Polisi tak akan tolerir pengganggu Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengancam akan menindak siapapun yang akan merusak dan menganggu keamanan Jakarta menyusul eredarnya video provokatif berbau SARA terkait Pilkada Jakarta putaran kedua.

"Polri dibantu intelijen akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum maupun langkah-langkah preventif, yang sekarang sudah kita laksanakan," tegas Timur usai mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto memberikan keterangan pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis.

Timur mengatakan akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menemukan pelaku penyebar video tersebut.

"Kita tunggu hasil penyelidikannya," kata Timur.

Video berbau SARA telah diunggah di Youtube sejak tanggal 12 Agustus 2012 itu berdurasi dua menit dan isisnya tentang seseorang yang meminta etnis tertentu tidak memilih pada putaran kedua pada tanggal 20 September 2012.

Wawali: Kehadiran PNS Depok Membanggakan

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Hari pertama masuk kerja, Kamis (23/8/2012) Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somat melakukan inspeksi mendadak ke beberapa instansi pemerintah Kota Depok untuk mengecek kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Depok.
Dalam hasil sidak tersebut, Idris mengklaim angka kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama ini cukup baik dan hal tersebut mengindikasikan tingkat kesadaran dan kedisiplinan pegawai negeri sipil di Pemkot Kota Depok
"Artinya sosialisasinya merata, kita juga bangga. Kehadiran dan kedisiplinan pegawai bisa dibanggakan," ujar Idris.
Dalam sidak tersebut, Idris mengunjungi beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kota Depok, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Kelurahan Depok, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Pancoran Mas, Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu.
Dari hasil sidak tersebut Idris mengaku puas, ia mengaku hanya menemukan 1-2 orang yang tidak hadir pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran ini, itupun beberapa diantaranya izin sakit.
Bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan, lanjut Idris, akan diklarifikasi kepada yang bersangkutan agar diketahui penyebab ketidakhadirannya dan akan ditindaklanjuti.
"Akan dilaporkan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), kalau memang ada kelengahan atau sifatnya kesengajaan, nanti kami akan berikan peringatan-peringatan dan teguran," kata Idris.
Dalam inspeksi mendadak tersebut, Wakil Walikota Depok menemukan di beberapa instansi terdapat PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada dua orang, di Kelurahan Depok dan di Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing terdapat satu orang dengan keterangan sakit, di Kecamatan Pancoran Mas kehadiran 100%, dan di BPPT ada satu orang yang tidak hadir tanpa alasan.
"Hasil sementara memang ada beberapa tanpa keterangan. Kita akan cek kenapa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, kita kan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," tandas Idris.

Kecepatan di Simpang Jomin 20-30 Km Per Jam

VIVAnews - Puncak arus mudik diperkirakan mulai terjadi pada sore dan malam hari ini. Kemacetan diprediksi terjadi di kawasan Tol Cikampek hingga kawasan Pantai Utara atau Pantura.

Meski belum terjadi kemacetan, tapi peningkatan volume kendaraan di kawasan simpang Jomin sudah mulai terlihat. Perlahan tapi pasti, kendaraan yang datang dari arah Jakarta maupun Karawang terus terjadi peningkatan.

"Jakarta menuju Cirebon masih terpantau lancar. Kecepatan kendaraan 20-30 kilometer per jam," kata petugas jaga di pos simpang Jomin, Brigadir Satu Johana kepada VIVAnews, Kamis, 16 Agustus 2012.

Dari hasil pendataan pada pukul 10.00 hingga 11.00 WIB, jumlah kendaraan roda dua yang melintas di kawasan simpang Jomin sudah 8.315 unit, dan kendaraan roda empat mencapai 843 unit.

"Kendaraan roda dua yang keluar 1.648 dan roda empat 247 unit. Karena ini arus mudik, yang keluar memang cenderung sangat sedikit," katanya.

Briptu Johana menambahkan, kemacetan terjadi di kawasan fly over Pangaluhan atau yang berada di atas simpang Jomin. Kemacetan terjadi karena ada truk mogok akibat kerusakan kopling. Kecepatan kendaraan sekitar 10-20 kilometer per jam.

"Tapi, ini tidak mempengaruhi lalulintas di simpang Jomin," katanya.

Seperti informasi dari PT Jasa Marga Tbk, kepadatan kendaraan diperkirakan mulai terjadi pada sore hari dan malam nanti. Kecenderungan pemudik lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari.

Kendaraan akan bertambah padat dengan gelombang kendaraan pemudik yang mulai bergerak setelah peringatan HUT RI besok.

Data di posko Jasa Marga, sejak Rabu malam hingga pukul 06.00 WIB tadi, jumlah kendaraan yang keluar dari Tol Cikampek sekitar 17.316 kendaraan. Meski lebih banyak dari hari sebelumnya, masih lebih sedikit dari tahun sebelumnya. (art)

SBY: Terima Kasih KPK Atas Kerja Kerasnya

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para penegak hukum dapat menjali kebersamaan. Bukan bersaing tidak sehat dan saling melemahkan. Untuk itulah SBY menilai peran KPK sangat penting.

"Jika terjadi perbedaan pandangan, proses hukum harus tetap berjalan lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya," kata Presiden SBY saat memberikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 RI di depan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.

Menurut SBY, penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah kunci dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, lanjut SBY, menegakkan hukum terletak pada keberpihakan untuk mengungkap penyimpangan, bukan untuk menutup-nutupinya.

"Dalam kaitan ini semua, peran KPK sangat penting. Kita berterima kasih kepada KPK atas ketegasan dan kerja kerasnya. Tentu saja kita juga mendorong jajaran Kepolisian, Kejaksaan  Agung, dan jajaran Mahkamah Agung untuk juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Menurut SBY, jajaran Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK harus saling mendukung dan menguatkan. "Terhadap masalah ini, sikap saya jelas dan tegas hukum harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, dan harus memberi efek jera serta menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum," ujarnya.

Untuk itu, SBY meminta agar para penegak hukum itu dapat mencegah praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan daerah.

"Tidak boleh terjadi kongkalikong antara pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan dunia usaha yang menguras uang negara, baik APBN maupun APBD. Namun, harus saya akui, ternyata masih banyak pelaku tindak pidana korupsi, baik dari jajaran pemerintahan, pemerintah daerah, DPR dan DPRD, hingga aparat penegak hukum," jelasnya.

SBY mengakui saat ini tindak pidana korupsi cenderung meluas dan membesar ke daerah-daerah. Mulai dari rekrutmen pegawai di kalangan birokrasi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga di sejumlah pelayanan publik. Modusnya pun beragam, mulai dari yang sederhana berupa suap dan gratifikasi, hingga yang paling kompleks dan mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

"Genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. Korupsi harus kita kikis habis. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula," tegasnya. (adi)

Uang Muka Naik, Penjualan Motor Anjlok

VIVAnews - Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) mengoreksi turun penjualan motor pada tahun ini. Hal tersebut, merespon diterapkannya kenaikan besaran uang muka pembelian secara kredit melalui multifinance menjadi 20 persen dari harga kendaraan saat ini.

Ketua AISI Gunadi Sinduwinata menuturkan, tak hanya akibat kenaikan kredit, namun sejak Januari penjualan motor sudah mulai turun sehingga dilakukan koreksi. AISI menargetkan penjualan motor menjadi 6,3 juta unit atau turun dari target semula 8,4 juta motor.

Gunadi menjelaskan, target itu berdasarkan perhitungan bahwa 70 persen pembelian sepeda motor di Indonesia dilakukan secara kredit. Dari angka itu, terdapat potensi hilang sebanyak 50 persen karena konsumen hanya mampu membayar uang muka kredit sebesar 10 persen dari harga motor.

"Jadi, kalau uang muka naik menjadi 20 persen, mereka sudah tak sanggup membayar," ujarnya di Gedung Menko Perekonomian, Kamis, 21 Juni 2012.

Sementara untuk industri mobil, ia mengaku bahwa kenaikan uang muka itu tak begitu berpengaruh. Justru pada Mei-Juni ini terjadi kenaikan penjualan. Sebab, masyarakat berbondong-bondong membeli mobil sebelum aturan itu diberlakukan. "Mobil memang pengaruhnya tak besar, hanya terganggu sedikit," ujarnya.

Menurut Gunadi, tren penurunan pembelian sepeda motor itu masih akan berlangsung cukup lama. Sebab, masa transisi kebijakan ini membutuhkan waktu. Ia pun optimistis bahwa kenaikan akan terjadi, karena konsumen bisa mempersiapkan uang muka yang cukup. (asp)

Kapolri: Pemudik Jangan Gunakan Motor!

Danu Mahardika - detikNews

Jakarta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengimbau agar para pemudik tidak menggunakan moda transportasi roda dua untuk kembali ke kampung halaman. Timur punya alasan kuat. Kecelakaan banyak menimpa para pemudik yang menggunakan sepeda motor.

"Jadi kita imbau bagi para pemudik jangan mudik menggunakan motor," kata Timur di sela-sela apel Operasi Ketupat 2012 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Timur menjelaskan setiap tahun selalui dilakukan evaluasi terkait arus mudik. Dari evaluasi diketahui selalu terjadi peningkatan arus mudik di semua angkutan, termasuk sepeda motor.

"Sekitar 10 persen," imbuhnya.

Nah, saat mudik itulah banyak juga terjadi kecelakaan, yang umumnya melibatkan kendaraan roda dua. "75 Persen kecelakaan pada 2011 itu sepeda motor. Jadi kecelakaan yang terbanyak ada pada sepeda motor," tutur Timur.

Amankan Lebaran, Kapolri Minta Polisi Jangan Arogan

JAKARTA--Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo mengimbau kepada seluruh anggota Kepolisian RI agar tidak bersikap arogan saat menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan selama hari raya Idul Fitri. Hal ini diungkapkannya dalam sambutan ketika memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat "Ketupat Jaya-2012" di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).

"Tegakkan jati diri kepolisian yang mengayomi dan melayani masyarakat. Tindak tegas jika ada pelanggaran hukum, tapi harus tetap humanis," kata Timur.

Dalam hal ini Timur juga mengingatkan para anggota untuk melakukan tindakan tegas terhadap tawuran yang dilakukan kelompok masyarakat dan sweeping yang dilakukan oleh organisasi massa yang tidak legal. Tak hanya itu, anggota kepolisian juga diminta mencegah dan menindak penimbunan sembako, penyalahgunaan petasan dan penyelewengan distribusi bahan bakar minyak selama Idul Fitri.

"Tingkatkan fungsi intelijen untuk mengetahui dinamika di lapangan. Serta tingkatkan kewaspadaan di daerah-daerah rawan terorisme dan anarkisme. Potensi gangguan keamanan dan keselamatan bisa terjadi kapan saja," sambungnya.

Dalam acara ini, Kapolri menyatakan pihaknya menurunkan 88.320 personil di seluruh Indonesia. Kepolisian RI juga mendapatkan sejumlah bantuan fasilitas selama pengamanan Lebaran dari Kementerian Perhubungan RI di antaranya 12 unit kendaraan napza, 12 unit ambulans, 15 ribu rompi Lantas, 2 traffic cone, 1000 ribu barikade dan 1000 ribu jas hujan.(flo/jpnn)

Kasus Bullying SMA Don Bosco Berakhir Damai

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA Don Bosco Pondok Indah, Gerardus Gantur mengatakan kasus kekerasan antar siswa yang telah terjadi hampir 2 minggu lalu, sepakat berakhir dengan damai antar kedua belah pihak.

"Kasus ini selesai dengan baik dan dilakukan perdamaian di antara kedua belah pihak baik korban maupun pelaku," ujar Gerard di SMA Don Bosco, Jakarta, Selasa, (7/8/2012).

Ia menjelaskan, esensi dari perdamaian tersebut yaitu telah menyelesaikan sesuai prinsip institusi. Kemudian, memang sudah masuk Polres kasus ini, tapi setelah di mediasi oleh beberapa unsur terkait Komnas PA dan KPAI pada akhirnya masalah ini tidak diselesaikan dalam ranah hukum, tapi melalui pendidikan. "Jadi, peristiwa ini sudah berhenti mulai hari ini ya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Manager Pendidikan SMA Don Bosco Pondok Indah, Ibnoe Markatab meminta kepada seluruh media massa menghentikan pemberitaan terkait kasus bullying yang ada di sekolah ini. "Saya mohon berita peristiwa ini ditutup, hal ini menunjukkan peristiwa yang tidak baik, bullying stop. Sudahi hari ini beritanya. Kita sudah sepakati selesai kasus ini," katanya.

Untuk diketahui, pihak sekolah SMA Don Bosco Pondok Indah mengadakan deklarasi dengan pihak orang tua korban, pihak orang tua pelaku, korban, pelaku, KPAI yakni Seto Mulyadi dan Sekjen KPAI M. Ikhsan. Perbincangan cukup lama sejak dimulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB pada hari Selasa, 7 Agustus 2012 di SMA Don Bosco Pondok Indah, Jakarta Selatan.[bay]

Masyarakat diimbau waspadai penipuan jelang Lebaran

Mataram (ANTARA News) - Warga masyarakat diimbau untuk mewaspadai beragam aksi penipuan yang dilakukan pihak tertentu atau orang tidak dikenal menjelang Lebaran 1433 Hijriah, Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein di Mataram, Minggu. .

"Imbauan ini perlu disampaikan sebagai bentuk peringatan agar masyarakat waspada," kata AKBP Sukarman Husein disinggung soal keamanan menjelang Lebaran.

Ia mengatakan, stabilitas keamanan harus tetap terpelihara menjelang Lebaran sehingga orang tak dikenal yang mungkin saja melakukan tindakan provokasi yang mengarah kepada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat dicegah.

Menurut dia, mungkin saja ada orang tak dikenal yang berupaya memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang tidak jelas arahnya, yang pada akhirnya hanya memperkeruh kedamaian hidup.

Selain itu, provokasi sesat dapat berupa tawaran hadiah menarik yang mengarah pada tindak pidana penipuan mengatasnamakan produk atau perusahaan tertentu melalui pesan singkat (SMS) atau telepon.

"Biasanya menjelang puasa dan Lebaran ada saja yang melaporkan telah menjadi korban penipuan atau tindak kriminal lainnya, sehingga perlu diwaspadai sejak dini," ujarnya.

Sukarman juga mengimbau semua pihak tetap menghormati dan menghargai umat Islam yang nantinya melaksanakan ibadah puasa, dengan menjaga etika, tutur kata, sikap dan perilaku.

Bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa diharapkan dapat bersabar dan ikhlas dalam menahan hawa nafsu.

"Sebaiknya tidak memamerkan barang-barang berharga yang dapat mengundang orang lain berbuat jahat," ujarnya.
Untuk menciptakan rasa aman dan tetap terpeliharanya kamtibmas yang kondusif, Polda NTB beserta jajarannya menggelar operasi Ketupat Gatarin 201 dengan sasaran tercapainya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, yang bertujuan mencegah berbagai tindak kriminal sekaligus memperlancar arus lalu lintas di jalan umum.

Waspada, Ini Lokasi Balap Liar di Jakarta

VIVAnews - Aksi balap liar yang biasanya digelar pada akhir pekan berubah menjadi setiap hari saat bulan Ramadan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Dwi Sigit Nurmantyas, mengatakan bahwa guna mengantisipasi aksi balap liar yang hampir tiap hari itu,  250 personel polisi akan disebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia, di luar bulan puasa ratusan anggota polantas yang memang bertugas berpatroli di lokasi balapan liar biasanya hanya bertugas pada malam Minggu. Namun selama Ramadan ini setiap malam anggota melakukan patroli.

"Kami terus berpatroli menjaga tempat yang biasa dijadikan balapan liar. Tapi sejauh ini belum ada yang ditindak," kata Sigit, Kamis 2 Agustus 2012.

Adapun sanksi yang diberikan bagi pelaku balapan liar jika terlibat langsung maka kendaraannya akan ditilang selama dua pekan.

Berikut 50 lokasi rawan balapan liar yang tercatat di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya :

1. Jakarta Barat : Ring road Rawa Buaya, ring road Taman Palem, Jalan Raya Mall Puti, Jalan Raya Panjang.

2. Tangerang Kota : Jalan Surya Darma, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pajajaran, Jalan Raya Siliwangi, Jalan Zona Industri, Jalan Prabu Kiasantang, Jalan Baru Cadas, Jalan Kalisabi, Jalan Imam Bonjol, depan City Mall, Jalan Benteng Betawi, Jalan MH Thamrin, Jalan Hasyim Ashari, Jalan Husein Sastra Negara, Jalan AMD, Jalan Hos Cokroaminoto.

3. Tangerang Kabupaten : Citra Raya, Green Corp, PD Aren sektor 9.

4. Jakarta Selatan : Buncit Raya, P. Antasari.

5. Jakarta Pusat : Jalan Asia Afrika, Jalan Ketapang, Jalan Benyamin Sueb

6. Jakarta Utara : Jalan Marunda, PIK, Kemayoran, Jalan Artha Gading, Jalan Danau Sunter.

7. Jakarta Timur : Jalan Pramuka, depan LP Cipinang, Taman Mini.

8. Bekasi Kota : Jalan A Yani, Jalan KH Noer Ali, Jalan Under Pass, Jalan Khairil Anwar, Setu/Bintara, Jalan Harapan Indah.

9. Bekasi Kabupaten : Jalan Raya Sultan Hasanudin

10. Depok : Jalan Raya Margonda Raya, Perum Kota Kembang, Jalan IR H Juanda, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Ciputat, Komp Biladong, Jalan Baru Pemuda.

Pelaku Percobaan Perkosaan di Angkot Dibekuk

VIVAnews - Polisi kembali menangkap satu pelaku upaya perampokan dan percobaan perkosaan karyawati di dalam angkutan kota C-01, pada Selasa malam, 31 Juli 2012. Sebelumnya, polisi menangkap dua pelaku lain saat mencoba melarikan diri keluar kota.

"Satu orang ditangkap lagi. Pelaku ditangkap tadi malam," ujar Kapolres Jakarta Pusat, Kombes AR Yoyol, di Mapolres Jakarta Pusat, Rabu 1 Agustus 2012.

Yoyol menjelaskan, pelaku ditangkap di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan. Saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari pelaku.

Saat ini, petugas Polres Jakarta Pusat masih memburu satu pelaku lagi yang buron. Dari para pelaku yang sudah ditangkap itu, dua di antaranya diketahui masih di bawah umur.

"Sudah empat orang ditangkap, tinggal satu orang yang masih diburu," ujarnya.

Pada Senin malam, seorang karyawati yang baru pulang bekerja, nyaris menjadi korban perkosaan di dalam angkot. Beruntung, korban, Is, 31 tahun, berteriak hingga didengar oleh anggota Kopassus yang kendaraannya beriringan dengan angkot itu.

Is, warga Johar Baru, Jakarta Pusat, berhasil diselamatkan dari upaya perkosaan dan perampokan. Tidak lama setelah kejadian, satu pelaku ditangkap bersama kendaraannya. Setelah itu, dua pelaku lain ditangkap. (art)

Presiden Tak Risau Ada "Cicak Vs Buaya" Lagi

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta kepolisian menaati prosedur penegakan hukum yang tengah berjalan atas salah seorang jenderalnya. Sebagai institusi negara maupun penegak hukum, kepolisian diminta mengikuti aturan main yang berlaku.

"Presiden mengikuti perkembangannya," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 1 Agustus 2012.

"Mereka diminta menaati prosedur yang ada masing-masing pihak sebagai institusi negara, pemerintah, maupun sebagai penegak hukum."

Menurut Julian, Presiden minta KPK dan kepolisian mempersepsi dalam konteks itu. Presiden tidak khawatir kasus itu memicu "Cicak vs Buaya" Jilid II. "Tidak, itu (cicak vs buaya)  bahasa media," katanya.

Menurutnya, Kapolri maupun pimpinan KPK tidak melapor kepada Presiden adanya kasus itu. "Tapi Presiden sudah mendapat laporan bahwa semua sudah berjalan, telah ada kesepakatan atas hal-hal yang terjadi kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan kesepakatan dengan Polri. Dia menjelaskan bahwa KPK menangani tersangka Irjen Djoko Susilo yang juga mantan Kepala Korps Lantas Polri. Sementara Polri mengurus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan Djoko dalam kasus pengadaan alat simulator pembuatan Surat Izin Mengemudi. Proyek tahun anggaran 2011 ini mencapai Rp198 miliar lebih. (eh)

KPK Tepis Julukan Cicak vs Buaya Jilid II

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menepis adanya istilah 'Cicak versus Buaya Jilid II' terkait penetapan Gubernur Akpol, Semarang Djoko Susilo sebagai tersangka.
Mantan Dirlantas Polri tersebut menjadi tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana pengadaan barang simulator kemudi motor dan mobil untuk membuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Mabes Polri senilai Rp196,87 miliar.

”Sama sekali tidak,“ kata Abraham Samad setelah mengikuti rapat bersama dengan kepolisian di gedung Rupatama, Mabes Polri, Selasa (31/7/2012).

Abraham Samad menjelaskan, Polisi dan KPK sama-sama membangun komitmen untuk berantas korupsi. ”Tanpa pandang bulu, sekalipun berasal dari anggota polisi,“ ujarnya.

Istilah cicak buaya disampaikan oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji, ketika KPK melakukan penyadapan terhadap selularnya. Kecanggihan penyadapan Polri, dinilainya lebih hebat dibandingkan KPK. Alat yang dimiliki Polri bisa mengetahui siapa saja yang telah melakukan penyadapan.

Istilah yang dilemparkan Susno tersebut langsung mengundang kontroversi karena banyak pihak yang mengasumsikan istilah cicak untuk KPK dan Buaya untuk Polri. [mvi]