Selly dan Malinda menjadi "selebriti" baru di dunia maya.
VIVAnews - Santun, royal, pandai bergaul, menyenangkan dan cantik. Sosok itu yang mengemuka dari Rasellya Rahman Taher alias Selly Yustiawati. Mahfum, jika banyak orang percaya, hingga mempercayakan uangnya digunakan untuk bisnis voucher pulsa elektronik, yang belakangan ternyata fiktif.
Karena sepak terjangnya itu, Selly pun menjadi pesohor di dunia maya. Di sejumlah laman komunitas seperti situs forum, Facebook dan Twitter ramai menggunjingkan Selly. Foto seksinya pun bertebaran jika kita menggunakan mesin pencari di internet.
Kabar beredar, korban Selly tak sedikit. Karena janda anak satu ini telah melakukan aksinya sejak tahun 2006. Tahun itu, sejumlah mahasiswi Universitas Moestopo melaporkan Selly karena penipuan ke Polda Metro Jaya.
Selly menjanjikan para mahasiswi itu menjadi sales promotion girl (SPG), asalkan mereka menyetor Rp200 ribu per orang. Sekitar 30 mahasiswi terbujuk, Selly pun melarikan Rp6 juta.
Penipuan berlanjut pada tahun 2008. Ketika itu, dia menjadi staf HRD Hotel Gran Mahakam. Modusnya kali ini adalah menawarkan pulsa murah.
Aksi Selly kembali dilakukan di Kompas Gramedia tahun 2009. Modus penipuannya tak berubah. Menawarkan pulsa murah dan meminjam uang untuk kebutuhannya. Total uang yang dikumpulkan dari karyawan Kompas Rp30 juta. Atas tuduhan ini Selly mengatakan "Teman-teman di Kompas ada enam orang yang saya pinjam uangnya, itu pun sudah diselesaikan."
Meski banyak kasus penipuan yang dituduhkan ke Selly, namun anehnya, Polda Metro Jaya belum mendapatkan laporan dari masyarakat. Bahkan, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman meminta kepada masyarakat yang menjadi korban Selly Yustiawati segera melapor. "Warga diharapkan melapor untuk dikoordinasikan ke Polda Jabar," ujar Sutarman.
Di saat ramai diberitakan sepak terjang Selly hingga dia tertangkap di Bali, 27 Maret 2011, cerita seorang wanita cantik ditangkap datang dari Mabes Polri. Adalah seorang manajer Citibank bernama Malinda Dee (MD) yang ditangkap karena membobol duit nasabah. Angkanya Rp17 miliar. Fantastis.
Sama seperti Selly, Malinda pun menjadi buah bibir di dunia maya. Fotonya tersebar juga di situs komunitas. Wartawan pun mencoba memastikan foto yang beredar itu kepada polisi. "Iya itu (fotonya)," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Bahrul Alam di Mabes Polri, Jakarta.
Malinda pun tersohor karena tajir. Dia memiliki mobil yang harganya miliaran rupiah, Hammer. Gambar mobil mahalnya ini pun juga menghias di internet. Tapi polisi sudah menyita mobilnya.
Kini, Malinda yang juga bersuami artis muda, Andhika Gumilang pun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Kata Anton, Selain Malinda, polisi juga menahan D, seorang teller yang membantu MD menggelapkan dana nasabah Citibank. Keduanya kini ditahan.
Malinda yang berusia 47 tahun dan D dijerat dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.
• VIVAnews
Rabu, 30 Maret 2011
Radioaktif Jepang Bisa Sampai Indonesia?
Indonesia berada di sebelah selatan Jepang dan berjarak lebih dari 4.000 km.
VIVAnews - Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir akan adanya radiasi nuklir Jepang. Pasalnya arah angin tidak berhembus ke arah Indonesia melainkan ke arah timur Jepang.
"Kecil kemungkinannya Indonesia terkena radiasi dari Jepang karena angin tidak mengarah kepada kita," kata Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG, Kukuh Ribudiyanto, saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 29 Maret 2011 malam.
Indonesia yang berada di sebelah selatan Jepang dan berjarak lebih dari 4.000 km tidak akan terkena radiasi tersebut karena pada bulan ini angin berhembus ke arah timur. Sedangkan pada bulan April, angin akan berhembus dari Australia melalui Indonesia ke arah China.
Kukuh pun menegaskan bahwa posisi Indonesia yang membelakangi Jepang membuat Indonesia aman dari radiasi. Masyarakat dihimbau untuk tidak lagi khawatir dengan dampak radiasi nuklir Jepang yang menyebar ke beberapa negara.
Seperti yang telah diketahui terdapat tiga negara tetangga Jepang yang terkena radiasi yakni Filipina, China dan Korea Selatan. Hal ini dideteksi dari adanya partikel-partikel nuklir di udara.
• VIVAnews
VIVAnews - Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir akan adanya radiasi nuklir Jepang. Pasalnya arah angin tidak berhembus ke arah Indonesia melainkan ke arah timur Jepang.
"Kecil kemungkinannya Indonesia terkena radiasi dari Jepang karena angin tidak mengarah kepada kita," kata Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG, Kukuh Ribudiyanto, saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 29 Maret 2011 malam.
Indonesia yang berada di sebelah selatan Jepang dan berjarak lebih dari 4.000 km tidak akan terkena radiasi tersebut karena pada bulan ini angin berhembus ke arah timur. Sedangkan pada bulan April, angin akan berhembus dari Australia melalui Indonesia ke arah China.
Kukuh pun menegaskan bahwa posisi Indonesia yang membelakangi Jepang membuat Indonesia aman dari radiasi. Masyarakat dihimbau untuk tidak lagi khawatir dengan dampak radiasi nuklir Jepang yang menyebar ke beberapa negara.
Seperti yang telah diketahui terdapat tiga negara tetangga Jepang yang terkena radiasi yakni Filipina, China dan Korea Selatan. Hal ini dideteksi dari adanya partikel-partikel nuklir di udara.
• VIVAnews
Selasa, 29 Maret 2011
Polisi Kumpulkan Alat Bukti & Keterangan Saksi Kasus Selly
Jakarta - Polres Bogor tidak berlama-lama memproses kasus penipuan yang dilakukan oleh Selly Yustiawati alias Rasellya Rahman Taher (26) setelah memburu 1 tahun lebih. Penyidik tengah mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi kasus yang menarik perhatian publik ini.
"Ini kasusnya kan sudah lama, jadi sekarang kita upayakan untuk mencari alat bukti dan saksi-saksi," kata Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor Kota AKP Indra Gunawan kepada detikcom, Selasa (29/3/2011).
Polres Bogor juga terus berupaya untuk mengumpulkan korban-korban Selly yang lain. Hingga kini, korban penipuan Selly yang tercatat di Polres Bogor baru satu yakni Soraya.
"Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat yang merasa jadi korban SL (Selly) agar segera melapor kepada kami," harapnya.
Pada Rabu 10 Maret 2010 silam, Polresta Bogor menambah nama Selly ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Selly diduga melakukan aksi penipuan dengan berbagai modus sejak 2006. Selly diduga meraup uang ratusan juta rupiah dari berbagai korbannya di Universitas Moestopo, Hotel Gran Mahakam dan Kompas Gramedia.
Sejumlah laporan telah masuk ke tangan sejumlah kantor polisi. Namun, Selly selalu lolos dari jeratan hukum. Kasus penipuan yang dilaporkan oleh sejumlah korban berujung pada mediasi dengan win-win solution.
Selly ditangkap di Hotel Amaris Kuta, Denpasar, Bali pada Sabtu 26 Maret 2011. Ia tertangkap sedang berduaan dengan kekasihnya, Bima, seorang mahasiswa PTN ternama di Yogyakarta.
(mei/van)
Tiba di Bogor, Selly Langsung Diperiksa
"Maaf mas, saya tidak bisa memberikan komentar karena kecapaian dalam perjalanan."
VIVAnews - Sekitar pukul 21.15 WIB, Selly Yulistiawati sampai di Markas Komando (Mako) Polres Kota Bogor, Jawa Barat, yang terletak Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sang penipu cantik ini tidak memberikan perkataan satu patahpun kepada wartawan yang sudah menunggunya sejak sore.
Selly berpakain switer warna putih, kelihatan lemas karena, kelelahan setelah mengikuti perjalanan dari Bali menuju Bogor. Selly langsung dibawa ke Satuan Reskrim di ruangan Perlindungan dan Anak (PPA) Polres Kota Bogor dan diperiksa oleh petugas.
"Maaf mas, saya tidak bisa memberikan komentar karena kecapaian perjalanan dari Bali menuju Bogor," ungkapnya, kepada wartawan di Mapolres Kota Bogor, Senin 28 Maret 2011.
Sementara itu, Ramdhan Alamsyah, pengacara Selly, mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum kasus yang menimpa kliennya tersebut. "Selama ini, kita masih menganggap asa praduga tak bersalah," paparnya.
Dia menegaskan, pihaknya akan mendampingi dengan sebaik mungkin klienya sekaligus rekan sekolahnya tersebut. (Laporan: Ayatullah Humaeni | Bogor).
• VIVAnews
Senin, 28 Maret 2011
Selly Dibawa ke Polres Bogor dengan Pengawalan Ketat
Jakarta - Penipu berparas cantik, Selly Yustiawati alias Rasellya Rahman Taher (26) sudah tiba di Polres Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.30 WIB lalu. Selly kini masih dalam perjalanan menuju Polres Kota Bogor.
"Tadi tiba di bandara jam 17.30 sore. tapi karena macet, sampai sekarang belum sampai di Polres," kata Kepala Satuan Polres Kota Bogor AKP Indra Gunawan kepada detikcom, Senin (28/3/2011).
Selly diberangkatkan dari Bandara Ngurah Rai, Bali, dengan pesawat Citilink pukul 15.00 WIB. Dari Bali, dia dikawal oleh tiga anggota Polres Kota Bogor Iptu Andri, Ipda Nasrudin dan Ipda Edy Santosa.
Dengan pengawalan ketat, Selly digiring masuk ke dalam mobil di bandara menuju Bogor. "Tentu ketatlah, namanya juga bawa tersangka," katanya.
Selly ditetapkan sebagai buron polisi. Rabu, 10 Maret 2010 silam, Polresta Bogor menambah nama Selly ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Selly diduga melakukan aksi penipuan dengan berbagai modus sejak 2006. Pada 2006, Selly diduga meraup uang ratusan juta rupiah dari berbagai korbannya di Universitas Moestopo, Hotel Gran Mahakam dan Kompas Gramedia.
Sejumlah laporan telah masuk ke Polres Jakarta Barat pada tahun 2006 silam itu. Namun, Selly selalu lolos dari jeratan hukum. Kasus penipuan yang dilaporkan oleh sejumlah korban berujung pada mediasi dengan win-win solution.
Selly ditangkap di Hotel Amaris Kuta, Denpasar, Bali pada Sabtu 26 Maret 2011. Ia tertangkap sedang berduaan dengan kekasihnya, Bima, seorang mahasiswa PTN ternama di Yogyakarta. Hanya saja, karena kekasihnya tidak terkait langsung dengan kasus yang dilakukan oleh Selly, Bima akhirnya dilepas oleh polisi. Selly mengaku siap ditahan atas kesalahannya.
(mei/van)
"Tadi tiba di bandara jam 17.30 sore. tapi karena macet, sampai sekarang belum sampai di Polres," kata Kepala Satuan Polres Kota Bogor AKP Indra Gunawan kepada detikcom, Senin (28/3/2011).
Selly diberangkatkan dari Bandara Ngurah Rai, Bali, dengan pesawat Citilink pukul 15.00 WIB. Dari Bali, dia dikawal oleh tiga anggota Polres Kota Bogor Iptu Andri, Ipda Nasrudin dan Ipda Edy Santosa.
Dengan pengawalan ketat, Selly digiring masuk ke dalam mobil di bandara menuju Bogor. "Tentu ketatlah, namanya juga bawa tersangka," katanya.
Selly ditetapkan sebagai buron polisi. Rabu, 10 Maret 2010 silam, Polresta Bogor menambah nama Selly ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Selly diduga melakukan aksi penipuan dengan berbagai modus sejak 2006. Pada 2006, Selly diduga meraup uang ratusan juta rupiah dari berbagai korbannya di Universitas Moestopo, Hotel Gran Mahakam dan Kompas Gramedia.
Sejumlah laporan telah masuk ke Polres Jakarta Barat pada tahun 2006 silam itu. Namun, Selly selalu lolos dari jeratan hukum. Kasus penipuan yang dilaporkan oleh sejumlah korban berujung pada mediasi dengan win-win solution.
Selly ditangkap di Hotel Amaris Kuta, Denpasar, Bali pada Sabtu 26 Maret 2011. Ia tertangkap sedang berduaan dengan kekasihnya, Bima, seorang mahasiswa PTN ternama di Yogyakarta. Hanya saja, karena kekasihnya tidak terkait langsung dengan kasus yang dilakukan oleh Selly, Bima akhirnya dilepas oleh polisi. Selly mengaku siap ditahan atas kesalahannya.
(mei/van)
Kepolisian Minta Masyarakat Waspadai Penipuan Lewat SMS
Jakarta (ANTARA News) - Pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) meminta masyarakat mewaspadai upaya penipuan melalui pesan singkat telepon selular.
"Ya memang diakui penipuan melalui telepon selular cukup marak, masyarakat harus mewaspadai hal itu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, Rabu.
Baharudin mengingatkan agar masyarakat tidak melayani pesan singkat dari oknum yang meminta kiriman pulsa maupun transfer uang ke rekening tertentu.
Selain melalui telepon selular, pelaku juga berupaya menipu korban melalui kiriman surat elektronik (email) maupun jejaring sosial , seperti facebook, friendster maupun twitter.
"Ini modus lama bahkan pelaku mengaku anggota kepolisian," ujar Baharudin.
Pelaku juga mengaku sebagai penjual barang yang menawarkan produk dagangan dengan modus meminta kiriman uang, namun barang pesanan tidak dikirim.
Perwira menengah kepolisian itu, menuturkan petugas kesulitan melacak nomor telepon selular yang mengirim upaya penipuan tersebut, karena pelaku menggunakan kartu telepon dengan cara sekali pakai dan berganti-ganti.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuat informasi publik berisi pesan melalui jejaring sosial, agar masyarakat tidak terkena upaya penipuan melalui telepon selular maupun surat elektronik.(*)
(T.T014/B013)
"Ya memang diakui penipuan melalui telepon selular cukup marak, masyarakat harus mewaspadai hal itu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, Rabu.
Baharudin mengingatkan agar masyarakat tidak melayani pesan singkat dari oknum yang meminta kiriman pulsa maupun transfer uang ke rekening tertentu.
Selain melalui telepon selular, pelaku juga berupaya menipu korban melalui kiriman surat elektronik (email) maupun jejaring sosial , seperti facebook, friendster maupun twitter.
"Ini modus lama bahkan pelaku mengaku anggota kepolisian," ujar Baharudin.
Pelaku juga mengaku sebagai penjual barang yang menawarkan produk dagangan dengan modus meminta kiriman uang, namun barang pesanan tidak dikirim.
Perwira menengah kepolisian itu, menuturkan petugas kesulitan melacak nomor telepon selular yang mengirim upaya penipuan tersebut, karena pelaku menggunakan kartu telepon dengan cara sekali pakai dan berganti-ganti.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuat informasi publik berisi pesan melalui jejaring sosial, agar masyarakat tidak terkena upaya penipuan melalui telepon selular maupun surat elektronik.(*)
(T.T014/B013)
Selly Pagi Ini Diterbangkan ke Jakarta
Jakarta - Sang penipu ulang, Selly alias Selly Yustiawati alias Rasellya Rahman Taher (26) yang sukses menipu ratusan, orang pagi ini diterbangkan ke Jakarta dari Denpasar. Usai diperiksa di Polsek Denpasar Selatan, Selly akan di kirim ke Bogor, tempat polisi mengeluarkan Daftar Pencarian orang (DPO).
"Pagi ini langsung diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke Bogor," kata Kapolsek Denpasar Selatan, AKP Leo Martin Pasaribu saat berbincang dengan detikcom, Senin, (28/3/2011).
Selly akan diterbangkan ke Jakarta dijemput langsung oleh penyidik dari Polresta Bogor. Selly diterbangkan setelah malam ini menginap di balik jeruji penjara Polsek. Sesampainya di Bogor, Selly siap-siap dijerat dengan pasal penggelapan dan penipuan dengan ancaman 7 tahun penjara.
"Untuk jam penerbangan dan menggunakan maskapai apa masih belum ditentukan. Masih koordinasi," tandasnya.
Meski sukses menangkap Selly pihak kepolisian belum mengungkap kronologis pengintaian hingga bisa menangkap penipu kelas kakap ini. "Itu kan rahasia penyidikan," kilah Leo.
Selly ditangkap di Hotel Amaris Kuta, Denpasar, Bali siang ini. Ia tertangkap sedang berduaan dengan kekasihnya, Bima, seorang mahasiswa PTN ternama di Yogyakarta. Hanya saja, karena kekasihnya tidak terkait langsung dengan kasus yang dilakukan oleh Selly, Bima akhirnya dilepas oleh polisi.
Sebelumnya, Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor resmi menetapkan Selly masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 4 Maret 2010.
Selly disebut-sebut sebagai penipu ulung berparas cantik di situs jejaring sosial facebook. Bahkan dikabarkan juga korban dari wanita ini mencapai ratusan orang, tersebar di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Yogyakarta. Kisah Selly ini ramai dibicarakan awal tahun silam.
(asp/mok)
Sabtu, 26 Maret 2011
Tilang Elektronik Diberlakukan April
Pemilik kendaraan diimbau balik nama kendaraan.
VIVAnews - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) alias Sistem Tilang Elektronik, mulai April 2011.
Sebelum diberlakukan sistem tersebut, pemilik kendaraan diimbau segera balik nama untuk menghindari penagihan tilang ke alamat sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
"Surat tilang dalam sistem elektronik ini akan langsung dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai yang tertera di STNK," ujar Kasubdit Penegakan Hukum (Gakum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Yakub DK di Jakarta, Kamis 24 Maret 2011.
Untuk itu, kata dia, pemilik kendaraan dihimbau untuk segera balik nama jika membeli kendaraan dari pemilik sebelumnya.
Yakub menjelaskan, surat tilang dengan sistem elektronik berbeda dengan surat tilang biasa. Pada surat tilang elektronik ini, disertakaan dua kolom isian.
Kolom pertama, pemilik kendaraan sesuai tertera pada STNK harus menyebutkan kendaraan tersebut digunakan oleh siapa saat tertangkap kamera melakukan pelanggaran.
Sedangkan, kolom kedua, harus diisi jika kendaraan itu sudah dijual, ke siapa dan cantumkan alamat pembelinya.
Dengan demikian, surat tilang akan dialamatkan ke pemilik baru kendaraan tersebut. Namun, jika pemilik kendaraan yang tertera di STNK mengabaikan surat tilang, maka STNK kendaraan tersebut akan diblokir. "Jadi nanti saat memperpanjang STNK, harus membayar denda," ujarnya mengakhiri perbincangan.
Selain kawasan Sarinah, Thamrin, sistem E-TLE juga akan diterapkan di kawasan 3 in 1 lainnya seperti Sudirman, Kuningan dan Gatot Soebroto.
Penerapan di kawasan ini sengaja dilakukan untuk mempersiapkan pemberlakuan sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang akan menggantikan sistem 3 in 1 sebagai solusi kemacetan Jakarta. (sj)
• VIVAnews
VIVAnews - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) alias Sistem Tilang Elektronik, mulai April 2011.
Sebelum diberlakukan sistem tersebut, pemilik kendaraan diimbau segera balik nama untuk menghindari penagihan tilang ke alamat sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
"Surat tilang dalam sistem elektronik ini akan langsung dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai yang tertera di STNK," ujar Kasubdit Penegakan Hukum (Gakum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Yakub DK di Jakarta, Kamis 24 Maret 2011.
Untuk itu, kata dia, pemilik kendaraan dihimbau untuk segera balik nama jika membeli kendaraan dari pemilik sebelumnya.
Yakub menjelaskan, surat tilang dengan sistem elektronik berbeda dengan surat tilang biasa. Pada surat tilang elektronik ini, disertakaan dua kolom isian.
Kolom pertama, pemilik kendaraan sesuai tertera pada STNK harus menyebutkan kendaraan tersebut digunakan oleh siapa saat tertangkap kamera melakukan pelanggaran.
Sedangkan, kolom kedua, harus diisi jika kendaraan itu sudah dijual, ke siapa dan cantumkan alamat pembelinya.
Dengan demikian, surat tilang akan dialamatkan ke pemilik baru kendaraan tersebut. Namun, jika pemilik kendaraan yang tertera di STNK mengabaikan surat tilang, maka STNK kendaraan tersebut akan diblokir. "Jadi nanti saat memperpanjang STNK, harus membayar denda," ujarnya mengakhiri perbincangan.
Selain kawasan Sarinah, Thamrin, sistem E-TLE juga akan diterapkan di kawasan 3 in 1 lainnya seperti Sudirman, Kuningan dan Gatot Soebroto.
Penerapan di kawasan ini sengaja dilakukan untuk mempersiapkan pemberlakuan sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang akan menggantikan sistem 3 in 1 sebagai solusi kemacetan Jakarta. (sj)
• VIVAnews
Kamis, 24 Maret 2011
Satgas Mafia Hukum Gadungan Ditangkap
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, dua orang yang mengaku anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan beroperasi di daerah telah ditangkap polisi.
Kuntoro menegaskan, Satgas PMH tidak pernah membentuk Satgas di daerah.
"Kita tak bentuk satgas di daerah dan bila ada seperti itu bisa dilaporkan ke polisi. Tidak ada antisipasi dari satgas, kalau ada satgas di daerah, itu gadungan," kata Kuntoro di sela Rapat Dengar Pendapat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Juru bicara Satgas PMH Denny Indrayana menyatakan, Satgas PMH akan terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tidak ada Satgas PMH di daerah-daerah.
"Kita mengantisipasinya dengan menyebarluaskan kepada khalayak bahwa ada praktik seperti itu, orang yang mengaku anggota Satgas PMH," ujar Denny
Ia menambahkan, pihaknya telah bekerjasama dengan polisi untuk menangkap anggota Satgas PMH gadungan.
Misalnya di Sumatera Utara, Satgas PMH datang ke Medan dan memberikan klarifikasi terkait Suwarno yang mengaku anggota Satgas PMH).
Menurut dia, adanya satgas gadungan itu merupakan model lama yang dilakukan oknum-oknum untuk memeras pejabat.
"Itu model lama. Mengaku sebagai Satgas PMH, lalu minta duit," ujar dia,
Saat ini, kata dia, Kepolisian Sumatera Utara sudah menangkap Suwarno yang mengaku sebagai anggota Satgas PMH. Kepolisian Daerah Jawa Timur juga menangkap Slemet Riyadi yang juga mengaku sebagai anggota Satgas PMH.(*)
Kuntoro menegaskan, Satgas PMH tidak pernah membentuk Satgas di daerah.
"Kita tak bentuk satgas di daerah dan bila ada seperti itu bisa dilaporkan ke polisi. Tidak ada antisipasi dari satgas, kalau ada satgas di daerah, itu gadungan," kata Kuntoro di sela Rapat Dengar Pendapat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Juru bicara Satgas PMH Denny Indrayana menyatakan, Satgas PMH akan terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tidak ada Satgas PMH di daerah-daerah.
"Kita mengantisipasinya dengan menyebarluaskan kepada khalayak bahwa ada praktik seperti itu, orang yang mengaku anggota Satgas PMH," ujar Denny
Ia menambahkan, pihaknya telah bekerjasama dengan polisi untuk menangkap anggota Satgas PMH gadungan.
Misalnya di Sumatera Utara, Satgas PMH datang ke Medan dan memberikan klarifikasi terkait Suwarno yang mengaku anggota Satgas PMH).
Menurut dia, adanya satgas gadungan itu merupakan model lama yang dilakukan oknum-oknum untuk memeras pejabat.
"Itu model lama. Mengaku sebagai Satgas PMH, lalu minta duit," ujar dia,
Saat ini, kata dia, Kepolisian Sumatera Utara sudah menangkap Suwarno yang mengaku sebagai anggota Satgas PMH. Kepolisian Daerah Jawa Timur juga menangkap Slemet Riyadi yang juga mengaku sebagai anggota Satgas PMH.(*)
Selasa, 22 Maret 2011
BBM ALTERNATIF
JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kali ini, pemerintah menyiapkan bahan bakar alternatif bagi masyarakat pemilik mobil yang tidak mampu membeli BBM nonsubsidi atau Pertamax.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita H. Legowo mengatakan, jika program pembatasan BBM diberlakukan, maka pemilik mobil tidak boleh lagi mengonsumsi BBM bersubsidi, sehingga harus mengonsumsi BBM nonsubsidi atau Pertamax.
"Nah, dengan harga minyak yang cukup tinggi, harga Pertamax mungkin dirasa memberatkan oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah akan berupaya menyediakan BBM alternatif yang harganya kira-kira Rp 6.500 per liter," ujarnya di Komisi VII DPR Senin (21/3).
Pada periode 2 pekan pertama Maret, dengan harga minyak di kisaran USD 90 - 100 per barel, harga Pertamax per 15 Maret lalu sudah menembus Rp 8.700 per liter. Dengan tren harga minyak yang berpotensi naik akibat krisis di Timur Tengah, harga Pertamax pun diprediksi bisa lebih mahal.
"Jika masyarakat pemilik mobil harus beralih dari Premium yang harganya Rp 4.500 (per liter) ke Pertamax yang harganya dua kali lipat, pasti ada yang keberatan. Karena itu, pemerintah akan sediakan BBM yang harganya di tengah-tengah antara Premium dan Pertamax. (BBM) ini bisa jadi alternatif," katanya.
Lalu, bahan bakar jenis apakah itu" Saat ini, kata Evita, pemerintah masih berupaya menemukan formula yang pas untuk BBM alternatif tersebut. "Pemerintah bersama Pertamina terus mencari formulanya," terangnya.
Sebagai gambaran, BBM jenis Premium memiliki angka oktan 88, sedangkan BBM jenis Pertamax memiliki angka oktan 92. Apakah BBM alternatif tersebut akan memiliki angka oktan 90" "Tidak mesti demikian, sebab komponen bahan bakar itu banyak, tidak hanya oktan," jelas Evita.
Menteri ESDM Darwin Z. Saleh mengatakan, penyiapan BBM alternatif tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah sebelum menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. "Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan BBM selain Pertamax yang harganya lebih terjangkau," ujarnya.
Menurut Darwin, langkah tersebut dilakukan karena pemerintah sudah berketatapan untuk lebih memilih program pembatasan konsumsi BBM dibandingkan menaikkan harga Premium sebesar Rp 500 per liter menjadi Rp 5.000 per liter. "Untuk harga BBM subsidi, sikap pemerintah jelas, tidak ada kenaikan, harganya tetap," tegasnya.
Adapun terkait pelaksanaan program pembatasan, Darwin memastikan akan diundur dari rencana semula awal April mendatang. Namun, pemerintah belum bisa memastikan kapan program tersebut akan dilakukan, karena harus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung. (Owi)
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita H. Legowo mengatakan, jika program pembatasan BBM diberlakukan, maka pemilik mobil tidak boleh lagi mengonsumsi BBM bersubsidi, sehingga harus mengonsumsi BBM nonsubsidi atau Pertamax.
"Nah, dengan harga minyak yang cukup tinggi, harga Pertamax mungkin dirasa memberatkan oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah akan berupaya menyediakan BBM alternatif yang harganya kira-kira Rp 6.500 per liter," ujarnya di Komisi VII DPR Senin (21/3).
Pada periode 2 pekan pertama Maret, dengan harga minyak di kisaran USD 90 - 100 per barel, harga Pertamax per 15 Maret lalu sudah menembus Rp 8.700 per liter. Dengan tren harga minyak yang berpotensi naik akibat krisis di Timur Tengah, harga Pertamax pun diprediksi bisa lebih mahal.
"Jika masyarakat pemilik mobil harus beralih dari Premium yang harganya Rp 4.500 (per liter) ke Pertamax yang harganya dua kali lipat, pasti ada yang keberatan. Karena itu, pemerintah akan sediakan BBM yang harganya di tengah-tengah antara Premium dan Pertamax. (BBM) ini bisa jadi alternatif," katanya.
Lalu, bahan bakar jenis apakah itu" Saat ini, kata Evita, pemerintah masih berupaya menemukan formula yang pas untuk BBM alternatif tersebut. "Pemerintah bersama Pertamina terus mencari formulanya," terangnya.
Sebagai gambaran, BBM jenis Premium memiliki angka oktan 88, sedangkan BBM jenis Pertamax memiliki angka oktan 92. Apakah BBM alternatif tersebut akan memiliki angka oktan 90" "Tidak mesti demikian, sebab komponen bahan bakar itu banyak, tidak hanya oktan," jelas Evita.
Menteri ESDM Darwin Z. Saleh mengatakan, penyiapan BBM alternatif tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah sebelum menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. "Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan BBM selain Pertamax yang harganya lebih terjangkau," ujarnya.
Menurut Darwin, langkah tersebut dilakukan karena pemerintah sudah berketatapan untuk lebih memilih program pembatasan konsumsi BBM dibandingkan menaikkan harga Premium sebesar Rp 500 per liter menjadi Rp 5.000 per liter. "Untuk harga BBM subsidi, sikap pemerintah jelas, tidak ada kenaikan, harganya tetap," tegasnya.
Adapun terkait pelaksanaan program pembatasan, Darwin memastikan akan diundur dari rencana semula awal April mendatang. Namun, pemerintah belum bisa memastikan kapan program tersebut akan dilakukan, karena harus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung. (Owi)
Minggu, 20 Maret 2011
Gempa Sukabumi Akibatkan Warga Sempat Panik
asikmalaya (ANTARA News) - Gempa bumi 5,3 SR yang berada 113 km Barat Daya laut Sukabumi, Minggu, sempat membuat panik warga pesisiran pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Camat Cipatujah, Aziz Najmudin mengatakan seluruh anggota keluarganya berhamburan keluar rumah karena panik saat merasakan gempa yang berlangsung beberapa detik dengan guncangan cukup kuat.
Selain dirinya, kepanikan saat terjadi gempa dialami sebagian besar warga pesisir pantai di kawasan Cipatujah yang bersamaan keluar rumah, karena khawatir bangunan rumah akan ambruk seperti peristiwa gempa sebelumnya yang melanda Tasikmalaya.
"Keluarga saya, anak dan istri semua keluar rumah, takut gempa merusak bangunan rumah, termasuk warga lainnya juga," kata Aziz.
Bahkan kepanikan warga, kata Aziz khawatir akan terjadi gempa susulan dan bencana tsunami, karena warga masih mengalami trauma dengan peristiwa gempa bumi pada 2 September 2009 dan tsunami yang pernah melanda laut selatan tahun 2006.
Memastikan tidak terjadi bencana susulan seperti tsunami, kata Aziz, sebagian warga yang mengetahui kondisi laut langsung melakukan pemantauan.
Setelah dipastikan aman tidak terjadi tsunami dengan melihat pasang surut gelombang laut, kata Aziz, sekitar satu jam kemudian warga pesisir pantai masuk ke rumahnya masing-masing dan beraktivitas kembali seperti semula.
"Kawasan laut di Cipatujah memang pernah dilanda tsunami, makanya warga ketika merasakan gempa pasti panik dan langsung melihat kondisi laut," katanya.
Sementara itu, peristiwa gempa tersebut, kata Aziz, dipastikan tidak ada kerusakan rumah warga dampak dari guncangan gempa bumi yang terjadi di laut Sukabumi itu.(*)
(U.KR-FPM/R010)
Camat Cipatujah, Aziz Najmudin mengatakan seluruh anggota keluarganya berhamburan keluar rumah karena panik saat merasakan gempa yang berlangsung beberapa detik dengan guncangan cukup kuat.
Selain dirinya, kepanikan saat terjadi gempa dialami sebagian besar warga pesisir pantai di kawasan Cipatujah yang bersamaan keluar rumah, karena khawatir bangunan rumah akan ambruk seperti peristiwa gempa sebelumnya yang melanda Tasikmalaya.
"Keluarga saya, anak dan istri semua keluar rumah, takut gempa merusak bangunan rumah, termasuk warga lainnya juga," kata Aziz.
Bahkan kepanikan warga, kata Aziz khawatir akan terjadi gempa susulan dan bencana tsunami, karena warga masih mengalami trauma dengan peristiwa gempa bumi pada 2 September 2009 dan tsunami yang pernah melanda laut selatan tahun 2006.
Memastikan tidak terjadi bencana susulan seperti tsunami, kata Aziz, sebagian warga yang mengetahui kondisi laut langsung melakukan pemantauan.
Setelah dipastikan aman tidak terjadi tsunami dengan melihat pasang surut gelombang laut, kata Aziz, sekitar satu jam kemudian warga pesisir pantai masuk ke rumahnya masing-masing dan beraktivitas kembali seperti semula.
"Kawasan laut di Cipatujah memang pernah dilanda tsunami, makanya warga ketika merasakan gempa pasti panik dan langsung melihat kondisi laut," katanya.
Sementara itu, peristiwa gempa tersebut, kata Aziz, dipastikan tidak ada kerusakan rumah warga dampak dari guncangan gempa bumi yang terjadi di laut Sukabumi itu.(*)
(U.KR-FPM/R010)
Rabu, 16 Maret 2011
Pemerintah Kutuk Keras Pelaku Tindakan Teror
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah mengutuk keras pelaku di balik kasus meledaknya bom di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa.
"Pemerintah mengutuk keras pelaku tindakan teror yang telah dilakukan oleh siapapun. Tindakan ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan bertentangan dengan upaya-upaya bersama kita untuk senantiasa menggunakan cara-cara yang damai, cara-cara yang demokratis, persuasif dalam mengelola setiap permasalahan," katanya, setelah rapat mendadak yang dilaksanakan di Gedung Kementerian Polhukam.
Rapat mendadak tersebut dihadiri Menko Polhukam, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Arsyad Mbai.
Djoko mengatakan, pemerintah bersama dengan aparat pemerintah lain yang terkait akan bekerja sekuat tenaga untuk mencari dan menemukan pelaku serta motif dari tindakan mengirim paket bom tersebut, secepatnya.
Ia menuturkan untuk saat ini kepolisian belum bisa menentukan motif dari pelaku pengeboman.
"Pada waktunya nanti, apabila bukti yang diterima dan diperoleh sudah cukup lengkap, akan segera diajukan ke meja hijau," katanya.
Djoko juga meminta pada masyarakat yang memiliki informasi apapun yang dapat membantu kerja kepolisian untuk mengungkap kasus ini, agar segera melaporkannya.
Ia juga mengingatkan pada segenap lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Apabila ditemukan hal yang mencurigakan, katanya, masyarakat diminta untuk segera melapor pada kepolisian untuk dapat segera ditangani.
"Saya imbau segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sesuatu yang mencurigakan dan apabila ada hal yang sangat mencurigakan, yang dilihat, diperoleh, atau menurut informasi yang diterima dari seseorang agar tidak segan melaporkan pada aparat terdekat, sehingga ada penanganan lebih dini," katanya.
Sebelumnya, seorang pria tidak dikenal mengirimkan paket yang berisi sejenis buku ke Kantor Berita Radio 68 H, di kawasan Utan Kayu, yang ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla.
Paket mencurigakan itu diterima sekitar pukul 10.00 WIB. Sekitar pukul 13.30 WIB paket tersebut akan diserahkan pada Ulil yang namanya tercantum sebagai penerima paket, tetapi satpam menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam paket tersebut dan melaporkannya pada Polsek Matraman.
Laporan tersebut diteruskan ke Polres Jakarta Timur dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polrestro Jakarta Timur, Komisaris Polisi Dodi Rahmawan, Ipda Bara Libra Sagita (23) segera turun untuk memeriksa paket tersebut. Tetapi, paket tersebut meledak sekitar pukul 16.05 WIB dan melukai Dodi dan Bara.(*)
(T.H017/Z002)
Senin, 14 Maret 2011
Delapan Jenderal Polri Menduduki Jabatan Baru
Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak delapan jenderal di lingkungan Polri menduduki jabatan baru setelah melaksanakan serah terima jabatan yang dipimpin Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol Timur Pradopo di Ruang Rapat Utama di Jakarta, Senin.
Serah terima jabatan (sertijab) tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kapolri nomor Surat Keputusan Kapolri nomor Kep/116/III/2011 tertanggal 1 Maret 2011.
Delapan jenderal yang menduduki posisi baru bertugas Irwasum Polri, Komjen Pol Fajar Prihantoro, Kabaharkam Polri Komjen Pol Imam Sudjarwo, Kalemdikpol Irjen Pol Oegroseno, Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Wisnu Amat Sastro dan Korsahli Kapolri Irjen Pol Badrodin Haiti.
Kemudian Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Untung S Rajab, Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Pol Bambang Widaryatmo, dan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari.
Sementara itu, mantan Korsahli Kapolri Irjen Pol Adang Rochjana memasuki masa pensiun, mantan Kapolda Kaltim Irjen Pol Mathius Salempang menjabat Wakabareskrim dan mantan Kapolda Sumbar Brigjen Pol Andayono menjabat Kapuslabfor.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengingatkan, Polri punya beberapa program yang perlu mendapat perhatian ke depannya.
"Salah satunya merupakan reformasi birokrasi Polri, rencana pencegahan korupsi dan mafia hukum, pengawasan internal pemerintah, dan inisiatif anti korupsi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.
Timur juga mengatakan pentingnya penjagaan keamanan mengingat Indonesia saat ini menjabat ketua ASEAN.
"Selain itu, antisipasi maraknya aksi anarkisme yang belakangan ini melanda warga masyarakat," kata Timur.
Serah terima jabatan (sertijab) tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kapolri nomor Surat Keputusan Kapolri nomor Kep/116/III/2011 tertanggal 1 Maret 2011.
Delapan jenderal yang menduduki posisi baru bertugas Irwasum Polri, Komjen Pol Fajar Prihantoro, Kabaharkam Polri Komjen Pol Imam Sudjarwo, Kalemdikpol Irjen Pol Oegroseno, Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Wisnu Amat Sastro dan Korsahli Kapolri Irjen Pol Badrodin Haiti.
Kemudian Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Untung S Rajab, Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Pol Bambang Widaryatmo, dan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari.
Sementara itu, mantan Korsahli Kapolri Irjen Pol Adang Rochjana memasuki masa pensiun, mantan Kapolda Kaltim Irjen Pol Mathius Salempang menjabat Wakabareskrim dan mantan Kapolda Sumbar Brigjen Pol Andayono menjabat Kapuslabfor.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengingatkan, Polri punya beberapa program yang perlu mendapat perhatian ke depannya.
"Salah satunya merupakan reformasi birokrasi Polri, rencana pencegahan korupsi dan mafia hukum, pengawasan internal pemerintah, dan inisiatif anti korupsi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.
Timur juga mengatakan pentingnya penjagaan keamanan mengingat Indonesia saat ini menjabat ketua ASEAN.
"Selain itu, antisipasi maraknya aksi anarkisme yang belakangan ini melanda warga masyarakat," kata Timur.
Masyarakat Tak Perlu Khawatir Terkena Debu Radioaktif
Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu debu radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Fukushima Jepang mengkontaminasi hingga ke Indonesia, karena jarak kedua negara ini mencapai ribuan kilometer.
"Evakuasi terhadap warga hingga sejauh radius 20 km dari titik PLTN Fukushima itu sudah tepat. Ini untuk menjamin mereka tidak mendapat dampak," kata Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Dr Djarot S Wisnubroto di Jakarta, Senin.
Kejadian di Reaktor Fukushima dimana radioaktifnya meningkat di atas normal, menurut dia, akibat sistem pendingin yang tidak berfungsi karena backup diesel yang mati, namun tidak ditemukan pelelehan ataupun kebocoran radioaktif, karena bahan bakar tetap utuh.
Ia juga mengatakan, belum ada laporan adanya warga yang menjadi korban tewas dari kejadian peningkatan radiasi di PLTN tersebut, hanya ada pernyataan bahwa sedikitnya 19 orang ditemukan telah terkena paparan radiasi dan sedang menjalani proses dekontaminasi.
Sedangkan satu orang yang dilaporkan terkena paparan radiasi paling tinggi di atas 100 mSv (mikro sievert) sudah dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani pemeriksaan.
Masyarakat umum, sesuai peraturan internasional, memang tidak boleh terpapar radiasi melebihi rata-rata 1 mSv per tahun, sementara itu, pekerja di kawasan radiasi ditetapkan tidak boleh menerima lebih dari 50mSv per tahun.
Data Batan, dosis radiasi sangat tinggi, sebesar 100 ribu mSv akan membunuh seketika. Sedangkan dosis 10 ribu mSv kemungkinan juga akan membunuh tetapi setelah beberapa hari atau minggu, sedangkan dosis 1.000 mSv akan menyebabkan gejala sementara, tetapi tak ada resiko langsung terhadap kesehatan.
Jepang, menurut Djarot, memiliki sistem tanggap darurat yang sangat bagus dengan ambang batas radiasi yang ketat sehingga radiasi sekecil apapun ditangani dengan sangat baik.
"Apalagi peraturan internasional yang melingkupi pemanfaatan PLTN sangat banyak, ketat dan menuntut transparansi, sehingga tak boleh ada yang ditutup-tutupi tentang radiasi sekecil apapun kepada negara-negara tetangganya dan dunia," katanya.
Ia juga merasa optimis bahwa rencana PLTN yang akan dibangun di Indonesia tak akan terhambat dengan kejadian gempa dan tsunami di Jepang tersebut.
"Reaktor Fukushima itu sudah 40 tahun usianya, dibangun 1971 dan hampir ditutup, selain itu teknologinya sudah lama, boiling water reactor. Yang akan kita bangun di Bangka itu menggunakan teknologi dan tipe berbeda. Apalagi letak lokasinya di Babel itu jauh dari potensi gempa dan tsunami," katanya.
(*)
Rabu, 09 Maret 2011
Jasa Pengamanan Bersenjata Harus Seizin Kepolisian
Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyatakan penggunaan jasa pengamanan pribadi (swakarsa) yang membawa alat paksa atau senjata harus mengantongi izin dari petugas kepolisian bagian bimbingan masyarakat (Bimas).
"Petugas pengamanan sendiri membawa alat paksa harus terdaftar," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, Selasa.
Baharudin mengatakan kepolisian memberikan pengawasan terhadap penggunaan jasa pengawalan dan pengamanan pribadi.
Jasa pengamanan itu, antara lain satpam, petugas keamanan dalam, hansip, satuan polisi pamong praja, serta pengawal pribadi yang membawa senjata api.
Baharudin menyatakan lembaga maupun orang yang mengajukan jasa pengamanan harus minta izin dan melampirkan surat tugas, serta terdaftar di kantornya.
"Kemudian polisi akan menseleksi orang yang akan memberikan pengawalan melalui pelatihan," ujar perwira menengah kepolisian itu.
Terkait adanya jasa pengawalan pribadi secara ilegal, Baharudin menyatakan hal itu diperbolehkan, namun tidak boleh melakukan tindak pidana termasuk membawa senjata api maupun senjata tajam.
"Jika terbukti membawa senjata (alat paksa) akan dikenakan undang-undang darurat," kata Baharudin.
Selain itu, pihak kepolisian juga akan memerintahkan pengawalan terhadap pemohon jasa pengamanan pribadi berdasarkan surat perintah.(*)
(T014/A033)
"Petugas pengamanan sendiri membawa alat paksa harus terdaftar," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, Selasa.
Baharudin mengatakan kepolisian memberikan pengawasan terhadap penggunaan jasa pengawalan dan pengamanan pribadi.
Jasa pengamanan itu, antara lain satpam, petugas keamanan dalam, hansip, satuan polisi pamong praja, serta pengawal pribadi yang membawa senjata api.
Baharudin menyatakan lembaga maupun orang yang mengajukan jasa pengamanan harus minta izin dan melampirkan surat tugas, serta terdaftar di kantornya.
"Kemudian polisi akan menseleksi orang yang akan memberikan pengawalan melalui pelatihan," ujar perwira menengah kepolisian itu.
Terkait adanya jasa pengawalan pribadi secara ilegal, Baharudin menyatakan hal itu diperbolehkan, namun tidak boleh melakukan tindak pidana termasuk membawa senjata api maupun senjata tajam.
"Jika terbukti membawa senjata (alat paksa) akan dikenakan undang-undang darurat," kata Baharudin.
Selain itu, pihak kepolisian juga akan memerintahkan pengawalan terhadap pemohon jasa pengamanan pribadi berdasarkan surat perintah.(*)
(T014/A033)
Ini Dia Tiga Lokasi Proyek Flyover Busway
Jalan layang khusus bus Transjakarta ini akan dibangun mulai tahun 2012.
VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta akan membangun flyover atau jalan layang khusus bus TransJakarta. Pembangunan jalan layang ini diharapkan bisa mengatasi masalah kemacetan Jakarta dan daerah perbatasan.
Untuk tahap awal pembangunan jalan layang khusus busway akan dibangun di tiga lokasi jalan. Ketiganya adalah di Jalan Raya Bogor Jakarta Timur, Jalan Raya Bekasi Jakarta Timur dan Jalan Raya Daan Mogot Jakarta Barat.
"Dengan jalur sendiri diharapkan bisa mengurangi beban jalan terutama di kawasan daerah perbatasan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono kepada VIVAnews.com.
Kata Pristono, Pemerintah DKI mengusulkan untuk memanfaatkan bekas tiang pancang monorel yang mangkrak untuk pembangunan jalan layang ini.
Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso, ide pembangunan jalan layang khusus busway untuk mengatasi kemacetan di jalan nasional pada kawasan Bogor-Tangerang-Bekasi tujuan Jakarta. Pembangunan jalan ini segera dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Jalur layang khusus itu direncanakan digunakan untuk bus Transjakarta koridor XIII, XIV dan XV. Pembahasan akan dilakukan setelah koridor XI dan XII pada diresmikan sekitar 2012. "Setelah itu kami akan merumuskan langkah untuk membangun jalan layang busway," ungkapnya.
Menurut Suroyo, apabila tidak ada halangan proyek ini akan memasuki pembahasan lebih rinci yang dilanjutkan dengan pembangunan pada tahun 2013. Sedangkan untuk infrastruktur dan masterplan saat ini sedang disusun.
Terkait dengan masalah pembiayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, belum bisa memperkirakannya. Namun untuk sumber pendanaan, sebagian besar akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
• VIVAnews
Selasa, 08 Maret 2011
DKI Segera Bangun Flyover Busway
DKI mengusulkan untuk memanfaatkan bekas tiang pancang monorel yang mangkrak.
VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta mendukung rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan layang khusus bus TransJakarta. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, rencana Kementerian Perhubungan diharapkan bisa mengatasi masalah kemacetan Jakarta dan daerah perbatasan.
"Dengan jalur sendiri, diharapkan bisa mengurangi beban jalan," kata Pristono di Jakarta, Selasa 8 Maret 2011. Pemerintah DKI mengusulkan untuk memanfaatkan bekas tiang pancang monorel yang mangkrak.
Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso, ide pembangunan jalan layang khusus busway untuk mengatasi kemacetan di jalan nasional pada kawasan Bogor-Tangerang-Bekasi tujuan Jakarta.
Untuk langkah awal akan dibangun di Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Bekasi, Jalan Raya Ciputat, dan Jalan Raya Daan Mogot. Pembangunan jalan ini segera dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Jalur layang khusus itu direncanakan digunakan untuk bus Transjakarta koridor XIII, XIV dan XV. Pembahasan akan dilakukan setelah koridor XI dan XII pada diresmikan sekitar 2012. "Setelah itu kami akan merumuskan langkah untuk membangun jalan layang busway," ungkapnya.
Menurut Suroyo, apabila tidak ada halangan proyek ini akan memasuki pembahasan lebih rinci yang dilanjutkan dengan pembangunan pada tahun 2013. Sedangkan untuk infrastruktur dan masterplan saat ini sedang disusun.
Terkait dengan masalah pembiayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, belum bisa memperkirakannya. Namun untuk sumber pendanaan, sebagian besar akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (adi)
• VIVAnews
Pesawat Pakistan Kena Penalti Rp120 juta
Pesawat yang membawa 49 polisi Pakistan itu melakukan dua kali pelanggaran terbang.
VIVAnews - Pesawat Pakistan International Airlines (PIA) yang dipaksa mendarat di Makassar terkena denda sebesar Rp120 juta. Denda itu dibayarkan bersamaan penyerahan dokumen izin terbang di langit Indonesia yang harus dipenuhi.
“Karena melakukan pelanggaran terbang tanpa izin, pesawat PIA di denda sebesar Rp 120 Juta,” kata administrator Bandara Internasional Hasanuddin, M Sidabutar kepada VIVAnews, Senin malam, 7 Maret 2011.
Denda itu diatur dalam SK Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 195 tahun 2008. Dalam aturan tersebut tertulis, terhadap pesawat udara yang tidak memiliki persetujuan terbang (flight approval), dikenakan biaya pendaratan tambahan sebesar Rp60 Juta.
Lantaran pesawat PIA melakukan pelanggaran dua kali, maka denda Rp120 juta. “Mereka sudah melanggar pada saat dari Malaysia menuju Timor Leste, namun tak terkejar dan keburu masuk ke wilayah Timor Leste. Mereka kembali terbang di wilayah Indonesia saat dari Timor Leste menuju Kuala Lumpur,” kata Sidabutar.
Selain denda, pesawat juga membayar Rp25 juta untuk pembelian avtur. Pembayaran ditanggung Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia. Setelah sembilan jam tertahan sembari memenuhi persyaratan, pesawat akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan pada pukul 22.30 Wita.
Pesawat Boeing 737-300 tersebut terdeteksi radar di Bandara Hasanuddin sekitar pukul 12.00 Wita. Pesawat itu kemudian dikejar dan dipaksa mendarat oleh dua jet Sukhoi TNI AU pada pukul 13.50 Wita. Pesawat rute Timor Leste tujuan Pakistan itu berencana transit di Malaysia.
Pesawat bernomor register AP-BEH itu dikemudikan kapten pilot Tariq Khalil Ur Rehman Awan, dengan lima kru dan 49 penumpang yang seluruhnya mengaku sebagai polisi Pakistan. "Total di pesawat tersebut sebanyak 54 orang," kata Agus.
Kesalahan Orang Tua Saat Mendisiplinkan Anak
Mengajarkan disiplin pada anak bukanlah hal yang mudah. Salah bertindak justru akan membuat anak bersikap lebih buruk. Untuk itu, para orang tua wajib menghindari kesalahan saat melakukannya.
Berikut beberapa daftar kesalahan yang umum dilakukan orang tua saat mengajarkan disiplin pada anak, seperti dikutip dari Helium.
1. Mendisiplinkan anak saat marah. Komunikasi dalam keadaan emosi yang tidak stabil tak akan pernah efektif. Lebih lanjut, yang terdengar oleh anak Anda hanyalah teriakan yang sifatnya meyakinkan. Anak-anak tak akan bisa mengambil ilmu dari sebuah kemarahan. Sebaiknya tunggu sampai emosi Anda stabil. Jika memang harus ada hukuman yang diberlakukan, hukuman yang Anda pilih pun bukan atas dasar kemarahan yang dirasakan, melainkan rasa sayang.
2. Jangan salah menghukum. Jika kedua anak Anda berseteru, yang menangis bukanlah selalu yang menjadi korban. Dengarkan keseluruhan cerita anak-anak. Tak selalu harus memberi hukuman, tapi jangan sampai anak merasa disalahkan atas sesuatu yang tidak ia perbuat.
3. Hukuman. Hukuman bukan digunakan untuk menyakiti, melainkan agar anak tak lagi mengulangi kesalahannya. Oleh karena itu, pastikan hukuman yang Anda berikan sesuai dan pantas.
4. Jangan biarkan orang lain mendisiplinkan anak Anda. Jika anak Anda melakukan kesalahan di depan orang lain, jangan pernah memberikan kesempatan orang itu untuk menghukum atau mendisiplinkan anak Anda. Komunikasi yang diterima anak akan sangat berbeda jika itu dilakukan oleh orang lain yang bukan orang tuanya. Kemungkinan paling fatal, anak Anda bisa trauma, dan mengalami kesulitan untuk terjun ke dunia sosial setelahnya.
Setiap orang tua pasti pernah melakukan kesalahan, tapi tak ada kata terlambat untuk meminimalisir kesalahan tersebut.(Amelia Ayu Kinanti, penulis, editor Yahoo! Indonesia.)
Berikut beberapa daftar kesalahan yang umum dilakukan orang tua saat mengajarkan disiplin pada anak, seperti dikutip dari Helium.
1. Mendisiplinkan anak saat marah. Komunikasi dalam keadaan emosi yang tidak stabil tak akan pernah efektif. Lebih lanjut, yang terdengar oleh anak Anda hanyalah teriakan yang sifatnya meyakinkan. Anak-anak tak akan bisa mengambil ilmu dari sebuah kemarahan. Sebaiknya tunggu sampai emosi Anda stabil. Jika memang harus ada hukuman yang diberlakukan, hukuman yang Anda pilih pun bukan atas dasar kemarahan yang dirasakan, melainkan rasa sayang.
2. Jangan salah menghukum. Jika kedua anak Anda berseteru, yang menangis bukanlah selalu yang menjadi korban. Dengarkan keseluruhan cerita anak-anak. Tak selalu harus memberi hukuman, tapi jangan sampai anak merasa disalahkan atas sesuatu yang tidak ia perbuat.
3. Hukuman. Hukuman bukan digunakan untuk menyakiti, melainkan agar anak tak lagi mengulangi kesalahannya. Oleh karena itu, pastikan hukuman yang Anda berikan sesuai dan pantas.
4. Jangan biarkan orang lain mendisiplinkan anak Anda. Jika anak Anda melakukan kesalahan di depan orang lain, jangan pernah memberikan kesempatan orang itu untuk menghukum atau mendisiplinkan anak Anda. Komunikasi yang diterima anak akan sangat berbeda jika itu dilakukan oleh orang lain yang bukan orang tuanya. Kemungkinan paling fatal, anak Anda bisa trauma, dan mengalami kesulitan untuk terjun ke dunia sosial setelahnya.
Setiap orang tua pasti pernah melakukan kesalahan, tapi tak ada kata terlambat untuk meminimalisir kesalahan tersebut.(Amelia Ayu Kinanti, penulis, editor Yahoo! Indonesia.)
Sabtu, 05 Maret 2011
Kapolri: Tidak Ada Struktur Baru untuk DPA
Liputan6.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan, tidak ada struktur baru terkait pembentukan Detasemen Penanggulangan Anarkis atau DPA. Pasalnya, kata Kapolri, DPA sudah menjadi bagian dari satuan pengendalian huru-hara yang diberikan kompetensi kemampuan untuk menghadapi anarkis. Demikian dikatakan Kapolri usai seminar serta penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara Kadin dan tiga institusi penegak hukum di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (4/3).
Soal kekhawatiran masyarakat bakal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, Kapolri menyatakan tidak memedulikannya. Sebab, semua tergantung tingkat pelanggarannya. "Saya kira semuanya tergantung pelanggaran itu sendiri," ujar Timur.
Kepolisian, tambah Kapolri, jelas akan bertindak tegas dan terukur jika kerusuhan yang dilakukan masyarakat bersifat anarkis. Namun, semuanya dilakukan sesuai prosedur dan aturan. "Iya, itu semua, kita tindak tegas," ucap Kapolri.
Kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, tim yang melaksanakan Prosedur Tetap atau Protap penanggulangan anarkis bukan berbentuk Detasemen. Namun, satuan tugas atau Satgas yang menekankan pada peningkatan kualitas personel.
"Ini tidak ada struktur baru, seperti struktur yang pernah ada. Ini lebih pada peningkatan kualitas. Jadi pada satuan itu nanti ada orang tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan protap 01. Nanti dia akan diberi pelatihan," kata Boy [baca: Polri Ralat Detasemen Penanggulangan Anarki].(BOG)
Soal kekhawatiran masyarakat bakal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, Kapolri menyatakan tidak memedulikannya. Sebab, semua tergantung tingkat pelanggarannya. "Saya kira semuanya tergantung pelanggaran itu sendiri," ujar Timur.
Kepolisian, tambah Kapolri, jelas akan bertindak tegas dan terukur jika kerusuhan yang dilakukan masyarakat bersifat anarkis. Namun, semuanya dilakukan sesuai prosedur dan aturan. "Iya, itu semua, kita tindak tegas," ucap Kapolri.
Kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, tim yang melaksanakan Prosedur Tetap atau Protap penanggulangan anarkis bukan berbentuk Detasemen. Namun, satuan tugas atau Satgas yang menekankan pada peningkatan kualitas personel.
"Ini tidak ada struktur baru, seperti struktur yang pernah ada. Ini lebih pada peningkatan kualitas. Jadi pada satuan itu nanti ada orang tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan protap 01. Nanti dia akan diberi pelatihan," kata Boy [baca: Polri Ralat Detasemen Penanggulangan Anarki].(BOG)
Jumat, 04 Maret 2011
Jadwal Buka Tutup Arus Lalu Lintas Kawasan Puncak
Hari Sabtu:
Pukul 09:00 - 11.30 WIB
Semua kendaraan hanya satu jalur ke arah Puncak. Artinya lalulintas kendaraan dari arah Puncak menuju ke bawah yakni Jakarta dan Ciawi ditutup
Pukul 15.00 - 17.00 WIB
Semua kendaraan hanya satu jalur ke arah bawah atau arah Jakarta atau Ciawi. Artinya lalulintas semua kendaraan yang akan menuju Puncak ditutup
Hari Minggu:
Pukul 09.00 - 11.30 WIB
Semua kendaraan hanya satu jalur ke arah Puncak. Artinya lalulintas kendaraan dari arah Puncak menuju ke bawah yakni Jakarta dan Ciawi ditutup.
Pukul 15.00 - 18.00 WIB
Semua kendaraan satu jalur ke arah bawah atau arah Jakarta atau Ciawi. Artinya lalulintas kendaraan yang akan menuju Puncak ditutup.
Bocah 2,5 Tahun Hilang, Diduga Diculik
Liputan6.com, Jakarta: Ini peringatan bagi para orangtua; berhati-hatilah dalam menjaga sang buah hati Anda. Soalnya, Galang Ramadhan (2,5), menghilang saat sedang bermain di sekitar rumahnya di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, baru-baru ini.
Hilangnya Galang membuat orangtuanya, Agus Priyatno dan Kartini. Bahkan, Kartini terus meratapi anak satu-satunya yang tak kunjung diketahui nasibnya. Sejak Galang menghilang, Kartini hanya bisa menangis sambil memeluk bantal yang biasa digunakan anaknya.
Galang hilang saat sedang bermain di sekitar rumahnya. Semula keluarga dan warga sekitar menduga Galang hanyut terseret air di kali kecil dekat rumah. Namun setelah disisir, Galang tak juga ditemukan.
Keluarga kini menduga Galang diculik orang tak dikenal. Dugaan itu dikuatkan dengan keterangan teman bermain Galang yang mengatakan melihat korban dibawa sorang wanita.
Kasus itu kini ditangani personel Polsek Cakung. Keluarga berharap Galang bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.(ULF)
Hilangnya Galang membuat orangtuanya, Agus Priyatno dan Kartini. Bahkan, Kartini terus meratapi anak satu-satunya yang tak kunjung diketahui nasibnya. Sejak Galang menghilang, Kartini hanya bisa menangis sambil memeluk bantal yang biasa digunakan anaknya.
Galang hilang saat sedang bermain di sekitar rumahnya. Semula keluarga dan warga sekitar menduga Galang hanyut terseret air di kali kecil dekat rumah. Namun setelah disisir, Galang tak juga ditemukan.
Keluarga kini menduga Galang diculik orang tak dikenal. Dugaan itu dikuatkan dengan keterangan teman bermain Galang yang mengatakan melihat korban dibawa sorang wanita.
Kasus itu kini ditangani personel Polsek Cakung. Keluarga berharap Galang bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.(ULF)
Kamis, 03 Maret 2011
Ini Dia Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan
VIVAnews - Sejak Februari 2011, DKI Jakarta menerapkan pajak progresif kendaraan. Sistem pajak ini dikenakan bagi warga yang memiliki kendaraan lebih dari satu.
Pajak progresif ini diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif.
"Misalnya di rumah punya kendaraan pribadi dua atau tiga. Maka biaya pajak kendaraan untuk mobil yang pertama dengan mobil kedua dan ketiga jelas akan dibedakan. Makin banyak punya mobil makin besar persentase pajak kendaraannya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa kepada VIVAnews.com.
Menurutnya, tujuan diberlakukannya pajak progresif, untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi. Dengan menaikkan pajak kendaraan, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk memiliki kendaraan lebih dari satu.
"Namun banyak masyarakat yang memilih untuk balik nama kendaraannya atas nama orang lain, agar menghindari dikenakan pajak progresif," ungkapnya.
Royke menjelaskan, hitungan biaya pajak progresif yang dibebankan bagi pemilik satu kendaraan hanya 1,5 persen dari nilai jual kendaraan (NJKB). Jika punya dua kendaraan, maka besar pajak untuk kendaraan yang kedua, 2 persen dari NJKB.
Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat keterangan di bawah ini:
- Kendaraan pertama : 1,5 persen dari NJKB
- Kendaraan kedua : 2 persen dari NJKB
- Kendaraan ketiga : 2,5 persen dari NJKB
- Kendaraan keempat : 4 persen dari NJKB
- Lebih dari empat kendaraan : tetap 4 persen dari NJKB
• VIVAnews
Pajak progresif ini diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif.
"Misalnya di rumah punya kendaraan pribadi dua atau tiga. Maka biaya pajak kendaraan untuk mobil yang pertama dengan mobil kedua dan ketiga jelas akan dibedakan. Makin banyak punya mobil makin besar persentase pajak kendaraannya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa kepada VIVAnews.com.
Menurutnya, tujuan diberlakukannya pajak progresif, untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi. Dengan menaikkan pajak kendaraan, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk memiliki kendaraan lebih dari satu.
"Namun banyak masyarakat yang memilih untuk balik nama kendaraannya atas nama orang lain, agar menghindari dikenakan pajak progresif," ungkapnya.
Royke menjelaskan, hitungan biaya pajak progresif yang dibebankan bagi pemilik satu kendaraan hanya 1,5 persen dari nilai jual kendaraan (NJKB). Jika punya dua kendaraan, maka besar pajak untuk kendaraan yang kedua, 2 persen dari NJKB.
Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat keterangan di bawah ini:
- Kendaraan pertama : 1,5 persen dari NJKB
- Kendaraan kedua : 2 persen dari NJKB
- Kendaraan ketiga : 2,5 persen dari NJKB
- Kendaraan keempat : 4 persen dari NJKB
- Lebih dari empat kendaraan : tetap 4 persen dari NJKB
• VIVAnews
Rabu, 02 Maret 2011
Mabes Polri Mutasi 16 Jenderal
VIVAnews - Markas Besar Kepolisan Republik Indonesia memutasi 16 perwira tinggi (Pati) berpangkat Jenderal bintang tiga hingga satu.
Hal ini berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor STR/171/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna.
Inspektur Jenderal (Irjen) Mathius Salempang yang semula Kapolda Kalimantan Timur, kini menjabat sebagai sebagai Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur. Sedangkan Kapolda Kalimantan Timur kini dijabat Irjen Bambang Widaryatmo yang semula di Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespim Lemdikpol).
Kemudian, Irjen Adang Rochjana yang menjabat sebagai Koordinator Penasehat Ahli Kepala Polri dimutasikan sebagai Pati Polri dalam rangka pensiun. Sebagai gantinya, ditunjuk Irjen Badrodin Haiti yang semula menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.
Pengganti Badrodin sebagai Kapolda Jawa Timur adalah Irjen Untung Suharsono Radjab yang semula di Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol.
Komisaris Jenderal (Komjen) Fajar Prihantoro yang semula menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri diangkat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri menggantikan Komjen Nanan Soekarna. Posisi Fajar kemudian digantikan Komjen Imam Sudjarwo yang semula menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdikpol).
Jabatan Kalemdikpol kini dijabat oleh Irjen Oegroseno yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Utara. Sementara posisi Oegroseno digantikan Irjen Wisnu Amat Sastro yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Manajemen Kapolri.
Posisi Wisnu kemudian digantikan Irjen Sunaryono yang sebelumnya berada di Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Posisi Wisnu sendiri digantikan Irjen Dikdik Mulyana Arief Mansur yang semula menjabat Wakabareskrim Mabes Polri.
Brigjen Budiono yang semula menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri dimutasikan menjadi Perwira Tinggi (Pati) Polri dalam rangka pensiun. Kapuslabfor Polri kini dijabat oleh Brigjen Andayono yang semula menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.
Sedangkan jabatan Kapolda Sumatera Barat kini diduduki oleh Brigjen Wahyu Indra Pramugari yang semula menjabat Irwil V Itwasum Polri. Posisi Indra kini diisi oleh Kombes Achmad Sukri Pasaribu yang semula menjabat Irnidjemen SDM I Itwil II Itwasum Polri.
Brigjen Adjie Rustam Ramdja yang semula menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Dalops Sops Polri diangkat ke jabatan baru Widyaiswara Utama Sespim Polri.
Terakhir, Irjen Didiek Sutomo Triwidodo yang semula menjabat sebagai Deputi Bidang Sistem Nasional Sekjen Wantannas diangkat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Ops Sops Polri.
• VIVAnews
Selasa, 01 Maret 2011
Anggota BIN Gadungan Diringkus
Liputan6.com, Depok: Sub Garnisun Kodim 0508 Kota Depok menangkap Ibnu Jamil yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Dia ditangkap setelah kedapatan memeras Reni, warga Pancomas, Depok, sebesar Rp 20 juta, baru-baru ini.
Komandan Sub Garnisun Kodim 0508 Depok Kapten Agustinus mengatakan, modus yang dilakukan tersangka adalah berpura-pura bisa membantu Reni dalam pengurusan surat tanah. Namun, walau Reni sudah menyerahkan uang Rp 20 juta, Ibnu Jamil yang berasal dari Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, itu tak juga bisa mengurus surat tanah.
Ketika Reni bertanya, tersangka malah menggertak korban. Dia mengaku sebagai anggota BIN. Tak menerima perlakuan tersangka, Reni kemudian menjebak Ibnu Jamil untuk bertemu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Depok. Di sanalah, Sub Garnisun kemudian membekuk tersangka.
Saat diperiksa ditemukan sejumlah kartu identitas dari saku tersangka, antara lain kartu anggota TNI Angkatan Darat dan kartu pers sebuah mingguan. Ibnu membantah jika disebut memeras dan menipu korban. Dia bersikeras sebagai anggota BIN. Untuk keperluan penyelidikan, Sub Garnisun menyerahkan tersangka ke Mapolrestro Depok.(ULF)
Komandan Sub Garnisun Kodim 0508 Depok Kapten Agustinus mengatakan, modus yang dilakukan tersangka adalah berpura-pura bisa membantu Reni dalam pengurusan surat tanah. Namun, walau Reni sudah menyerahkan uang Rp 20 juta, Ibnu Jamil yang berasal dari Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, itu tak juga bisa mengurus surat tanah.
Ketika Reni bertanya, tersangka malah menggertak korban. Dia mengaku sebagai anggota BIN. Tak menerima perlakuan tersangka, Reni kemudian menjebak Ibnu Jamil untuk bertemu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Depok. Di sanalah, Sub Garnisun kemudian membekuk tersangka.
Saat diperiksa ditemukan sejumlah kartu identitas dari saku tersangka, antara lain kartu anggota TNI Angkatan Darat dan kartu pers sebuah mingguan. Ibnu membantah jika disebut memeras dan menipu korban. Dia bersikeras sebagai anggota BIN. Untuk keperluan penyelidikan, Sub Garnisun menyerahkan tersangka ke Mapolrestro Depok.(ULF)
Langganan:
Postingan (Atom)