VIVAnews - Wakil Presiden Boediono segera menggelar rapat evaluasi mengenai penanganan kemacetan Jakarta bersama Unit Kerja Presiden untuk Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Rapat akan membahas mengenai 17 langkah antisipasi macet yang telah dirancang sebelumnya.
Menurut juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, rapat akan digelar setelah ada laporan dari UKP4. Dan salah satu agenda rapat mengenai penilaian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tentang upaya pembangkangan Pemerintah DKI Jakarta yang tidak menjalankan instruksi Wapres Boediono.
"Tapi kita harus menghargai prinsip otonomi daerah, akan kami lihat dulu masalahnya," ujar Yopie di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Mei 2011.
Dalam rapat evaluasi nanti, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga akan hadir. "Gubernur ikut, nanti kita undang lagi," katanya.
Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berhasil menjalankan 17 instruksi Wakil Presiden Boediono terkait penanganan macet Jakarta. MTI menduga Pemprov DKI tak serius melaksanakan tindakan nyata untuk menjalankan program ini.
"Ini sama saja dengan pembangkangan terhadap instruksi Wakil Presiden untuk mengatasi kemacetan Jakarta," ujar Ketua DPP Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muslikh Zainal Asikin, di Jakarta Media Center (JMC), Jakarta, Selasa siang.
Muslikh mengatakan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta membuat langkah nyata sesuai agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Mulai dari penertiban parkir badan jalan (on-street), sterilisasi jalur busway, pengembalian fungsi trotoar, pembangunan park and ride, sosialiasasi penggunaan jalur lambat, sterilisasi jalur busway koridor I dan VI, tiket terpadu untuk transportasi umum berbasis jalan dan Kereta Api.
Hal lain adalah peningkatan pelayanan busway. Sesuai standar pelayanan minimal, hanya sedikit sekali yang dijalankan Pemerintah DKI Jakarta. (adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar