AKBP Djuwito Purnomo. Hero menduduki jabatan baru sebagai Kapolres Cirebon.
AKBP Teddy Minahasa Putra yang semula menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya dipromosikan sebagai Kapolres Malang Kota.
STR Mabes Polri mencatat sekitar 689 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (pamen) menjalani mutasi.
Beberapa pejabat utama Polda Metro Jaya yang menjalani mutasi, antara lain Direktur Lalulintas (Dirlantas), Inspektur Pengawas Umum (Irwasda), Kepala Biro Operasi (Karoops) dan beberapa Kepala Kepolisian Resor Metropolitan (Kapolrestro).
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Royke Lumowa menjadi Kabagkamsel Korlantas Polri, sedangkan posisi lamanya diganti Kombes Pol Dwi Sigit Nurmantyas yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Jawa Tengah.
Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Tomex Korniawan menjadi Dirlantas Polda Kalimantan Tengah, jabatan lamanya diisi AKBP Wahyono yang sebelumnya menjabat Kapolres Blitar.
Karoops Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sujarno diangkat sebagai Kepala Biro Provoost Mabes Polri.
Sementara itu, Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Erwin Usman menjadi Kasubditbinkamsa Ditbinmas Baharkam Polri, posisi lamanya diisi Kombes Pol Yosi Hariyoso yang sebelumnya menjabat Dirbinmas Polda Sulawesi Tenggara.
Sedangkan Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Tavip Yulianto menjadi Kabagbinamitra Ropenmas Divhumas Polri, jabatan lama Tavip digantikan Kombes Pol Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kapolres Tangerang Kabupaten.
Jabatan Kapolres Tangerang Kabupaten digantikan oleh Kombes Bambang Priyo Anggodo yang sebelumnya menjabat posisi Kepala SPN Polda Metro Jaya. Sedangkan jabatan Kepala SPN Polda Metro Jaya kini diisi oleh AKBP Muhammad Iqbal yang sebelumnya jadi Wakapolrestabes Surabaya.
AKBP Hero Henrianto Bachtiar Kapolres Kepulauan Seribu diganti oleh AKBP Djuwito Purnomo. Hero menduduki jabatan baru sebagai Kapolres Cirebon.
AKBP Teddy Minahasa Putra yang semula menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya dipromosikan sebagai Kapolres Malang Kota.
Bus Transjakarta Pasang CCTV untuk Antisipasi Copet
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi menekan tindak kriminal di dalam bus Transjakarta baik pencopetan ataupun pelecehan seksual, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta akan memperketat pengawasan keamanan didalam bus dengan memasang kamera CCTV.
Kepala BLU Transjakarta, Muhammad Akbar, mengatakan pihaknya berencana setiap bus Transjakarta akan dipasang CCTV sehingga dapat memantau kondisi dalam bus Transjakarta. Saat ini baru satu bus Transjakarta yang dipasang empat unit CCTV di koridor V (Kampung Melayu-Ancol), yaitu bus gandeng dengan nomor GTM 65.
"Kami sudah tempatkan 1.575 petugas on board didalam bus Transjakarta di 10 koridor busway. Kami juga tempatkan 100 petugas keamanan di 100 halte busway," ujar Akbar, Rabu (19/10/2011).
Menurutnya ribuan petugas keamanan dalam bus mempunyai tugas untuk memantau dan mengawasi penumpang. Jika ada penumpang yang mencurigakan, maka petugas berhak untuk menegur penumpang tersebut. "Kalau ada kehilangan, lapor pada petugas didalam bus. Nanti petugas akan memeriksa seluruh penumpang saat berhenti di halte terdekat," imbuhnya.
Selasa, 18 Oktober 2011
Kadishub DKI: Perusahaan Angkot Dijatah 1 Bulan untuk Siapkan Seragam
Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Untuk meminimalkan angka kriminalitas di angkutan umum, sopir angkutan umum di wilayah DKI Jakarta wajib mengenakan seragam. Mereka juga harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal. Perusahaan angkutan umum diberi waktu 1 bulan untuk mempersiapkan seragam para sopirnya.
"Kami berikan sekitar 1 bulan untuk persiapan. Tepatnya tanggal 21 November diberlakukan, itu hari Senin," kata Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Pristono, Senin (17/10/2011):
Sopir angkot pada bulan depan akan mulai memakai seragam?
Kami berikan sekitar 1 bulan untuk persiapan. Tepatnya tanggal 21 November diberlakukan, itu hari Senin.
Apa dasar hukumnya?
Itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. Di pasal 20 ayat 6 huruf d menyebutkan, kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan jati diri pengemudi (kartu tanda pengenal) yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan masing-masing perusahaan angkutan.
Kemudian di pasal 82 dikatakan, dalam pengoperasian kendaraan untuk layanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib:
a. Mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan
b. Memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan yang harus dipakai pada waktu bertugas
c. Memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan
d. Bertingkah laku sopan dan ramah
e. Tidak merokok selama dalam kendaraan
f. Tidak minum-minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain
g. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku.
Lalu di pasal 86, pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
Dari aturan ini kelihatan bahwa sopir harus pakai kartu identitas, pakai seragam yang terdapat identitas perusahaan. Dari pasal 86, kita tahu operator ikut bertanggung jawab, sehingga harus menjalankan ketentuan peraturan. Karena itu kami berikan waktu dari sekarang sampai tanggal 20 untuk siapkan.
Seragamnya juga dilengkapi nama sopir jugakah seperti di bus TransJakarta?
Seragam harus ada identitas perusahaan. Tidak perlu ada nama di seragam, tetapi cukup kartu pengenal pegawai. Ini seperti di taksi. Dengan ada kartu pengenal pegawai di dashboard, penumpang dan petugas bisa mencocokkan apakah wajah sopirnya sama dengan wajah yang ada di kartu identitas. Ini bisa untuk mengurangi sopir tembak. Ini bukan hal baru, peraturan sudah ada, tapi kita hidupkan kembali, kita ingatkan lagi. Mungkin seragam yang dulu sudah lecek, kita beri satu bulan untuk persiapan.
Jadi aturan seragam dan kartu pengenal bukan hanya untuk sopir angkot?
Seluruhnya angkutan umum yang mengangkut orang, termasuk taksi.
Sosialisasi sudah dilakukan?
Sebenarnya ini nggak perlu sosialisasi karena aturan memang sudah lama. Dan mereka harus taati. Dalam sebulan ini harus persiapkan kondisi ini. Sebenarnya kami sudah sering beri tahu ke mereka. Sudah berkali-kali ada surat.
Jika melanggar apa sanksinya?
Nanti pasti kena sanksi. Ada sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin trayek, hingga pencabutan.
Kalau dikasih sekali menurut ya sudah, tidak akan kena sanksi. Tapi kalau terus bandel nanti ada 16 minggu pembekuan izin trayek. Kita minta supaya seperti itu (mentaati peraturan).
Sejauh ini angkutan umum mana saja yang menjadi perhatian Dishub DKI?
Kita mendeteksi 4 angkutan yang bermasalah yaitu D02 Ciputat-Pondok Labu dengan nomor kendaran B 8369 CN dicabut rekomendasinya untuk beroperasi di wilayah provinsi DKI. Kami juga mengusulkan kepada Dishub Kodya Tangerang Selatan untuk mencabut izin trayeknya. Kenapa? Karena dia telah melakukan tindakan kriminal, di mana di dalam angkot sopirnya memperkosa. Itu berat, karena peristiwa terjadi di dalam angkot sendiri.
Lalu M24 Terminal Grogol-Joglo dengan nopol B 2912 TK. Kita cabut izin trayeknya, kenapa? Karena di kendaraan itu terjadi pembunuhan Saudari Livia. Peristiwa terjadi di mobil itu. Karena itu saya cabut izin trayek.
Kemudian M27 Kampung Melayu-Pulo Gadung. Kendaraan yang terlibat dalam tindakan kriminal saat ini dalam tahap investigasi dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan. Karena saat terjadi suatu kejadian, calon korbannya melompat. Mungkin dia lompat karena ketakutan sehingga luka. Sopir juga melangar trayek karena berjalan di yang bukan trayeknya. Sekarang sedang di-BAP.
Lalu M28 Kampung Melayu-Pondok Gede. Kendaraan yang terlibat dalam tindakan kriminal dimaksud saat ini dalam tahap investigasi dan akan kena sanksi administrasi berupa pembekuan izin trayek. SIM-nya sopir yang sebenarnya ternyata dipakai sopir tembak.
Sopir tembak ini kenalan dengan korban, lalu mobil diserahkan kepada sopir yang sebenarnya. Sopir tembak kemudian naik angkuran lain bersama korban. Perkosaan bukan terjadi di mobil angkutan itu. Kalau sudah tuntas pemeriksaannya, akan ada sanksi administrasi berupa pembekuan izin, bisa 16 minggu.
Hal ini juga diatur di UU Lalu Lintas?
Tentu. Di UU/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada pasal-pasalnya. Di pasal 91 sama dengan KM 35/2003 yang mengatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan angkutan.
Lalu di pasal 315 ayat 1 dalam hal tindak pidana dilakukan perusahan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada perusahaan dan atau pengurusnya. Kemudian di ayat 5, selain pidana, denda, juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin pengelolaan kendaran yang digunakan.
Tidak semua pelanggaran diberi sanksi yang sama. Kita harus melihat kasus per kasus.
Apakah angkutan umum juga akan dilengkapi nomor telepon perusahaan angkutan sebagaimana taksi?
Kalau penumpang melihat ada sopir yang bandel, segera hubungi Posko Dishub DKI di 3457471. Ini juga karena belum tentu yang punya angkot dilengkapi nomor telepon. Sebab masih banyak juga yang dimiliki oleh perorangan, tidak ada organisasi (perusahaan)-nya.
Padahal syarat organisasi angkutan umum kan harus punya pool. Lalu di dalam pool harus ada komponen bengkel, pemeriksaan administrasi sopir dan kondisi fisik sopir, serta ada komponen final inspector.
Di bagian administrasi nanti dilihat apakah antara SIM dengan pemiliknya memang benar. Lalu di bagian kesehatan diperiksa apakah sopirnya mengkonsumsi alkohol sebelum menjalankan kendaraan.
Soal pool ini sebenarnya sudah ada di UU 14/1992. Tapi angkutan sebelum 1992 ramai juga yang nggak punya. Itu sudah puluhan tahun yang lalu dan sudah keburu banyak. Karena itu perlu dibina. Ada kesepakan regulatior, operator dan Organda. Saya regulator ya yang mengatur-atur. Operator yang melaksanakan kewajiban berdasar UU yang ada, karena ini kan bukan perusahan jualan pisang goreng, sebab membawa keselamatan orang. Sopir angkutan umum mikrolet dan angkot ada sekitar 14 ribu.
Soal seragam dan tanda pengenal sopir ini bukan sekadar menindak kriminalitas tetapi juga membina pemilik angkutan umum?
Masih banyak yang kayak zaman Si Doel dulu yang punya angkutan umum sendiri. Karena itu yang begitu memang perlu dibina. Nanti yang nggak mau berubah akan dicabut izin trayeknya.
Zaman dulu ada oplet lalu mikrolet, lalu sekarang angkot. Memang berubah dia, tapi sistemnya masih banyak yang seperti zaman Si Doel. Yang seperti itu akan diberi treatment untuk mengganti jadi sistem kolektif, sehingga punya depo dan kartu tanda pengenal. Nah, kalau sudah pakai depo, bisa digunakan sistem gaji bukan setoran. Dengan demikian, sarana, prasarana dan manajemen akan lebih baik.
Manajemen yang baik itu bagaimana, yaitu yang antara lain mendapatkan pendidikan berlalu lintas yang memadai. Jangan dikira kalau ada tanda huruf S di jalan dikiranya itu dollar. Dengan manajemen yang baik juga tahu bagaimana mengatasi tindakan kriminal. Dengan sistem penggajian sopir maka tidak akan berlomba untuk kejar setoran.
Yang merupakan sisa-sisa zaman dulu tidak bisa dibinasakan, karena itu mata pencarian. Harus dibina, dan pembinaannya juga harus baik, kalau tidak nanti bisa berontak.
Jakarta - Untuk meminimalkan angka kriminalitas di angkutan umum, sopir angkutan umum di wilayah DKI Jakarta wajib mengenakan seragam. Mereka juga harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal. Perusahaan angkutan umum diberi waktu 1 bulan untuk mempersiapkan seragam para sopirnya.
"Kami berikan sekitar 1 bulan untuk persiapan. Tepatnya tanggal 21 November diberlakukan, itu hari Senin," kata Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono.
Berikut ini wawancara detikcom dengan Pristono, Senin (17/10/2011):
Sopir angkot pada bulan depan akan mulai memakai seragam?
Kami berikan sekitar 1 bulan untuk persiapan. Tepatnya tanggal 21 November diberlakukan, itu hari Senin.
Apa dasar hukumnya?
Itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. Di pasal 20 ayat 6 huruf d menyebutkan, kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan jati diri pengemudi (kartu tanda pengenal) yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan masing-masing perusahaan angkutan.
Kemudian di pasal 82 dikatakan, dalam pengoperasian kendaraan untuk layanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib:
a. Mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan
b. Memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan yang harus dipakai pada waktu bertugas
c. Memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan
d. Bertingkah laku sopan dan ramah
e. Tidak merokok selama dalam kendaraan
f. Tidak minum-minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain
g. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku.
Lalu di pasal 86, pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
Dari aturan ini kelihatan bahwa sopir harus pakai kartu identitas, pakai seragam yang terdapat identitas perusahaan. Dari pasal 86, kita tahu operator ikut bertanggung jawab, sehingga harus menjalankan ketentuan peraturan. Karena itu kami berikan waktu dari sekarang sampai tanggal 20 untuk siapkan.
Seragamnya juga dilengkapi nama sopir jugakah seperti di bus TransJakarta?
Seragam harus ada identitas perusahaan. Tidak perlu ada nama di seragam, tetapi cukup kartu pengenal pegawai. Ini seperti di taksi. Dengan ada kartu pengenal pegawai di dashboard, penumpang dan petugas bisa mencocokkan apakah wajah sopirnya sama dengan wajah yang ada di kartu identitas. Ini bisa untuk mengurangi sopir tembak. Ini bukan hal baru, peraturan sudah ada, tapi kita hidupkan kembali, kita ingatkan lagi. Mungkin seragam yang dulu sudah lecek, kita beri satu bulan untuk persiapan.
Jadi aturan seragam dan kartu pengenal bukan hanya untuk sopir angkot?
Seluruhnya angkutan umum yang mengangkut orang, termasuk taksi.
Sosialisasi sudah dilakukan?
Sebenarnya ini nggak perlu sosialisasi karena aturan memang sudah lama. Dan mereka harus taati. Dalam sebulan ini harus persiapkan kondisi ini. Sebenarnya kami sudah sering beri tahu ke mereka. Sudah berkali-kali ada surat.
Jika melanggar apa sanksinya?
Nanti pasti kena sanksi. Ada sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin trayek, hingga pencabutan.
Kalau dikasih sekali menurut ya sudah, tidak akan kena sanksi. Tapi kalau terus bandel nanti ada 16 minggu pembekuan izin trayek. Kita minta supaya seperti itu (mentaati peraturan).
Sejauh ini angkutan umum mana saja yang menjadi perhatian Dishub DKI?
Kita mendeteksi 4 angkutan yang bermasalah yaitu D02 Ciputat-Pondok Labu dengan nomor kendaran B 8369 CN dicabut rekomendasinya untuk beroperasi di wilayah provinsi DKI. Kami juga mengusulkan kepada Dishub Kodya Tangerang Selatan untuk mencabut izin trayeknya. Kenapa? Karena dia telah melakukan tindakan kriminal, di mana di dalam angkot sopirnya memperkosa. Itu berat, karena peristiwa terjadi di dalam angkot sendiri.
Lalu M24 Terminal Grogol-Joglo dengan nopol B 2912 TK. Kita cabut izin trayeknya, kenapa? Karena di kendaraan itu terjadi pembunuhan Saudari Livia. Peristiwa terjadi di mobil itu. Karena itu saya cabut izin trayek.
Kemudian M27 Kampung Melayu-Pulo Gadung. Kendaraan yang terlibat dalam tindakan kriminal saat ini dalam tahap investigasi dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan. Karena saat terjadi suatu kejadian, calon korbannya melompat. Mungkin dia lompat karena ketakutan sehingga luka. Sopir juga melangar trayek karena berjalan di yang bukan trayeknya. Sekarang sedang di-BAP.
Lalu M28 Kampung Melayu-Pondok Gede. Kendaraan yang terlibat dalam tindakan kriminal dimaksud saat ini dalam tahap investigasi dan akan kena sanksi administrasi berupa pembekuan izin trayek. SIM-nya sopir yang sebenarnya ternyata dipakai sopir tembak.
Sopir tembak ini kenalan dengan korban, lalu mobil diserahkan kepada sopir yang sebenarnya. Sopir tembak kemudian naik angkuran lain bersama korban. Perkosaan bukan terjadi di mobil angkutan itu. Kalau sudah tuntas pemeriksaannya, akan ada sanksi administrasi berupa pembekuan izin, bisa 16 minggu.
Hal ini juga diatur di UU Lalu Lintas?
Tentu. Di UU/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada pasal-pasalnya. Di pasal 91 sama dengan KM 35/2003 yang mengatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan angkutan.
Lalu di pasal 315 ayat 1 dalam hal tindak pidana dilakukan perusahan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada perusahaan dan atau pengurusnya. Kemudian di ayat 5, selain pidana, denda, juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin pengelolaan kendaran yang digunakan.
Tidak semua pelanggaran diberi sanksi yang sama. Kita harus melihat kasus per kasus.
Apakah angkutan umum juga akan dilengkapi nomor telepon perusahaan angkutan sebagaimana taksi?
Kalau penumpang melihat ada sopir yang bandel, segera hubungi Posko Dishub DKI di 3457471. Ini juga karena belum tentu yang punya angkot dilengkapi nomor telepon. Sebab masih banyak juga yang dimiliki oleh perorangan, tidak ada organisasi (perusahaan)-nya.
Padahal syarat organisasi angkutan umum kan harus punya pool. Lalu di dalam pool harus ada komponen bengkel, pemeriksaan administrasi sopir dan kondisi fisik sopir, serta ada komponen final inspector.
Di bagian administrasi nanti dilihat apakah antara SIM dengan pemiliknya memang benar. Lalu di bagian kesehatan diperiksa apakah sopirnya mengkonsumsi alkohol sebelum menjalankan kendaraan.
Soal pool ini sebenarnya sudah ada di UU 14/1992. Tapi angkutan sebelum 1992 ramai juga yang nggak punya. Itu sudah puluhan tahun yang lalu dan sudah keburu banyak. Karena itu perlu dibina. Ada kesepakan regulatior, operator dan Organda. Saya regulator ya yang mengatur-atur. Operator yang melaksanakan kewajiban berdasar UU yang ada, karena ini kan bukan perusahan jualan pisang goreng, sebab membawa keselamatan orang. Sopir angkutan umum mikrolet dan angkot ada sekitar 14 ribu.
Soal seragam dan tanda pengenal sopir ini bukan sekadar menindak kriminalitas tetapi juga membina pemilik angkutan umum?
Masih banyak yang kayak zaman Si Doel dulu yang punya angkutan umum sendiri. Karena itu yang begitu memang perlu dibina. Nanti yang nggak mau berubah akan dicabut izin trayeknya.
Zaman dulu ada oplet lalu mikrolet, lalu sekarang angkot. Memang berubah dia, tapi sistemnya masih banyak yang seperti zaman Si Doel. Yang seperti itu akan diberi treatment untuk mengganti jadi sistem kolektif, sehingga punya depo dan kartu tanda pengenal. Nah, kalau sudah pakai depo, bisa digunakan sistem gaji bukan setoran. Dengan demikian, sarana, prasarana dan manajemen akan lebih baik.
Manajemen yang baik itu bagaimana, yaitu yang antara lain mendapatkan pendidikan berlalu lintas yang memadai. Jangan dikira kalau ada tanda huruf S di jalan dikiranya itu dollar. Dengan manajemen yang baik juga tahu bagaimana mengatasi tindakan kriminal. Dengan sistem penggajian sopir maka tidak akan berlomba untuk kejar setoran.
Yang merupakan sisa-sisa zaman dulu tidak bisa dibinasakan, karena itu mata pencarian. Harus dibina, dan pembinaannya juga harus baik, kalau tidak nanti bisa berontak.
Sabtu, 15 Oktober 2011
Sukabumi Selatan Sasaran Penjualan Motor Curian
INILAH.COM, Sukabumi - Daerah Sukabumi bagian Selatan ditengarai merupakan tempat penjualan (lemparan) kendaraan bermotor hasil curian.
Kasatreskrim Polres Sukabumi AKP Rijal Marito mengungkapkan, kasus pencurian kedaraan bermotor (curanmor) terutama roda dua di Sukabumi terbilang tinggi. Sejumlah daerah rawan curanmor itu, antara lain kawasan Cicurug, Parungkuda, Cibadak hingga Cicantayan dan Caringin.
"Kawasan Sukabumi bagian utara dianggap oleh para pelaku sebagai daerah padat kendaraan. Sedangkan kawasan Selatan menjadi lemparan hasil curian," kata Rijal Marito kepada wartawan, Senin (10/10/2011)
Karena itu, Rijal mengimbau kepada para pemilik kendaraan bermotor untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, sebagai langkah prepentif (pencegahan) Polres Sukabumi secara rutin menggelar operasi di sejumlah lokasi.
"Operasi rutin ini minimal bisa mempersempit ruang gerak para pelaku curanmor. Namun ininya supaya tidak kehilangan para pemilik kendaraan bermotor harus selalu waspada," pungkas Rijal.[hol]
Selasa, 11 Oktober 2011
Tak Jelas Solusi Tekan Kecelakaan Busway
VIVAnews - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan angka kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta. Selain sterilisasi, separator juga sudah dipasang supaya tidak ada lagi kendaraan lain yang masuk ke jalur TransJakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan penyebab kecelakaan lainnya lantaran roda sepeda motor terlalu menempel atau menggerus separator busway.
Dia mengungkapkan, kecelakaan yang timbul di jalur busway, diakibatkan karena pengguna kendaraan bermotor tidak mematuhi aturan berkendara. Pada saat perencanaan pembangunan busway di awal 2000, separator busway dibuat seperti sekarang berdasarkan studi di Korea.
Namun, ternyata hal itu kurang sesuai dengan karakter masyarakat Jakarta yang tingkat disiplin berlalu lintas kurang.
Pristono mengatakan berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan timnya dengan Bus Rapid Transit (BRT) di Istanbul, Turki, menghasilkan kajian peninggian separator busway dapat mempermudah sterilisasi jalur busway.
“Karena tinggi, pengguna kendaraan pribadi akan sungkan masuk jalur busway. Kalau tinggi, sulit untuk keluar masuk menembus separator seperti saat ini,” jelas Pristono.
Menurut Pristono, dampak dari peninggian sparator itu, kecepatan busway akan lebih stabil dan lebih lancar.
Buruknya infrastruktur yang menunjang keberadaan moda transportasi massal itu seperti ketersediaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) juga dituding menjadi penyebab seringnya kecelakaan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, perlunya penambahan JPO agar masyarakat tidak menyebrang melalui jalur busway, harus ada perhitungan yang rinci.
"Harus punya perhitungan, JPO akan diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Kalau perlu ditambah ya ditambah, tapi di lokasi yang strategis," kata Fauzi Bowo.
Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, mengakui manajemen TransJakarta yang ada saat ini harus segera diperbaiki.
Selain itu, tracking system yang sudah diresmikan beberapa waktu lalu harus dioptimalkan untuk mencegah pengemudi bus Transjakarta yang memacu kendaraan di atas batas kecepatan yang seharusnya.
"Pengemudi yang ugal-ugalan harus ada sanksi. Itu gunanya ada tracking system. Jadi bisa terlacak yang ngebut-ngebut," ungkapnya.
Foke mengatakan, saat ini tracking system memang baru tersedia di Koridor I (Blok M-Kota) saja, namun untuk ke depannya, sistem ini akan diaplikasikan di tempat lain juga. Sehingga tidak ada pelanggaran batas kecepatan di tiap koridor busway.
Berdasarkan data Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, angka kecelakaan yang melibatkan busway semakin tinggi jumlahnya. Sedikitnya 55 kasus terjadi hingga pada pertengahan 2011. Jumlah itu belum termasuk dua kecelakaan maut yang merenggut dua nyawa penyeberang jalan kemarin. (eh)
Selasa, 04 Oktober 2011
Belum Ada Kebijakan Atasi Kemacetan Jakarta
VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jaya hingga kini masih meminta Badan Kordinator Lalu lintas untuk mengkaji ulang wacana pembatasan kendaraan ganjil genap dan warna yang diproyeksikan untuk mengurangi kemacetan Jakarta.
Wacana tersebut awalnya akan diujicoba pada saat ajang SEA Games yang akan berlangsung November 2011 mendatang. Namun batal lantaran harus dikaji ulang melihat dampaknya bagi masyarakat.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar, wacana itu harus dikaji secara seksama oleh tim yang sudah dibentuk. "Tim itu mengkaji, melakukan survei, pooling, terapkan ujicoba, kemudian jika layak maka boleh diberlakukan," ujar Baharudin, Senin 3 Oktober 2011.
Dia menjelaskan, tim tersebut terdiri dari berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kepolisian, pengamat transportasi, LSM, sehingga wacana yang nantinya akan berubah menjadi kebijakan bisa diterima oleh semua pihak.
Baharudin menjelaskan, jika aturan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap dan warna layak dijadikan kebijakan maka harus ditopang dengan sebuah payung hukum. Namun, dirinya membantah adanya pengkajian ulang tersebut atas perintah Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab yang sebelumnya meminta ujicoba ditunda.
"Sejak awal, itu yang diinginkan Kapolda agar sebelum diuji coba musti terlebih dahulu dikaji sehingga tidak sampai menimbulkan imbas di masyarakat," kata dia.
Dalam hal ini, kata Baharudin, kepolisian tidak mempunyai kewenangan dalam memutus kebijakan tersebut. Kepolisian masih menunggu hasil rekomendasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena pembatasan kendaraan kewenangannya ada di Dishub. Sedangkan kepolisian hanya bagian yang menegakkan kebijakan.
"SEA Games dijadikan momentum pengaturan arus lalin di Jakarta karena ada tamu dari luar negeri, mereka akan melihat lalu lintas di Jakarta. Karena ada pepatah budaya sebuah bangsa bisa dilihat dari tata tertib berlalu lintas," tambahnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim sistem pembatasan warna bisa mengurangi kemacetan hingga 50 persen. Di awal rencananya, Dishub DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berupaya menerapkan uji coba pembatasan kendaraan jelang perhelatan SEA Games yang akan digelar pada November mendatang. (eh)
Wacana tersebut awalnya akan diujicoba pada saat ajang SEA Games yang akan berlangsung November 2011 mendatang. Namun batal lantaran harus dikaji ulang melihat dampaknya bagi masyarakat.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar, wacana itu harus dikaji secara seksama oleh tim yang sudah dibentuk. "Tim itu mengkaji, melakukan survei, pooling, terapkan ujicoba, kemudian jika layak maka boleh diberlakukan," ujar Baharudin, Senin 3 Oktober 2011.
Dia menjelaskan, tim tersebut terdiri dari berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kepolisian, pengamat transportasi, LSM, sehingga wacana yang nantinya akan berubah menjadi kebijakan bisa diterima oleh semua pihak.
Baharudin menjelaskan, jika aturan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap dan warna layak dijadikan kebijakan maka harus ditopang dengan sebuah payung hukum. Namun, dirinya membantah adanya pengkajian ulang tersebut atas perintah Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab yang sebelumnya meminta ujicoba ditunda.
"Sejak awal, itu yang diinginkan Kapolda agar sebelum diuji coba musti terlebih dahulu dikaji sehingga tidak sampai menimbulkan imbas di masyarakat," kata dia.
Dalam hal ini, kata Baharudin, kepolisian tidak mempunyai kewenangan dalam memutus kebijakan tersebut. Kepolisian masih menunggu hasil rekomendasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena pembatasan kendaraan kewenangannya ada di Dishub. Sedangkan kepolisian hanya bagian yang menegakkan kebijakan.
"SEA Games dijadikan momentum pengaturan arus lalin di Jakarta karena ada tamu dari luar negeri, mereka akan melihat lalu lintas di Jakarta. Karena ada pepatah budaya sebuah bangsa bisa dilihat dari tata tertib berlalu lintas," tambahnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim sistem pembatasan warna bisa mengurangi kemacetan hingga 50 persen. Di awal rencananya, Dishub DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berupaya menerapkan uji coba pembatasan kendaraan jelang perhelatan SEA Games yang akan digelar pada November mendatang. (eh)
Kamis, 29 September 2011
Ini Jadwal Perjalanan KRL yang Dibatalkan
Dari 176 perjalanan, 20 di antaranya dibatalkan total, dan sembilan perjalanan dibatalkan sepotong. Pembatalan itu merupakan akibat adanya rehabilitasi dan pembangunan gardu listrik di Kedung Badak, Cilebut, dan Citayam.
"Kami sarankan kepada pengguna KRL segera menyiapkan diri untuk menggunakan transportasi lain," kata Kepala Humas PT Kereta Api Daop I, Mateta Rizalulhaq kepada VIVAnews.com di Jakarta.
Dia meminta masyarakat maklmum atas adanya gangguan ini. Karena menurutnya, rehabilitasi gardu lama merupakan bagian dari perbaikan pelayanan menuju yang lebih baik.
Berikut perjalanan KRL yang dibatalkan:
1 KA 5501 (Commuter Line) Bogor-Jakarta jam keberangkatan pukul 5.50 WIB.
2 KA 5013 (Commuter Line) Bogor-Jakarta 06.40 WIB.
3 KA 5015 (Commuter Line 07.05 WIB.
4 KA 5761 (Ekonomi) Bogor-Jakarta 07.15 WIB.
5 KA 5767A (Ekonomi) Bogor-Jakarta 08.00 WIB.
6 KA 5523 (Commuter Line) Bogor-Jakarta 17.40 WIB.
7 KA 5639 (Commuter Line Bogor-Depok 18.55 WIB.
8 KA 5133 (Commuter Line) Bogor-Depok 20.35 WIB.
9 KA 5531 (Commuter Line) Bogor-Depok 21.20 WIB.
10 KA 5805 (Ekonomi) Bogor-Depok 21.43 WIB.
11 KA 5067 (Commuter Line) Bogor-Depok 21.50 WIB.
12 KA 5134 (Commuter Line) Depok-Bogor 06.00 WIB.
13 KA 5812 (Ekonomi) Depok-Bogor 06.30 WIB.
14 KA 5502 (Commuter Line Jakarta-Bogor 07.20 WIB.
15 KA 5008 (Commuter Line) Jakarta-Bogor 08.15 WIB.
16 KA 5010 (Commuter Line) Jakarta-Bogor 08.51 WIB.
17 KA 5762 (Ekonomi) Jakarta-Bogor 8.56 WIB.
18 KA 5818A (Ekonomi) Jakarta-Depok 09.35 WIB.
19 KA 5136A Commuter Line) Depok-Bogor 18.15 WIB.
20 KA 5524 (Commuter Line Jakarta-Bogor 19.10 WIB.
Ini sembilan perjalanan yang hanya akan beroperasi sepotong:
1. KA 5795A (Ekonomi) jurusan Bogor-Depok
Jam keberangkatan 18.10 WIB.
Jam kedatangan 18.33 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Depok-Jakarta.
2. KA 5059 (Commuter Line) jurusan Bogor-Depok
Jam keberangkatan 19.20 WIB.
Jam kedatangan 19.44 WIB
Beroperasi sepotong menjadi Depok-Manggarai.
3. KA 5754 (Ekonomi) jurusan Depok-Bogor
Jam keberangkatan 07.18 WIB.
Jam kedatangan 07.42 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Jakarta-Depok.
4. KA 5782 (Ekonomi) jurusan Depok-Bogor
Jam keberangkatan 17.32 WIB.
Jam kedatangan 17.56 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Jakarta-Depok.
5. KA 5040 (Commuter Line) jurusan Depok-Bogor
Jam keberangkatan 18.07 WIB.
Jam kedatangan 18.31 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Jakarta-Depok.
6. KA 5054 (Commuter Line) jurusan Depok-Bogor
Jam keberangkatan 19.55 WIB.
Jam kedatangan 20.19 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Tanah Abang-Depok.
7. KA 5526 (Commuter Line) jurusan Depok-Bogor
Jam keberangkatan 20.29 WIB.
Jam kedatangan 20.53 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Jakarta-Depok.
8. KA 5798 (Ekonomi) jurusan Depok-Bogor
Jam keberangkatan 21.11 WIB.
Jam kedatangan 21.36 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Jakarta-Depok.
9. KA 5058 (Commuter Line) jurusan Depok-Bogor
Jam keberangkatan 21.16 WIB.
Jam kedatangan 21.40 WIB.
Beroperasi sepotong menjadi Manggarai-Depok.
Selasa, 27 September 2011
30 WNA Jaringan Penipu Internasional Diciduk
VIVAnews - Sebanyak 30 Warga Negara Asing (WNA) asal
China dan Taiwan ditangkap aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya karena
diduga melakukan penipuan jaringan internasional dengan menggunakan
media internet. Penangkapan WNA tersebut dilakukan di tiga tempat yang
berbeda.
Ketiga lokasi tersebut adalah Villa Mas, Bumi Serpong Damai (Tangerang), dan Kelapa Gading (Jakarta Utara) dan sebuah rumah di Jl Metro Kencana 5 blok SG 27 No 2, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Gatot Edi, ke-30 tersangka tersebut merupakan target operasi Bareksrim Mabes Polri. Tim gabungan dari Ditkrimum dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya hanya membantu penangkapannya.
"Hingga kini para anggota masih di lapangan, ini kegiatan dari Mabes Polri," Ujar Gatot, Senin 26 September 2011.
Saat ini, kata Gatot, polisi masih mengembangkan kasus penangkapan WNA tersebut. Namun, dijelaskan dia, para tersangka merupakan sindikat penipuan internasional.
Sementara itu, berdasarkan penjelasan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Nico Afinta, pihaknya masih mendata para tersangka.
"Iya, saat ini mereka masih didata, silakan tanya ke Mabes Polri untuk lebih jelasnya," kata Nico. (umi)
Ketiga lokasi tersebut adalah Villa Mas, Bumi Serpong Damai (Tangerang), dan Kelapa Gading (Jakarta Utara) dan sebuah rumah di Jl Metro Kencana 5 blok SG 27 No 2, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Gatot Edi, ke-30 tersangka tersebut merupakan target operasi Bareksrim Mabes Polri. Tim gabungan dari Ditkrimum dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya hanya membantu penangkapannya.
"Hingga kini para anggota masih di lapangan, ini kegiatan dari Mabes Polri," Ujar Gatot, Senin 26 September 2011.
Saat ini, kata Gatot, polisi masih mengembangkan kasus penangkapan WNA tersebut. Namun, dijelaskan dia, para tersangka merupakan sindikat penipuan internasional.
Sementara itu, berdasarkan penjelasan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Nico Afinta, pihaknya masih mendata para tersangka.
"Iya, saat ini mereka masih didata, silakan tanya ke Mabes Polri untuk lebih jelasnya," kata Nico. (umi)
Jumat, 09 September 2011
Polri: Jika Ada Orang Mengaku-Ngaku Anak Jenderal, Laporkan!
Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta -
Pencatutan istilah 'anak jenderal' seringkali
mendiskreditkan Polri. Jika Anda menemukan ada orang yang mengaku-ngaku
anak jenderal, Anda tidak perlu takut. Laporkan saja!
"Masyarakat tidak perlu takut, kalau ada yang mengaku-ngaku sementara dia melakukan kesalahan tangkap saja atau laporkan ke polisi. Biasanya yang mencatut bukan dari keluarganya tapi orang lain," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam saat dihubungi detikcom, Kamis (8/9/2011).
Anton meminta masyarakat tetap waspada kepada pihak-pihak yang memanfaatkan jabatan atau sembarangan menjual nama Polri. Karena Polri bertugas berdasarkan aturan yang berlaku.
"Kita tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Siapa saja kita proses jika memang dia terlibat kejahatan. Kita tidak lihat siapa mereka," jelasnya,
Menurut Anton, kasus mencatut nama 'Jenderal' seringkali merugikan Polri. Anggota Polri dikesankan kebal dari hukum.
"Padahal tidak (kebal). Ada juga oknum yang kita tindak. Masyarakat kan bisa menilai bagaimana benar atau tidak," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, mahasiswa salah satu universitas di Jakarta, Febriansyah mengalami luka memar di pelipis matanya. Ia dipukul oleh salah satu dari tiga pelaku yang menggunakan mobil Suzuki Escudo BM 66, saat berada di depan rumah makan padang di Jl Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Pelaku mengaku-ngaku sebagai anak jenderal. Namun belakangan ternyata, ayah si pelaku merupakan Kombes JU, seorang Pamen yang bertugas di Polda Bali.
Jakarta -
Pencatutan istilah 'anak jenderal' seringkali
mendiskreditkan Polri. Jika Anda menemukan ada orang yang mengaku-ngaku
anak jenderal, Anda tidak perlu takut. Laporkan saja!"Masyarakat tidak perlu takut, kalau ada yang mengaku-ngaku sementara dia melakukan kesalahan tangkap saja atau laporkan ke polisi. Biasanya yang mencatut bukan dari keluarganya tapi orang lain," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam saat dihubungi detikcom, Kamis (8/9/2011).
Anton meminta masyarakat tetap waspada kepada pihak-pihak yang memanfaatkan jabatan atau sembarangan menjual nama Polri. Karena Polri bertugas berdasarkan aturan yang berlaku.
"Kita tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Siapa saja kita proses jika memang dia terlibat kejahatan. Kita tidak lihat siapa mereka," jelasnya,
Menurut Anton, kasus mencatut nama 'Jenderal' seringkali merugikan Polri. Anggota Polri dikesankan kebal dari hukum.
"Padahal tidak (kebal). Ada juga oknum yang kita tindak. Masyarakat kan bisa menilai bagaimana benar atau tidak," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, mahasiswa salah satu universitas di Jakarta, Febriansyah mengalami luka memar di pelipis matanya. Ia dipukul oleh salah satu dari tiga pelaku yang menggunakan mobil Suzuki Escudo BM 66, saat berada di depan rumah makan padang di Jl Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Pelaku mengaku-ngaku sebagai anak jenderal. Namun belakangan ternyata, ayah si pelaku merupakan Kombes JU, seorang Pamen yang bertugas di Polda Bali.
Selasa, 06 September 2011
Polda Metro: Rabu Jakarta Kembali Macet
VIVAnews - Kepala Bidang Pembinaan Operasional Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Usman Latif memprediksi kepadatan kendaraan di Jakarta akan terjadi pada Rabu 7 September 2011. Sebab semua warga yang mudik dipastikan sudah kembali ke Jakarta.
Dijelaskan Usman, untuk masuk hari pertama kerja setelah libur Lebaran, kepadatan jalan Jakarta tidak terlalu signifikan, karena anak sekolah juga belum masuk.
"Kita perkirakan mulai ada peningkatan pada hari Rabu karena pertimbangan kita sekarang ramai lancar dan besok sama seperti sekarang. Jika memang dirasakan kurang, nantinya anggota yang bertugas akan ditambah," ujar Usman kepada VIVAnews, Senin 5 September 2011 malam.
Usman menduga, kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta akan bertambah dengan selesainya operasi Ketupat Jaya 2011 yang akan berakhir pada 7 September nanti. "Geliat kedatangan warga luar kota yang tiba ke Jakarta juga diperkirakan akan menanjak pada akhir-akhir operasi Ketupat Jaya 2011," kata Usaman.
Sementara itu, terkait dengan hasil operasi Ketupat Jaya 2011, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar mengatakan, hingga H+4 operasi Ketupat Jaya 2011 ada kenaikan jumlah kecelakaan sekitar 3 persen dibanding tahun 2010. Pada tahun 2010, kata Baharudin, ada 201 kasus sedangkan tahun ini ada 213 kasus.
Meski ada peningkatan, untuk korban jiwa justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bila tahun lalu ada 45 korban jiwa pada tahun ini hanya 24 korban jiwa.
"Sedangkan untuk korban luka berat maupun ringan ada peningkatan yaitu korban luka Berat tahun lalu 76 sedangkan tahun ini 88 orang, untuk luka ringan tahun lalu 161, tahun ini 176 orang," kata Baharudin.
Untuk pelanggaran Lalulintas dari 33.025 kasus pelanggaran 70% diantaranya adalah pengendara sepeda motor. Jumlah pelanggaran ini meningkat dari tahun lalu yang hanya sekitar 16.079 kasus.
"Kami lebih intensif melakukan penindakan, dan itu akhirnya berimbas pada berkurangnya jumlah korban jiwa," tegasnya. (sj)
Sabtu, 03 September 2011
Tragedi Mahasiswi Binus Pemerkosa & Pembunuh Livia Ditangkap pada Malam Takbiran
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Bina Nusantara (Binus) Livia Pavita Soelistio (21) tertangkap. Pelaku berinisial A itu ditangkap pada malam takbiran, Selasa (30/8), kemarin.
"Ditangkap pada malam takbiran di rumahnya di Kemanggisan (Jakbar)," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Ferdy Sambo, kepada detikcom, Sabtu (3/9/2011).
Menurut Ferdy, tersangka kini dijebloskan ke sel bersama 5 pelaku lain yang sudah ditangkap sebelumnnya. Pelaku dijerat dengan pasal 240 jo 338 jo 365 KUHP.
"Dia adalah yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan," kata Ferdy.
Tragedi Livia berawal saat dia menumpang angkot M 24. Sopir angkot dan kawan-kawannya lalu merebut barang-barang milik Livia. Karena melawan, korban dibunuh dan diperkosa.
Setelah itu, jenazah Livia dibuang ke daerah Cisauk, Tangerang, Banten sebelum akhirnya ditemukan seorang penggembala kambing yang sedang mencari kambingnya yang hilang.
Lima pria yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Livia lalu dibekuk. Mereka adalah sopir angkot berinisial MS, dan RH (24) dan IN (22) selalu eksekutor. Sementara tersangka SR dan AB adalah penadah.
Tersangka RH dan IN dijerat dengan Pasal 365 ayat 3 KUHP jo Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara AN dan SR dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.
Dari keempat tersangka, polisi telah menyita barang bukti berupa 1 unit mikrolet M 24 bernopol B 2912 TK, satu unit HP merk Sony Ericson.
Jakarta - Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Bina Nusantara (Binus) Livia Pavita Soelistio (21) tertangkap. Pelaku berinisial A itu ditangkap pada malam takbiran, Selasa (30/8), kemarin.
"Ditangkap pada malam takbiran di rumahnya di Kemanggisan (Jakbar)," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Ferdy Sambo, kepada detikcom, Sabtu (3/9/2011).
Menurut Ferdy, tersangka kini dijebloskan ke sel bersama 5 pelaku lain yang sudah ditangkap sebelumnnya. Pelaku dijerat dengan pasal 240 jo 338 jo 365 KUHP.
"Dia adalah yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan," kata Ferdy.
Tragedi Livia berawal saat dia menumpang angkot M 24. Sopir angkot dan kawan-kawannya lalu merebut barang-barang milik Livia. Karena melawan, korban dibunuh dan diperkosa.
Setelah itu, jenazah Livia dibuang ke daerah Cisauk, Tangerang, Banten sebelum akhirnya ditemukan seorang penggembala kambing yang sedang mencari kambingnya yang hilang.
Lima pria yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Livia lalu dibekuk. Mereka adalah sopir angkot berinisial MS, dan RH (24) dan IN (22) selalu eksekutor. Sementara tersangka SR dan AB adalah penadah.
Tersangka RH dan IN dijerat dengan Pasal 365 ayat 3 KUHP jo Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara AN dan SR dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.
Dari keempat tersangka, polisi telah menyita barang bukti berupa 1 unit mikrolet M 24 bernopol B 2912 TK, satu unit HP merk Sony Ericson.
Arus Balik Mulai Mengalir, Pendatang Baru pun Tiba di Jakarta
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Mulai akhir pekan ini, Jakarta yang sempat sepi akan kembali kedatangan warganya yang kembali dari daerah asal. Tak hanya itu saja, ibukota yang sudah cukup padat, mau tak mau harus menyambut para pendatang baru yang ikut datang bersama saudara mereka.
Fenomena seperti ini memang sudah jamak terjadi, meningat Jakarta menjanjikan peluang kerja yang lebih besar dibanding daerah asal. Dan di antara waktu-waktu yang ada, periode arus balik seusai mudik menjadi masa favorit kedatangan para 'calon penghuni baru'.
Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena para pendatang baru datang dapat langsung ditemani saudara mereka yang sudah dulu bekerja di Jakarta. Seperti yang dilakukan, Eni Kurniatun. Perempuan asal Tulungagung, Jawa Timur ini ikut kakak sepupunya, Hani, ke Jakarta, menumpang kereta Mataremaja yang tiba di Stasiun Senen, siang ini.
"Ya dari Juli kemarin sudah mau berangkat ke Jakarta, tapi nunggu kakak saja setelah lebaran biar bisa sama-sama," ujar Eni sambil membawa tas besar dan kardus warna coklat ini, di Stasiun Senen, Sabtu (3/9/2011).
Perempuan berusia 19 tahun ini belum tahu akan bekerja di mana di Jakarta. Eni akan tinggal di kos kakaknya dan sambil mencari lowongan pekerjaan.
"Ya kan di Jakarta dulu mas, nanti kalau sudah berada di sini kan enak mau nglamar ke mana-mananya," terang pemudi lulusan SMK ini.
Bagaimana jika nanti gagal mendapat pekerjaan? Dengan semangat muda yang masih membara, Eni menolak bicara pesimistis. Begitu juga dengan kemungkinan dia terjerat operasi Yustisi yang digelar Pemprov DKI, itu sama sekali tak dipikirkannya.
"Operasi Yustisi apa to? Nggak lah mas. Belum nyoba kok sudah ngomongin gagal," ujar Eni sambil berlalu.
Jumat, 26 Agustus 2011
Melanggar, Pemudik Motor Dikembalikan Paksa
VIVAnews - Mulai hari ini polisi tidak akan ragu menindak pemudik bersepeda motor yang kedapatan melanggar lalu lintas. Tindakan itu mulai dari pengawasan, penilangan hingga dikembalikan (pemulangan) paksa ke Jakarta di tengah perjalanan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, mengatakan petugas akan menindak tegas pemudik sepeda motor yang berpenumpang lebih dari dua orang dan membawa barang berlebih dari daya tampung motor.
"Selama dua hari kemarin kami belum melakukan pemulangan karena arus mudik belum ramai. Mulai hari ini baru kami tindak tegas, kalau [muatan] berlebih akan dipulangkan," kata Royke di Jakarta, 26 Agustus 2011.
Royke juga menjelaskan tindakan tegas berupa pengembalian paksa ke lokasi tempat pelanggar berangkat. Periode tindakan yang disebut pemulangan ini akan berlangsung selama empat hari. "Kami lakukan penindakan tegas selama empat hari terhitung mulai Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin," kata Royke.
Dari 128 pos pengamanan dan pos pelayanan yang tersebar di berbagai titik arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini, Polda Metro Jaya memfungsikan 11 pos khusus untuk memantau dan menindak para pemudik yang menggunakan sepeda motor.
Titik-titik pos penindakan tersebut berada di Halim, Pulogadung, Pangkalan Jati, Radin Inten, Haji Rahman, pertigaan PDAM Kali Malang dan Kedung Waringin. Sementara untuk jalur Barat ada di Kalideres, Puri Jatake, Bitung serta Citra Raya.
Tindakan tegas ini dilakukan untuk menekan angka korban jiwa. Data Direktorat Lalu lintas mencatat, pada Operasi Ketupat Jaya tahun 2010 terjadi 213 kecelakaan lalu-lintas. Sekitar 62 persen atau sekitar 132 kasus adalah pengguna sepeda motor. Itu terjadi di wilayah Jakarta.
Dari total 213 kejadian, sebanyak 45 orang meninggal dunia. Jumlah korban meninggal ternyata mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang hanya 33 jiwa. Sementara, sejak H-7 lebaran dua orang tewas dalam kecelakaan selama operasi ketupat. Sedikitnya terjadi 27 kasus kecelakaan dalam beberapa hari ini.
Jumlah Kecelakaan
Kepala Posko Operasi Ketupat Jaya 2011, Komisaris Herman Ruswandi, mengatakan, selama Operasi Ketupat Jaya 2011 ini sudah ada dua orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Dia menyebut, hari pertama operasi atau Selasa 23 Agustus, tercatat ada delapan kasus kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal di hari operasi pertama nihil, namun tiga orang mengalami luka berat dan tujuh orang luka ringan.
Sementara di hari ke dua, kecelakaan terjadi sebanyak 19 kasus. Dari angka tersebut, tercatat dua korban tewas, 12 luka berat dan 13 lainnya luka ringan. Dari data tersebut, korban kecelakaan paling banyak berusia antara 16-30 tahun dengan korban sebanyak 15 orang. Kedua yakni korban berusia antara 31-40 tahun dengan korban mencapai tujuh orang.
Korban usia di atas 50 tahun sebanyak 6 irang, usia 41-50 tahun terdapat 1 orang dan yang paling mengkhawatirkan korban usia 10-15 tahun (anak-anak) "Korban usia 10-15 tahun terdapat empat orang," ujar Herman.
Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan paling banyak didominasi oleh motor yakni 29 unit. Sementara 6 mobil penumpang dan 1 bus juga terlibat dalam kecelakaan selama dua hari operasi. "Angkutan barang yang terlibat kecelakaan ada tujuh unit," jelas Herman. (ren)
Kamis, 25 Agustus 2011
Polda: Takbir Keliling Boleh, Asal Lapor
VIVAnews - Takbir keliling saat malam takbiran menjadi tradisi lekat pada warga Jakarta. Menyikapi tradisi itu, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya tidak melarang. Namun, diimbau kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan malam takbir keliling harus terlebih dahulu lapor ke kepolisian.
"Himbauan kami sama seperti Gubernur agar sebaiknya tak takbir keliling. Memang tidak ada larangan, tapi kalau pun tetap takbir keliling wajib dilaporkan ke polisi agar mendapatkan pengawalan," ujar Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sujarno, di Jakarta, Rabu 24 Agustus 2011.
Sujarno juga meminta kepada warga Jakarta yang melaksanakan takbir keliling tetap harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tertib lalu lintas dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Namun, apabila masyarakat melanggar aturan lalu lintas, Sujarno tidak segan-segan menindak tegas. "Termasuk yang takbir pakai bak terbuka akan kami tindak," katanya.
Terkait akan meningkatnya aktivitas warga Jakarta pada saat malam takbiran, pihaknya sudah menentukan titik pengalihan arus di ruas tertentu. Seperti di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka di sekitar Monumen Nasional.
"Di titik-titik itu kemungkinan akan terjadi kepadatan dan akan dilakukan pengalihan, Namun, pengalihan tersebut bersifat situasional jika memang terjadi kepadatan. Polda Metro sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk melakukan penyekatan di wilayah perbatasan Jakarta," kata Sujarno.
Berikut ini pos pengaturan dan pengalihan arus pada malam Takbiran.
Rabu, 24 Agustus 2011
Commuter Line Tak Berhenti di Gambir
VIVAnews - Menyusul dimulainya arus mudik lebaran, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) melakukan perubahan perjalanan KRL. Jika biasanya Commuter Line berhenti di setiap stasiun, maka mulai H-5 sampai H+3 atau 25 Agustus – 2 September 2011 rangkaian tidak berhenti di Stasiun Gambir.
"Sedangkan untuk di Stasiun Pasar Senen adalah H-7 sampai H+3 atau 23 Agustus – 2 September. Setelah itu, perjalanan akan normal kembali," kata Sekretaris Perusahaan PT KCJ Makmur Syaheran kepada VIVAnews.com di Jakarta.
Menurut Makmur, perubahan itu untuk mendukung kelancaran angkutan lebaran, karena keduanya merupakan stasiun pemberangkatan kereta api yang sangat dipenuhi oleh para pemudik. Sehingga, kata dia, diharapkan tidak terjadi penumpukan penumpang dan lebih terkendali dari sisi penanganan pemudik.
“Kami berharap kepada seluruh pengguna jasa KRL Commuter Line dapat mencari stasiun terdekat jika akan menuju ke wilayah di sekitar kedua stasiun tersebut”, tambah dia. Sementara itu Fauzan, salah seorang warga Pasar Minggu yang akan mudik dengan memanfaatkan kereta api mengaku kecewa.
Sebab menurut dia, untuk menuju Stasiun Gambir, akses yang paling mudah adalah dengan menggunakan kereta. "Sebab menjelang lebaran seperti ini jalanan pasti macet," kata Fauzan. (eh)
Sabtu, 20 Agustus 2011
Kapolri: waspadai kriminalitas selama perjalanan
Tegal (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Timur Pradopo, mengimbau para pemudik baik menggunakan bus umum maupun kereta api untuk mewaspadai segala bentuk kriminalitas yang mungkin terjadi selama perjalanan.
"Pemudik yang menggunakan jasa angkutan umum menjadi prioritas seluruh jajaran Polri, terutama adanya sabotase dan terorisme pada kereta api yang dilakukan pihak-pihak tertentu ataupun kriminalitas angkutan bus dengan modus pembiusan," katanya saat bersama Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, meninjau pelayanan mudik Lebaran 2011 di Stasiun Besar Tegal, Jawa Tengah, di Tegal, Sabtu.
Ia menjelaskan, untuk mencegah aksi sabotase dan terorisme serta bentuk kejahatan lainnya terhadap pemudik saat dalam perjalanan, seluruh jajaran Polri telah melakukan persiapan pencegahan yang optimal, sehingga para pemudik merasa nyaman selama mudik dan balik.
Ia mengatakan, untuk menjaga keamanan para pemudik terutama yang menggunakan jasa kereta api, akan ditempatkan petugas dari kepolisian di sepanjang jalur kereta, sehingga aksi sabotasea, terorisme, atau kejahatan lainnya dapat diantisipasi.
Petugas, katanya, juga telah mendirikan posko keamanan di terminal dengan personel kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi aksi pembiusan yang kerap terjadi di tempat tersebut selama Lebaran.
"Masing-masing kepala polda telah melakukan segala persiapan arus mudik dan balik, baik mengenai antisipasi titik-titik rawan kriminalitas, antara lain di stasiun, terminal, ataupun titik rawan lainnya," katanya.
Ia mengatakan, secara umum kondisi jalur mudik di wilayah Jawa Tengah, terutama jalur pantai utara, 90 persen telah baik dan layak dilalui pemudik pada Lebaran 2011, meskipun ada beberapa titik yang bermasalah namun sekarang masih perbaikan.
"Secara keseluruhan, baik jalan angkutan umum ataupun jalur kereta api telah siap dilalui pemudik," katanya.
Ia mengemukakan, wilayah Jawa Tengah merupakan titik lelah pemudik, terutama yang menempuh perjalanan melalui jalur darat, sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.
"Wilayah Jateng merupakan titik lelah perjalanan pemudik, sehingga memerlukan adanya tempat-tempat istirahat yang nyaman bagi pemudik atau mengoptimalkan sejumlah tempat umum seperti SPBU sebagai tempat istirahat," katanya.
Freddy Numberi mengatakan, secara keseluruhan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran di Jateng sudah cukup baik, baik jalur angkutan umum maupun kereta api telah siap.
Terkait dengan meningkatnya jumlah pemudik bersepeda motor, Freddy mengimbau agar pemudik membawa motornya menggunakan jasa kereta api sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
"Armada kereta api untuk mengangkut pemudik sekaligus motornya telah kami siapkan, bahkan bagi pemudik yang membawa motornya tidak dikenakan biaya tambahan, hanya membayar satu tiket," katanya.
Ia mengatakan, kereta api yang mengangkut pemudik sekaligus sepeda motornya dari Jakarta akan berhenti dan menurunkan penumpang di Stasiun Semarang, selanjutnya para pemudik membawa keluar kendaraannya masing-masing untuk melanjutkan perjalanan ke kota tujuan.
"Langkah tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya," katanya.
Ia mengharapkan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengamanan, baik arus mudik maupun balik Lebaran sehingga semuanya dapat berjalan aman dan tertib.
(ANT-281/M029)
Jumat, 19 Agustus 2011
Jika Langgar Prosedur, Silahkan Praperadilan
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Baharudin Djafar mempersilahkan masyarakat mengajukan pra-peradilan, jika merasa proses penyidikan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan udang-undang yang berlaku.
Namun dia mengingatkan, pra peradilan itu bisa dilakukan sebelum perkaranya sendiri masuk ke pengadilan untuk diadaili.
Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Baharudin Djafar, menanggapi kasus penangkapan Bobby Derifianza (22) dan Afriska Prakarsa (22), dalam kasus narkoba, dimana penangkapan dua mahasiswa Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta Selatan, tersebut diduga ada rekayasa.
"Jika memang ada yang tidak puas, ada yang keberatan, semua pihak bisa mengajukan praperadilan atas penyidikan tersebut. Bagusnya sebelum maju ke persidangan dia (orang tua Bobby) seharusnya melapor. Kalau sudah maju ke persidangan maka gugur pra peradilan penyidik," ujar Baharudin di Jakarta, Kamis (18/8/2011).
Sebelumnya diketahui orang tua Bobby, Dewi dan Erianto,53 tahun, sudah melaporkan masalah ini ke Direktorat Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya. Namun demikian menurut Baharudin, divisi Propam akan menunggu putusan kasus utamanya. "Kalau ada kasus seperti ini, kalau ada kode etiknya, Propam biasanya menunggu kasus utamanya, kalau memang terbukti ada penerpanan hukum yang tidak benar oleh penyidik selama pemeriksaan maka penyidik tersebut akan ditindak tegas," jelasnya lagi.
Sebelumnya, kasus yang menimpa Bobby bermula dari penangkapan Afriska Prakarsa, mahasiswa Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja seberat 1,2 gram di Bekasi. Beberapa jam, petugas yang sama juga menangkap Bobby Derifianza, di rumahnya di Tangerang.
Keanehan timbul saat penyidik menyatakan Bobby ditangkap bersama dengan Afriska. Kejanggalan terus berlanjut dimana orang tua Bobby pernah dimintai uang sebanyak Rp3 juta untuk mengubah pasal pengedar menjadi pasal pemakai. Bukan itu saja, seorang Jaksa yang menanggani kasus ini di pengadilan pernah meminta uang sebanyak Rp15 juta. Bobby sendiri,diketahui dituntut empat tahun penjara dalam kasus ini.(ndr)
Kamis, 18 Agustus 2011
Ada Perbaikan Jalan, Simpangan Depok Macet Total
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Perbaikan jalan di sekitar simpangan Depok, Jawa Barat menimbulkan kemacetan parah pagi ini. Kemacetan mengekor hingga 1 kilometer.
Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (18/8/2011) pukul 08.15 WIB, kemaceten di simpangan ini terjadi di dua arah baik dari arah Jakarta menuju Bogor maupun sebaliknya. Kendaraan harus bergantian lewat karena sebagian jalan tengah dibeton.
Dari pengamatan detikcom, pembetonan terjadi sepanjang 500 meter dengan lebar jalan 2 meter. Kendaraan yang melintas harus melambatkan laju kendaraannya karena kondisi jalan yang dibeton masih basah.
Jalan yang tadinya bisa digunakan 4 lajur kini menyempit sehingga kendaraan yang mengarah ke Jakarta menyalip kendaraan lain dengan mengambil sebagian jalan yang mengarah ke Depok.
Kemacetan pun tidak terelakkan akibat pengemudi kendaraan yang tidak sabar. Sementara pengendara motor berebut mencari celah-celah jalanan di antara ratusan mobil yang mengantre. "Macetnya edan. Ini saya sudah satu jam belum lewat juga," kata seorang sopir taksi.
Klaksok pun terdengar bersahut-sahutan. Petugas polisi terlihat mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, dia tampak tidak bisa berbuat apa-apa guna mengurai kemacetan tersebut.
Kapolres imbau bank tingkatkan pengawasan cegah kejahatan
Banjarbaru (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru, Kalimantan Selatan, AKBP Aby Nursetyanto mengimbau manajemen perbankan meningkatkan pengawasan untuk mencegah tindak kejahatan terhadap bank maupun nasabah.
"Kami mengimbau manajemen perbankan meningkatkan pengawasan, karena menjelang Lebaran biasanya tindak kejahatan cenderung meningkat, termasuk pelaku yang mengincar nasabah bank," katanya di Banjarbaru, Kamis.
Menurut dia, pengawasan di lingkungan perbankan yang ditangani petugas satuan pengamanan sudah cukup baik, namun tugasnya jangan hanya menjaga, tetapi mengawasi setiap orang yang datang ke bank.
Ia meminta petugas satuan pengamanan juga memantau gerak-gerik orang yang datang ke bank terutama mereka yang bertindak mencurigakan, sehingga bisa mengenali apabila yang bersangkutan ternyata pelaku kejahatan.
"Biasanya, pelaku kejahatan terlihat mencurigakan gerak-geriknya sehingga petugas satpam harus jeli dan bisa membedakan mana nasabah dan mana orang-orang yang berniat jahat," katanya.
Ia mengatakan apabila melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan, petugas satpam diminta langsung melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain peran aktif petugas satpam, kapolres juga meminta manajemen perbankan meningkatkan pengawasan mesin Anjung Tunai Mandiri (ATM) karena bisa menjadi sasaran aksi pencurian.
"Cukup banyak pelaku kejahatan mengincar ATM untuk dibobol dan diambil uangnya sehingga aksi kejahatan seperti itu harus diantisipasi dengan menempatkan peralatan seperti CCTV di sekitar bangunan ATM," katanya.
Pihaknya juga mengimbau nasabah perbankan yang mengambil uang dalam jumlah banyak agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian dengan meminta pengawalan sehingga uang yang dibawa aman sampai ke tujuan.
"Bagi masyarakat atau nasabah bank yang meminta pengawalan saat mengambil uang dalam jumlah besar, kami siap menurunkan anggota untuk mengawal tanpa dikenakan biaya," katanya.
Sementara itu, kasus perampokan bank yang pernah terjadi di Banjarbaru adalah perampokan kantor unit BRI Jalan A Yani Km 34 Banjarbaru beberapa bulan lalu.
"Kami tidak menginginkan kejadian seperti itu terulang kembali sehingga mengingatkan manajemen perbankan maupun nasabah untuk lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan," katanya. (ANT128/M008/K004)
"Kami mengimbau manajemen perbankan meningkatkan pengawasan, karena menjelang Lebaran biasanya tindak kejahatan cenderung meningkat, termasuk pelaku yang mengincar nasabah bank," katanya di Banjarbaru, Kamis.
Menurut dia, pengawasan di lingkungan perbankan yang ditangani petugas satuan pengamanan sudah cukup baik, namun tugasnya jangan hanya menjaga, tetapi mengawasi setiap orang yang datang ke bank.
Ia meminta petugas satuan pengamanan juga memantau gerak-gerik orang yang datang ke bank terutama mereka yang bertindak mencurigakan, sehingga bisa mengenali apabila yang bersangkutan ternyata pelaku kejahatan.
"Biasanya, pelaku kejahatan terlihat mencurigakan gerak-geriknya sehingga petugas satpam harus jeli dan bisa membedakan mana nasabah dan mana orang-orang yang berniat jahat," katanya.
Ia mengatakan apabila melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan, petugas satpam diminta langsung melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain peran aktif petugas satpam, kapolres juga meminta manajemen perbankan meningkatkan pengawasan mesin Anjung Tunai Mandiri (ATM) karena bisa menjadi sasaran aksi pencurian.
"Cukup banyak pelaku kejahatan mengincar ATM untuk dibobol dan diambil uangnya sehingga aksi kejahatan seperti itu harus diantisipasi dengan menempatkan peralatan seperti CCTV di sekitar bangunan ATM," katanya.
Pihaknya juga mengimbau nasabah perbankan yang mengambil uang dalam jumlah banyak agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian dengan meminta pengawalan sehingga uang yang dibawa aman sampai ke tujuan.
"Bagi masyarakat atau nasabah bank yang meminta pengawalan saat mengambil uang dalam jumlah besar, kami siap menurunkan anggota untuk mengawal tanpa dikenakan biaya," katanya.
Sementara itu, kasus perampokan bank yang pernah terjadi di Banjarbaru adalah perampokan kantor unit BRI Jalan A Yani Km 34 Banjarbaru beberapa bulan lalu.
"Kami tidak menginginkan kejadian seperti itu terulang kembali sehingga mengingatkan manajemen perbankan maupun nasabah untuk lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan," katanya. (ANT128/M008/K004)
Rabu, 17 Agustus 2011
66 Tahun Merdeka, Ini Kemajuan Jawa Barat
VIVAnews - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersama membangun Jawa Barat. Dalam pidato memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-66, Gubernur menyampaikan sejumlah kemajuan yang telah dicapai provinsi ini.
“Saya ingin sampaikan bahwa pembangunan Jawa Barat sudah dalam posisi on the right track dengan mengarah pada kondisi yang lebih baik," kata Heryawan. "Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bertekad dan yakin bahwa Jawa Barat bisa lebih maju lagi, mewujudkan Jawa Barat yang mandiri dinamis dan sejahtera, dengan didukung semangat tinggi melalui unjuk karya dan prestasi tiada henti,” kata Heryawan dalam Upacara Puncak Peringatan HUT RI ke-66 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Lapangan Gasibu, Rabu 17 Agustus 2011.
Heryawan menyatakan Peringatan HUT RI tahun ini terasa berbeda karena lebih spesial. Peringatan tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan hari ke-17 Bulan Ramadan. Selain itu, pada bulan ini juga, untuk pertama kalinya Provinsi Jawa Barat memperingati hari jadinya yang ke-66, yakni pada tanggal 19 Agustus. Semua keistimewaan itu diharapkan membawa Jawa Barat lebih maju dan terdepan di segala bidang khususnya pada Visi Pembangunan Jawa Barat 2008-2013, yakni tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.
Pada kesempatan itu, Heryawan memaparkan sejumlah kemajuan dan prestasi yang berhasil diraih Provinsi Jawa Barat. Di antaranya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang mengalami peningkatan 0,65 poin, yaitu 71,64 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2011. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2010 mencapai 6,09 persen meningkat 1,91 persen dari tahun 2009 sebesar 4,19 persen atau menyamai rata-rata LPE Nasional sebesar 6,1 persen. Menekan angka pengangguran sebesar 0,63 persen dari 10,96 persen pada tahun 2009 menjadi 10,33 persen pada tahun 2010.
Begitupun dengan pembangunan infrastruktur melalui upaya peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan maka kondisi kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 92,8 persen pada tahun 2010. Pada akhir tahun 2011 kondisi kemantapan jalan provinsi bisa mencapai 95 persen dari total bentang jalan provinsi sepanjang 2.199,18 kilometer. Demikian juga dengan Program “Jabar Caang 2010” yang berhasil diselesaikan 100 persen.
Jawa Barat juga terus menggenjot pembangunan sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi, seperti Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) dan Soreang Pasir Koja (Soroja), Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dan Waduk Jatigede di Sumedang. “Semuanya itu insya Allah akan terus kita dorong untuk segera dibangun. Cisumdawu dan Soroja akan dimulai fisiknya pada akhir tahun 2011, begitupun dengan Waduk Jatigede. Sedangkan Bandara Kertajati terus dalam proses pembebasan lahan,” tuturnya.
Sejumlah prestasi dan penghargaan pembangunan pun disabet Provinsi Jawa Barat, di antaranya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memberikan penghargaan kepada Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat terbaik Nasional. Sebagai provinsi terbaik dalam hal integritas pelayanan publik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juara Umum MTQ Tingkat Nasional XXIII tahun 2010, penghargaan Manggala Karya Lencana dari BKKBN Pusat, Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menkes, Adibakti Mina Bahari dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan Penghargaan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia.
“Masih banyak sederet penghargaan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semuanya itu merupakan wujud pengakuan Pemerintah Pusat dan bangsa Indonesia atas kerja keras Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Barat. Semuanya itu patut kita syukuri dengan cara mempertahankan prestasi bahkan meningkatkan lagi pada tahun-tahun ke depan," kata Heryawan. (eh)
PNS Jakarta Diberi Jatah 9 Hari Libur Lebaran
VIVAnews - Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada lebaran tahun ini akan mendapat jatah libur selama sembilan hari. Pemprov memutuskan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah yakni pada 29 Agustus, 1 dan 2 September 2011.
Bila ditambah dengan libur akhir pekan, yakni pada 27-28 Agustus dan 3-4 Agustus plus libur tanggal merah Idul Fitri 30 dan 31 Agustus, maka jumlah keseluruhan libur lebaran menjadi sembilan hari.
Hal itu sesuai dengan surat edaran nomor 46/SE/2011 tentang pelaksanaan cuti bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan tertanggal 11 Agustus 2011.
Fadjar mengatakan, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah baik di tingkat dinas maupun kotamadya tidak diperkenankan mengambil sisa cuti tahunan bersamaan sebelum atau sesudah cuti bersama. "Ini agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," kata Fadjar.
Dia menambahkan, pemberian cuti kepada staf tidak diperkenankan melebihi lima persen dari jumlah pegawai yang ada di masing-masing sauan kerja.
Bila ditambah dengan libur akhir pekan, yakni pada 27-28 Agustus dan 3-4 Agustus plus libur tanggal merah Idul Fitri 30 dan 31 Agustus, maka jumlah keseluruhan libur lebaran menjadi sembilan hari.
Hal itu sesuai dengan surat edaran nomor 46/SE/2011 tentang pelaksanaan cuti bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan tertanggal 11 Agustus 2011.
Fadjar mengatakan, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah baik di tingkat dinas maupun kotamadya tidak diperkenankan mengambil sisa cuti tahunan bersamaan sebelum atau sesudah cuti bersama. "Ini agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," kata Fadjar.
Dia menambahkan, pemberian cuti kepada staf tidak diperkenankan melebihi lima persen dari jumlah pegawai yang ada di masing-masing sauan kerja.
Selasa, 16 Agustus 2011
Polisi: Kecelakaan Mudik Selalu Bertambah
VIVAnews - Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya menyatakan jumlah kecelakaan lalulintas setiap musim mudik Lebaran selalu meningkat dari hari-hari biasa. Sebanyak 50 persen korban kecelakaan didominasi oleh pengendara motor yang berpenumpang lebih dari dua orang.
Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, mengatakan, penyebab utama kecelakaan lalulintas saat mudik yakni para pengendara motor yang tidak berhati-hati saat akan menyalip kendaraan di depan. Mereka tidak punya keseimbangan dan kondisi fisik yang tidak fit. Sedangkan untuk mobil, tambahnya, kasus terbanyak adalah mobil terguling.
"Kami menyadari, jumlah kecelakaan itu sulit untuk ditekan. Jumlah korban harusnya bisa diselamatkan. Caranya, polisi harus ditempatkan di mana-mana, dan polisi jangan ragu untuk menindak jika ada pelanggaran lalulintas yang berpotensi kecelakaan," ujar Royke, di Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
Dijelaskan Royke, untuk wilayah Polda Metro Jaya sendiri kondisi jalanan cukup bagus untuk jalur mudik, sebab kebanyakan dari pemudik menggunakan jalur tol lalu arteri. Sementara itu, dirinya juga memprediksi, kawasan di DKI Jakarta yang ramai dilalui pemudik antara lain menuju Cikampek yaitu Kalimalang dan Cakung. "Itu yang di Timur. Kalau yang ke Barat Daan Mogot dan Kebon Jeruk," tambah Royke.
Berdasarkan data Polda Metro Jaya pada Operasi Ketupat 2009, jumlah kecelakaan lalulintas mencapai 266 kasus dengan korban meninggal dunia 33 orang, luka berat 145 orang, dan luka ringan 14 orang.
Sedangkan pada Operasi Ketupat 2010, terjadi 213 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 45 orang, luka berat 76 orang, dan luka ringan 161 orang.
Sementara dilihat dari kendaraan yang mengalami kecelakaan pada Operasi Ketupat 2009 melibatkan 319 unit kendaraan, dengan paling besar terjadi pada motor yakni 198 unit.
Tahun 2010 kendaraan yang terlibat kecelakaan meningkat 21,32 persen menjadi 387 kendaraan, dengan motor mencapai 237 unit. Untuk motor ini, berarti ada kenaikan 18,70 persen dari tahun 2009 ke 2010. (ren)
Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, mengatakan, penyebab utama kecelakaan lalulintas saat mudik yakni para pengendara motor yang tidak berhati-hati saat akan menyalip kendaraan di depan. Mereka tidak punya keseimbangan dan kondisi fisik yang tidak fit. Sedangkan untuk mobil, tambahnya, kasus terbanyak adalah mobil terguling.
"Kami menyadari, jumlah kecelakaan itu sulit untuk ditekan. Jumlah korban harusnya bisa diselamatkan. Caranya, polisi harus ditempatkan di mana-mana, dan polisi jangan ragu untuk menindak jika ada pelanggaran lalulintas yang berpotensi kecelakaan," ujar Royke, di Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
Dijelaskan Royke, untuk wilayah Polda Metro Jaya sendiri kondisi jalanan cukup bagus untuk jalur mudik, sebab kebanyakan dari pemudik menggunakan jalur tol lalu arteri. Sementara itu, dirinya juga memprediksi, kawasan di DKI Jakarta yang ramai dilalui pemudik antara lain menuju Cikampek yaitu Kalimalang dan Cakung. "Itu yang di Timur. Kalau yang ke Barat Daan Mogot dan Kebon Jeruk," tambah Royke.
Berdasarkan data Polda Metro Jaya pada Operasi Ketupat 2009, jumlah kecelakaan lalulintas mencapai 266 kasus dengan korban meninggal dunia 33 orang, luka berat 145 orang, dan luka ringan 14 orang.
Sedangkan pada Operasi Ketupat 2010, terjadi 213 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 45 orang, luka berat 76 orang, dan luka ringan 161 orang.
Sementara dilihat dari kendaraan yang mengalami kecelakaan pada Operasi Ketupat 2009 melibatkan 319 unit kendaraan, dengan paling besar terjadi pada motor yakni 198 unit.
Tahun 2010 kendaraan yang terlibat kecelakaan meningkat 21,32 persen menjadi 387 kendaraan, dengan motor mencapai 237 unit. Untuk motor ini, berarti ada kenaikan 18,70 persen dari tahun 2009 ke 2010. (ren)
Sabtu, 13 Agustus 2011
Polda Metro Gelar Operasi Ketupat Jaya
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hari ini memimpin upacara Operasi Ketupat Jaya Polda Metro Jaya. Operasi Ketupat ini digelar dalam rangka mengamankan arus mudik dan lebaran di wilayah Jakarta.
"Operasi Ketupat Jaya ini bertujuan untuk mengamankan arus mudik menjelang lebaran di sejumlah titik jalur lalu lintas, pusat perbelanjaan dan tempat ibadah," kata Fauzi Bowo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 13 Agustus 2011.
Selain upacara operasi ketupat, secara simbolis Fauzi Bowo juga menyerahkan 20 buah kendaraan bermotor roda dua ke Polda Metro Jaya. Kendaraan roda dua itu merupakan sumbangan dari masyarakat. "Tahun 2011 Kapolda akan memperbaiki manajemen mudik lebaran," ujarnya
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Untung S Rajab mengatakan kendaraan tersebut akan disebar di sejumlah Polres. Selain itu, Untung juga berharap tugas polisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tugas polisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi membutuhkan suatu iklim investasi dan investor, jadi selalu berfikir bagaimana keadaan suatu wilayah dan bagaimana keamanannya serta kepastian hukumnya,” tegasnya.
Mengingat permintaan masyarakat yang selalu berkembang, maka tepat dikatakan jika polisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Peras Pengusaha Kayu, 11 Intel Gadungan Dibekuk Polisi
Yonda Sisko - detikNews
Solok - Kepolisian Resort (Polres) Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menahan 11 orang intel gadungan yang mengaku bertugas di Mabes Polri. Mereka ditangkap di Pasie Talang Muaro Labuah, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Jumat (13/8) setelah memeras pengusaha kayu setempat.
Kapolres Solok Selatan AKBP Djoko Trisulo saat dihubungi detikcom melalui telepon, Sabtu (13/8/2011) mengatakan, penangkapan 11 intel gadungan itu dilakukan setelah Polsek Sungai Pagu menerima pengaduan dari seorang pengusaha kayu bernama Rivai yang mengaku diperas 11 orang yang mengaku Intel Mabes Polri.
"Mereka mencegat truk milik pengusaha kayu itu di kawasan Lubuk Selasih, Kabupaten Solok ketika akan menuju Padang. Mereka minta uang Rp50 juta pada pengusaha itu," kata Djoko.
Dikatakan Djoko, sempat terjadi negoisasi antara kawanan intel gadungan itu dengan sang pengusaha yang akhirnya menyepakati angka Rp 10 juta yang akan dibayarkan esok harinya di Muara Labuh, Solok Selatan.
"Korban membuat laporan setelah melakukan pembayaran kepada kawanan pelaku. Kita langsung bergerak dan berhasil menangkap mereka di sebuah rumah warga," kata Djoko.
Berdasarkan pemeriksaan, lanjut Djoko, kawanan intel gadungan itu telah dua kali melakukan pemerasan dengan modus mengaku sebagai Intel Mabes Polri. Sebelumnya, mereka melancarkan aksinya di kota Bukit Tinggi.
"Ancaman hukumannya lima tahun penjara," tutup Djoko Trisulo.
Solok - Kepolisian Resort (Polres) Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menahan 11 orang intel gadungan yang mengaku bertugas di Mabes Polri. Mereka ditangkap di Pasie Talang Muaro Labuah, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Jumat (13/8) setelah memeras pengusaha kayu setempat.
Kapolres Solok Selatan AKBP Djoko Trisulo saat dihubungi detikcom melalui telepon, Sabtu (13/8/2011) mengatakan, penangkapan 11 intel gadungan itu dilakukan setelah Polsek Sungai Pagu menerima pengaduan dari seorang pengusaha kayu bernama Rivai yang mengaku diperas 11 orang yang mengaku Intel Mabes Polri.
"Mereka mencegat truk milik pengusaha kayu itu di kawasan Lubuk Selasih, Kabupaten Solok ketika akan menuju Padang. Mereka minta uang Rp50 juta pada pengusaha itu," kata Djoko.
Dikatakan Djoko, sempat terjadi negoisasi antara kawanan intel gadungan itu dengan sang pengusaha yang akhirnya menyepakati angka Rp 10 juta yang akan dibayarkan esok harinya di Muara Labuh, Solok Selatan.
"Korban membuat laporan setelah melakukan pembayaran kepada kawanan pelaku. Kita langsung bergerak dan berhasil menangkap mereka di sebuah rumah warga," kata Djoko.
Berdasarkan pemeriksaan, lanjut Djoko, kawanan intel gadungan itu telah dua kali melakukan pemerasan dengan modus mengaku sebagai Intel Mabes Polri. Sebelumnya, mereka melancarkan aksinya di kota Bukit Tinggi.
"Ancaman hukumannya lima tahun penjara," tutup Djoko Trisulo.
MUI Minta Polisi Tangkap Rudy Hutagalung
NILAH.COM, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Kepolisian segera mengusut dan menangkap Rudy Yohanes Hutagalung yang dinilai telah melakukan penistaan terhadap agama Islam dalam akun Facebook.
"Ini merupakan pelanggaran cyber crime dan pelaku sudah seharusnya ditangkap dan segera diadili," kata Ketua MUI Pusat, Amidhan kepada INILAH.COM, Sabtu (13/8/2011).
Desakan MUI ini tentu saja mewakili aspirasi umat Muslim yang ada di Indonesia. Wajar jika kaum Muslim tersinggung dan emosi membaca status akun Facebook Rudy Hutagalung.
"Jutaan umat Islam menjadi korban dalam kejahatan ini, sehingga wajar jika menimbulkan kemarahan. Oleh sebab itu kita mendesak polisi segera mengusut tuntas kejahatan yang dilakukan suadara Rudy, sebelum menimbulkan aksi massa," jelasnya.
Nama Rudy Yohanes Hutagalung sedang naik daun. Facebooker yang menasbihkan dirinya sebagai 'Sang Pendebat' ini ramai dipergunjingkan kalangan dunia maya.
Apa sebab? Rudy membuat status pemikiran dan pemahamannya tentang perbandingan agama Islam dan Kristen. Dalam akun Facebook-nya, dia mengajak para Facebooker untuk berdebat tentang ajaran agama Islam dan Kristen.
Banyak Facebooker yang tersinggung dan terbakar emosi membaca pemikiran dan status yang dipasang oleh Rudy. Sebab statusnya dianggap menghina Islam dan Allah SWT. Namun ada juga Facebooker yang membela Rudy.
Meski kontriversi, akun Facebook Rudy disukai oleh 11.651 Facebooker. Dalam satu status yang dibuat Rudy selalu memanen ratusan bahkan ribuan komentar baik yang bernada positif maupun negatif.
Sayangnya, Rudy tidak mencantumkan alaman dan identitasnya secara lengkap. Sehingga banyak yang meragukan keaslian akun http://www.facebook.com/Sang.Debaters dan akun http://www.facebook.com/RudyYohanesHutagalung#!/RudyYohanesHutagalung?sk=wall tersebut. [mah]
"Ini merupakan pelanggaran cyber crime dan pelaku sudah seharusnya ditangkap dan segera diadili," kata Ketua MUI Pusat, Amidhan kepada INILAH.COM, Sabtu (13/8/2011).
Desakan MUI ini tentu saja mewakili aspirasi umat Muslim yang ada di Indonesia. Wajar jika kaum Muslim tersinggung dan emosi membaca status akun Facebook Rudy Hutagalung.
"Jutaan umat Islam menjadi korban dalam kejahatan ini, sehingga wajar jika menimbulkan kemarahan. Oleh sebab itu kita mendesak polisi segera mengusut tuntas kejahatan yang dilakukan suadara Rudy, sebelum menimbulkan aksi massa," jelasnya.
Nama Rudy Yohanes Hutagalung sedang naik daun. Facebooker yang menasbihkan dirinya sebagai 'Sang Pendebat' ini ramai dipergunjingkan kalangan dunia maya.
Apa sebab? Rudy membuat status pemikiran dan pemahamannya tentang perbandingan agama Islam dan Kristen. Dalam akun Facebook-nya, dia mengajak para Facebooker untuk berdebat tentang ajaran agama Islam dan Kristen.
Banyak Facebooker yang tersinggung dan terbakar emosi membaca pemikiran dan status yang dipasang oleh Rudy. Sebab statusnya dianggap menghina Islam dan Allah SWT. Namun ada juga Facebooker yang membela Rudy.
Meski kontriversi, akun Facebook Rudy disukai oleh 11.651 Facebooker. Dalam satu status yang dibuat Rudy selalu memanen ratusan bahkan ribuan komentar baik yang bernada positif maupun negatif.
Sayangnya, Rudy tidak mencantumkan alaman dan identitasnya secara lengkap. Sehingga banyak yang meragukan keaslian akun http://www.facebook.com/Sang.Debaters dan akun http://www.facebook.com/RudyYohanesHutagalung#!/RudyYohanesHutagalung?sk=wall tersebut. [mah]
Selasa, 09 Agustus 2011
Ramadan, Polda Ubah Strategi Atasi Macet
VIVAnews - Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya memperkirakan waktu terjadinya kemacetan saat bulan Ramadan berubah dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dengan adanya perubahan tersebut, beberapa kebijakan telah diturunkan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi lebih awal.
"Kami sudah antisipasi-antisipasi dengan menempatkan personel untuk mengatur lalulintas. Titik-titik penempatan personel juga mengacu pada lokasi kepadatan," ujar Dirlantas Komisaris Besar Royke Lumowa, Selasa, 9 Agustus 2011.
Untuk mengurai kemacetan tersebut, kepolisian akan melakukan rekayasa lalu-lintas. Rekayasa yang dilakukan mulai dari revisi durasi lampu merah hingga buka tutup gerbang tol yang menyebabkan kemacetan.
Gerbang tol yang sering menjadi pusat kemacetan yaitu Gerbang Tol Mampang, Gerbang Tol Tebet I dan Gerbang Tol Semanggi. Sementara, untuk pintu masuk ke Plasa Semanggi juga telah dipasang kerucut pembatas sehingga bisa dibuka dan ditutup. "Kami lakukan apapun untuk kurangi kemacetan, dan berbagai diskresi juga kami lakukan," kata Royke.
Seperti diketahui, kamacetan di Jakarta bukan hanya disebabkan oleh masuknya kendaraan kedalam tol, melainkan masuk keluarnya kendaraan dari mall. Menurut data dari Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya ada sekitar 130 mal di Jakarta ada 34 mal penyumbang kemacetan. Itu dikarenakan mal tersebut tidak memiliki analisa dampak lingkungan mengenai lalu lintas.
Hampir seluruh gedung pusat perbelanjaan tersebut juga tidak memiliki fasilitas jalan dan lahan parkir yang memadai. Akses pintu masuk mal yang bersinggungan dengan jalan protokol juga menjadi faktor utama penyebab kemacetan.
Langganan:
Postingan (Atom)