Pemukiman di Kampung Melayu Terendam Banjir Kiriman

VIVAnews - Meski Jakarta belum masuk musim hujan, sejumlah wilayah di bantaran kali Ciliwung sudah dilanda banjir kiriman, Senin, 22 Oktober 2012. Banjir terjadi akibat luapan air sungai yang berhulu di kawasan Bogor dan sekitarnya.

Sejak dini hari tadi, banjir kiriman mulai masuk pemukiman warga di sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Kawasan yang mengalami genangan air terparah adalah Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara.

Menurut Lurah Kampung Melayu, Bambang Pangestu, ada 562 kepala keluarga yang menjadi korban banjir. Mereka tersebar di  enam RW di Kampung Melayu. Banjir melanda RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05 dan RW 07. Di kawasan RW 03, ada 210 kepala keluarga atau 568 jiwa yang rumahnya tergenang banjir.

"Paling terparah RW 03, ada 14 RT yang terendam. Lalu di RW 07 ada enam RT yang terendam," ujar Bambang di lokasi banjir di RT 04 RW 03, Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Menurut Bambang,  setiap banjir, RW 03 biasanya menjadi yang pertama terkena luapan air dan yang terakhir susut.

Air banjir kiriman merendam kawasan Kampung Pulo sejak dini hari. Tapi warga sudah mendapat informasi mengenai banjir kiriman sejak Minggu sore. Karena itu, Bambang sudah mengintruksikan warga untuk mengerahkan perlengkapan seperti perahu dan ban untuk antisipasi bila harus dilakukan evakuasi.

"Semua sudah kami siapkan. Termasuk tempat pengungsian. Air  mulai masuk pada pukul 03.00 WIB," katanya.

Hingga pukul 07.00 WIB, ketinggian air masih di atas 100 senti meter, warga yang telah terbiasa dengan keadaan ini, tidak mengungsi. "Kawasan yang terendam berada sekitar 15 meter dari bantaran kali," katanya.

Rasyid warga RT 03 mengatakan, warga sudah terbiasa menghadapi banjir. Tapi meski begitu, Ia berharap kepada gubernur yang baru terpilih, yaitu Joko Widodo, bisa mengatasi banjir yang telah menjadi siklus tahunan di wilayahnya.

"Semoga Pak Jokowi bisa menghilangkan banjir di sini, tiap tahun memang selalu begini," katanya. (umi)

Iseng tampil di Bekasi Square

 Hari Sabtu Tanggal 20 Oktober yang lalu, aku di ajak Cindy untuk ngeramein even yang ada di Bekasi square, ya nyumbang beberapa lagu lah, tapi masih belum lagu aku sendiri, tapi maaf nih audionya krang bagus, karena aku record nya hanya pake handy came biasa, kalau kemaren lihat even itu langsung pasti sound systemnya bagus.

http://youtu.be/MgxWEb15hA8

http://youtu.be/Rp5v0jJ62HQ

http://youtu.be/N2Q0gfd_HUU

http://youtu.be/-Anlb2ulcFo

http://youtu.be/WtUOwBzig8Y

Jenderal Gadungan Dibekuk Polres Tangerang

RMOL. Polres Kota Tangerang menangkap seorang Jenderal TNI yang mengaku diperbantukan di Badan Intelijen Negara (BIN).
Dari tangan pelaku, polisi menyita satu buah replika senjata bareta korek api, selembar kartu nama pelaku dengan pangkat Mayor Jendral, kendaraan roda empat, dua buah topi berpangkat Mayor Jendral dan satu buah topi Brigadir Jenderal.
"Pelaku berinisial AS. Dia mengaku berpangkat Mayjen dari TNI yang diperbantukan pada Badan Intelijen Negara dan melakukan penipuan," jelas Kasat Reskrim Polres Kota Tangerang Kompol Shinto Silitonga kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (12/10).
Aksi pelaku terungkap, kata Shinto, berawal dari masyarakat yang melaporkan ada anggota TNI memiliki satu unit mobil jenis Toyota Innova dengan bernomor polisi B 1454 NJA namun tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan.
Saat dilakukan pemeriksaan di kediaman pelaku di desa Cukanggalih, Curug, Kabupaten Tangerang, pelaku ngotot tidak mau memberikan surat kendaraan dan hanya menyerahkan satu lembar kartu nama berpangkat Mayor Jendral R. Adi Setiawan SP. SH.
"Kami telusuri dan dimintai keterangan oleh petugas, ternyata kartu nama keanggotan tersebut fiktif dan hanya mengaku saja sebagai anggota BIN untuk melakukan penipuan," imbuhnya.
AS mengaku selama ini telah melakukan tindakan penipuan dengan mengaku sebagai anggota BIN berpangkat Mayjen sudah lima bulan.
Dia juga mengaku sejumlah barang replika senjata bareta dan topi berpangkat Mayjen miliknya dibelinya dari sebuah toko. "Saya terobsesi untuk menjadi anggota militer," demikian AS. [zul]

Ingin Nonton Guns N' Roses, Jokowi Bakal Beli Tiket Dadakan

Ray Jordan - detikNews

Jakarta Musik rock adalah jenis musik yang sangat disukai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Tak heran dia pun berencana menonton penampilan kelompok musik hard rock dari Amerika Serikat itu. Sudah beli tiket?

"Kan masih Desember to? Masa harus beli tiket sekarang, belinya dadakan saja," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2012).

Nantinya Jokowi akan membeli tiket kelas festival, di mana dia bisa menonton sambil berdiri. Biasanya pun Jokowi selalu melihat konser sambil berdiri.

"Memangnya enak nonton konser rock di VIP cuma duduk saja? Enak nggak?" cetus mantan Wali Kota Solo yang kerap menonton konser grup musik rock ini.

15 Desember mendatang, Guns N' Roses akan menggelar konser di Lapangan D Senayan, Jakarta. Harga tiket konser yaitu VIP seharga Rp 2 juta, Festival A Rp 1,1 juta, dan Festival B Rp 700 ribu. Semua harga tersebut belum termasuk pajak. Tiket sudah bisa dibeli mulai Rabu (17/10) pukul 22.00 WIB kemarin.

Penjualan tiket pada Rabu malam lalu hanya dilakukan secara online. Tiket dijual dengan harga presale hingga kuota habis. Harga presale tersebut hanya untuk Festival A dan Festival B. Setelah kuota presale habis, tiket baru dijual dengan harga normal. Penjualan tiket secara offline baru dilakukan pada Jumat (9/10) besok pagi.

Dari Wikipedia, GNR berdiri pada 1984 namun baru diresmikan pada Maret tahun 1985 . Anggota pendiri GNR adalah Axl Rose yang merupakan eks vokalis Hollywood Rose dan Tracii Guns yang juga eks gitaris L.A Guns. Grup yang didirikan di Los Angeles ini sempat berganti-ganti personel, bahkan Tracii Guns pun hengkang dari grup ini. Saat ini hanya Axl Rose satu-satunya personel asli Guns N' Roses yang masih eksis.

Wali Kota Depok Minta Uang ke Gubernur Jokowi

TEMPO.CO, Depok -Sejumlah kepala daerah di kawasan pinggiran yang selama ini berperan sebagai penyanggah ibu kota langsung menitipkan aspirasi untuk Gubernur Joko Widodo. Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, Senin pagi tadi, 15 Oktober 2012.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta perhatian lebih dari pemimpin yang baru tersebut. Perhatian dalam bentuk peningkatan alokasi dana Badan Kerja Sama Pemerintahan antara DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

"Biasanya kucuran dana dari DKI hanya Rp 4-5 miliar, kalau bisa ditambah biar sinergi semakin bagus,” kata Nur Mahmudi kepada wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota Depok, Senin 15 Oktober 2012.

Nur Mahmudi mengatakan, prioritas dalam kerja sama antara DKI Jakarta dan Depok ada di sektor transportasi. Depok, misalnya, akan  akan menyediakan minibus sebagai pengumpan menuju bus-bus Transjakarta ke arah Pasar Minggu atau Kampung Rambutan.

Selain itu juga sektor penanganan banjir. Depok dan juga Bogor kerap dituding sebagai biang masalah banjir di Jakarta. “Kami jelas tak bisa menghentikan limpasan air hujan dari atas (hulu) ke bawah," kata Nur Mahmudi. "Yang diperlukan adalah bagaimana segera memperbaiki sistem drainase dan Daerah Aliran Sungai."

Nur Mahmudi juga meminta adanya kerja sama dalam mengurus 26 situ yang ada di
Depok. Situ-situ itu bermanfaat sebagai tempat parkir air agar tidak menuju Jakarta. "
Alangkah baiknya Jakarta bantu biaya tentang situ," katanya menunjuk upaya seperti pengerukan dan memperkokoh dinding situ.

Tidak cukupnya kontribusi dari Jakarta juga disampaikan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Pemimpin baru Jakarta diharapkannya mau mendengar dan melihat permasalahan kompleks ibukota yang berdampak langsung pada wilayah sekitarnya. “Selama ini Kota Tangerang hanya menerima beban tanpa adanya kontribusi nyata dari Jakarta,” katanya.

Menurut Wahidin, selama ini Jakarta terlampau arogan dengan menyingkirkan kelompok-kelompok marjinal ke wilayah sekitarnya termasuk Kota Tangerang. “Harusnya DKI dalam mengeluarkan kebijakan juga harus mendengar kebijakan dari pemerintah-pemerintah sekitar, jangan jadikan Kota Tangerang sebagai buangan.”

Jangan Ada yang Adu Domba KPK - Polri

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta, Mahfud MD, akan melakukan audensi ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, KPK dan Polri, Senin (8/10/2012) besok.

Audensi dilakukan untuk memberikan saran terkait perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.

"Saya selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, besok Senin (8/10/2012) akan audiensi dengan Menko Polhukam, KPK dan Polri untuk menyampaikan saran agar dicari jalan keluar yang baik dalam kemelut KPK - Polri," terangnya saat dihubungi wartawan, Minggu (7/10/2012) petang.

Dikatakan, pada audensi nanti dirinya akan memberikan masukan secara obyektif kepada dua lembaga hukum yang keberadaannya sama-sama dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Dengan kata lain, masukan disampaikan tanpa keberpihakan baik kepada KPK maupun Polri, terkecuali keberpihakannya pada kepentingan pemberantasan korupsi.

"IKA-UII tak memihak pada siapapun secara institusional tetapi memihak kepada kepentingan pemberantasan korupsi," jelas Mahfud.

"Kita harus dukung semua upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan oleh KPK maupun oleh Polri. Kita tak perlu memojokkan salah satu institusi," tambahnya.

KPK dan Polri, lanjut Mahfud, keberadaannya harus senantiasa didukung sekaligus dikritisi. Dengan harapan KPK tetap berada dalam jalurnya dalam pemberantasan korupsi, sementara Polri juga tidak kalah penting dalam menegakkan hukum sehingga tidak boleh selalu dipojokkan.

"Kita tak bisa bayangkan betapa bahayanya negara ini jika tak ada polisi yang efektif dan berwibawa," imbuhnya.

"Kita harus bangun kewibawaan Polri. Kita harus jaga KPK dan Polri, tak boleh menjadi bagian dari gerakan yg ingin mengadu domba keduanya," sambung Mahfud.

Rencananya, dalam audensi besok Mahfud akan ditemani beberapa pengurus IKA-UII Pusat. Diantaranya Ifdhal Kasim yang juga Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai pimpinan LPSK, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Henry Yosodiningrat, pimpinan Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Taufikurrahman Sahuri dan Ari Yusuf Amir.[jat]