Wali Kota Depok Minta Uang ke Gubernur Jokowi

TEMPO.CO, Depok -Sejumlah kepala daerah di kawasan pinggiran yang selama ini berperan sebagai penyanggah ibu kota langsung menitipkan aspirasi untuk Gubernur Joko Widodo. Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, Senin pagi tadi, 15 Oktober 2012.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta perhatian lebih dari pemimpin yang baru tersebut. Perhatian dalam bentuk peningkatan alokasi dana Badan Kerja Sama Pemerintahan antara DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

"Biasanya kucuran dana dari DKI hanya Rp 4-5 miliar, kalau bisa ditambah biar sinergi semakin bagus,” kata Nur Mahmudi kepada wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota Depok, Senin 15 Oktober 2012.

Nur Mahmudi mengatakan, prioritas dalam kerja sama antara DKI Jakarta dan Depok ada di sektor transportasi. Depok, misalnya, akan  akan menyediakan minibus sebagai pengumpan menuju bus-bus Transjakarta ke arah Pasar Minggu atau Kampung Rambutan.

Selain itu juga sektor penanganan banjir. Depok dan juga Bogor kerap dituding sebagai biang masalah banjir di Jakarta. “Kami jelas tak bisa menghentikan limpasan air hujan dari atas (hulu) ke bawah," kata Nur Mahmudi. "Yang diperlukan adalah bagaimana segera memperbaiki sistem drainase dan Daerah Aliran Sungai."

Nur Mahmudi juga meminta adanya kerja sama dalam mengurus 26 situ yang ada di
Depok. Situ-situ itu bermanfaat sebagai tempat parkir air agar tidak menuju Jakarta. "
Alangkah baiknya Jakarta bantu biaya tentang situ," katanya menunjuk upaya seperti pengerukan dan memperkokoh dinding situ.

Tidak cukupnya kontribusi dari Jakarta juga disampaikan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Pemimpin baru Jakarta diharapkannya mau mendengar dan melihat permasalahan kompleks ibukota yang berdampak langsung pada wilayah sekitarnya. “Selama ini Kota Tangerang hanya menerima beban tanpa adanya kontribusi nyata dari Jakarta,” katanya.

Menurut Wahidin, selama ini Jakarta terlampau arogan dengan menyingkirkan kelompok-kelompok marjinal ke wilayah sekitarnya termasuk Kota Tangerang. “Harusnya DKI dalam mengeluarkan kebijakan juga harus mendengar kebijakan dari pemerintah-pemerintah sekitar, jangan jadikan Kota Tangerang sebagai buangan.”